SINDOBatam

Terbaru Metro+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Disdik Batam Minta Jangan Paksakan Anak Tak Cukup Umur

Disdik Batam Minta Jangan Paksakan Anak Tak Cukup Umur
Para orangtua siswa murid kelas satu mengantar dan melihat anak-anaknya belajar di SD 002 Seipanas. Foto Teguh Prihatna

SEKUPANG – Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam Muslim Bidin mengimbau kepada orangtua yang memiliki anak yang belum genap berusia 7 tahun untuk mengurungkan niatnya masuk sekolah guna menghindari membeludaknya peserta PPDB.

Imbauan ini disampaikan untuk mengurangi dampak kekurangan ruang kelas saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mendatang. “Kalau dipaksakan, daya tampung akan bermasalah lagi,” ujarnya, Selasa (23/5).

Menurut data Disdik Bata,, saat ini ada 15 ribu anak usia sekolah antara 6,5 tahun hingga 7 tahun di Batam. Jumlah tersebut jauh lebih besar dibanding Rencana Daya Tampung (RDT) SD negeri yang hanya 10.944.

Jika dibagi per kecamatan, daya tampung SDN di Kecamatan Bengkong mampu menampung 1.512 siswa, Nongsa 972 siswa, Sagulung 2.736 siswa, Seibeduk 972 siswa, Batuaji 1.008 siswa, Lubukbaja 864 siswa, Sekupang 1.512 siswa, Batam Kota 1.332 siswa dan Batuampar 504 siswa.

Jumlah RDT itu didapat setelah masing-masing sekolah menambah rasio per kelas dari 28 siswa menjadi 30 siswa. Sejumlah sekolah juga menerapkan sistem double shift, agar mampu menerima siswa lebih banyak. “Kalau tidak dilakukan double shift, maka lebih parah lagi,” kata Muslim.

Namun jika anak belum berusia 7 tahun tak mendaftar, dia optimistis daya tampung sekolah negeri di Batam masih mencukupi. “Saya yakin kalau yang masuk sekolah itu umur 7 tahun semua, akan tertampung semua,” jelasnya.

Peran sekolah swasta memberikan pendidikan terjangkau juga diharapkan bisa lebih dominan tahun ini. Selama ini pemerintah telah mengucurkan sejumlah bantuan kepada sekolah swasta. Sebut saja insentif guru swasta dibantu Rp1 juta per bulan, penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan pembangunan sejumlah ruang kelas baru (RKB).

Bantuan yang diberikan pemerintah kepada swasta diharapkan bisa meningkatkan peran swasta untuk menampung siswa tidak mampu. Dia menambahkan, yayasan seharusnya punya pemikiran, agar yang tak tertampung di negeri bisa tertampung di swasta dengan biaya yang murah. Salah satunya adalah dengan melakukan subsidi silang.

Sayangnya, walaupun bantuan telah banyak dikucurkan, namun peran sekolah swasta dalam menampung siswa kurang mampu masih minim. “Bantuan itu tak berdampak. Boleh dikatakan, hanya ada beberapa yayasan yang berkontribusi,” ujarnya.

Disdik Tak Profesional
Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam Riky Indrakari menilai Kepala Disdik Batam tidak profesional menghadapi PPDB Juni mendatang, karena mengeluhkan daya tampung di sekolah negeri dan menyarankan orangtua agar mendaftarkan anaknya ke sekolah swasta.

“Seharusnya sekolah swasta juga dimintai komitmennya dalam mencari solusi atas minimnya daya tampung di negeri karena mereka juga mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kalau ini tidak dapat diselesaikan Disdik tidak profesional,” ujarnya.

Dia mengatakan, telah memperingatkan jauh-jauh hari kepada Kepala Disdik Batam Muslim Bidin agar tidak memberikan teror kepada masyarakat dengan menginformasikan bahwa daya tampung di sekolah negeri terbatas. “Di saat kondisi perekonomian seperti sekarang ini, pernyataan seperti itu adalah teror kepada orangtua,” kata Riky.

Menurut dia, Disdik Batam hanya memperhatikan sekolah-sekolah negeri saja dan mengabaikan kewenangan sekaligus tanggung jawab dalam melakukan pembinaan terhadap sekolah swasta di Batam. Berdasarkan hasil musyawarah sekolah swasta di Batam, bahwa sekolah swasta terancam tidak terisi sekitar 50 persen saat PPDB nanti. “Lalu untuk apa ada Disdik kalau hanya mengurusi sekolah negeri. Kapan mereka mau mengurus dan membina sekolah swasta,” jelasnya.

Seharusnya, Disdik Batam harus meminta kontribusi atau komitmen sekolah swasta yang telah mendapatkan BOS dari pemerintah pusat dengan meniadakan biaya pembangunan dan biaya SPP, khususnya bagi murid bina lingkungan dan tidak mampu. “Ini yang tidak pernah dilakukan oleh oleh pemerintah. Hanya rekomendasi saja tapi tidak terikat,” ujarnya.

sarma haratua siregar/iwan sahputra

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com