SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Ditarget Rp60 Miliar sejak 2017, Pendapatan Labuh Jangkar Nihil

  • Reporter:
  • Kamis, 17 Oktober 2019 | 09:12
  • Dibaca : 122 kali
Ditarget Rp60 Miliar sejak 2017, Pendapatan Labuh Jangkar Nihil
Sejumlah kapal berlabuh di perairan Batam, belum lama ini. Hingga saat ini, pendapatan Pemprov Kepri di sektor ini tak kunjung terealisasi. /DOK SINDO BATAM

PINANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri tak kunjung berhasil mengelola labuh jangkar. Padahal, pemerintah daerah memiliki wewenang sesuai Undang-undang 23/2014 tentang Pemda. Selama ini, labuh jangkar dikelola Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Sesuai aturan itu, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengelola ruang laut 0-12 mill. Namun, hal ini tak kunjung terealisasi. Padahal, di tahun ini Pemprov Kepri menargetkan pendapatan Rp60 miliar dan hasilnya nihil.

Ketua Komisi II DPRD Kepri Ing Iskandarsyah mengatakan, Pemprov Kepri sejak tahun 2017 sampai 2019 memasukkan pendapatan dari labuh jangkar sekitar Rp60 miliar ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Sampai sekarang belum terealisasi,” katanya di Tanjungpinang, Rabu (16/10).

Ia mengemukakan persoalan utama dalam mengelola labuh jangkar yakni peraturan teknis dari Gubernur Kepri. Peraturan ini sudah di meja Nurdin Basirun sejak masih aktif menjabat sebagai Gubernur Kepri.

“Kita belum ada pergub sehingga belum dapat menarik retribusi dari labuh jangkar,” ucapnya.

Iskandar mengatakan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kepri Isdianto diminta serius menangani persoalan labuh jangkar. “Mudah-mudahan ada jalan keluar, dan mendapat dukungan Pusat,” katanya.

Iskandar menuturkan, Pemprov Kepri harus terus mencari dan mendapatkan sumber pendapatan baru untuk meningkatkan pendapatan daerah. Peningkatan pendapatan daerah berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan merealisasikan program pembangunan.

Plt Gubernur Kepri Isdianto mengatakan, satu persatu persoalan yang menghambat agar pendapatan dari labuh jangkar masuk ke Kepri sudah ditelusuri dan dibahas untuk diperoleh solusinya.

“Sudah ada solusinya. Segera kita ambil beberapa langkah strategis untuk mendapatkannya, karena itu memang hak Pemprov Kepri, berdasarkan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Putusan Sidang Diabaikan

Kemenhub belum melaksanakan hasil sidang nonlitigasi yang sebelumnya diajukan Pemprov Kepri atas jasa labuh kapal di perairan Kepri, yang mana dalam persidangan tersebut memutuskan memenangkan Pemprov Kepri.

Namun hingga Kemenhub dinilai belum rela melepaskan pengelolaan jasa labuh kapal dengan tetap masih melakukan pungutan jasa labuh kapal, yang bukan merupakan kewenangannya.

“Dengan akan melakukan pungutan retribusi jasa labuh kapal, Pemprov Kepri telah berkoodinasi dan telah menyurati pihak Kemenhub dan UPT, teknisnya untuk melaksanakan hasil sidang nonlitigasi tersebut,” kata Kepala Bidang (Kabid) Kepelabuhanan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kepri, Aziz Kasim Djou di Tanjungpinang, belum lama ini.

Ia menerangkan, dalam putusan sidang nonlitigasi penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan antara Pemprov Kepri dengan Kemenhun dengan hasil sidang antara lain Pemprov Kepri mempunyai kewenangan di bidang perhubungan sub urusan pelayaran berdasarkan peraturan perundangan-undangan.

Selain itu jelasnya dalam sidang nonlitigasi itu memyebutkan bahwa pemanfaatan ruang laut sampai 12 mil laut, menjadi wilayah pengelolaan pemerintah daerah dan pemanfaatan
ruang laut di atas 12 mil laut merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.

“Dikabulkannya sidang nonlitigasi ini mengacu pada UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sehinga harusnya kewenangan pemungutan jasa labuh kapal ini sudah menjadi hak dan kewenanganya Pemrov Kepri,” ujarnya.

Azis juga menegaskan, untuk memperkuat hal ini Pemprov Kepri telah meminta pendapat hukum atau legal opinion dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri. Yang mana Kejati Kepri juga telah memberikan pendapatnya, bahwa pengelolaan laut Kepri sesuai aturan dan perundang-undangan dilakukan pemerintah daerah.

Kenapa Kemenhub masih menarik jasa labuh? Azis menerangkan, Kemenhub masih berpatokan pada PP nomor 15 tahun 2016 yang sebenarnya sudah tidak berlaku lagi, dengan adanya UU 23 tahun 2014 itu.

“Fakta pelaksanaan kewenangan 0-12 mil laut yang tetap dipungut oleh Kemenhub mendasari PP Nomor 15 Tahun 2016. Namun menurut pendapat Kejaksaan tindakan yang dilakukan Kemenhub bertentangan dengan asas legalitas,” tegasnya.

fadhil/ant/sindobatam.com

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com