SINDOBatam

Feature+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

DPR Munculkan Opsi Blokir Facebook

  • Reporter:
  • Kamis, 19 April 2018 | 14:37
  • Dibaca : 169 kali
DPR Munculkan Opsi Blokir Facebook

JAKARTA – Sejumlah anggota Komisi I DPR tidak puas atas penjelasan pimpinan Facebook Indonesia dan Facebook Asia-Pasifik terkait skandal penyalahgunaan data akun pengguna media sosial terbesar tersebut.

Opsi pemblokiran Facebook di Indonesia kembali mengemuka. Wakil Ketua Komisi I DPR Ahmad Ha nafi Rais menyatakan, jawaban Facebook dalam rapat dengar pen da pat umum (RDPU) dengan kom i si nya di Gedung DPR, Jakarta, kemarin, ma sih nor matif. “Permintaan maaf saja tidak cu kup. Banyak anggota Komisi I yang ti – dak puas. Saya pribadi pun m e ni lai mereka terlalu defensif. Belum men ja wab ke r esahan masyarakat pengguna Fa cebook di negara ini,” ungkapnya.

Hanafi menjelaskan, Face book memang ber ko mit men akan mem be ri audit investigatif seutuhnya te r kait penyalahgunaan data lebih dari 1 juta akun pengguna mereka di Indonesia. Facebook juga telah mencatat saran agar merevisi platform policy mereka un tuk pihak ketiga dengan sanksi yang jauh le bih tegas. Namun, Hanafi me man dang dua poin tersebut belum konkret. “DPR akan memantau ketat apa kah dua komitmen ini benar-benar direalisasikan atau tidak karena ba gai ma napun penyalahgunaan data ada lah p elanggar an hu kum,” terang nya. Ka lau tidak juga di lak sa nakan, ka ta dia, pe me rin tah ha rus tegas.

Menurut Hanafi, hasil RDPU kema rin dan beberapa masukan dari para ang gota komisinya akan segera diba has de ngan Kementerian Komunika si dan In formatika (Kominfo). Ter ma suk usul an opsi bentuk sanksi terha dap Facebook. Pertemuan dengan Kementerian Ko m info, lanjut politikus PAN ini, harus di g elar secepatnya lantaran pem ba ha s an skandal data pengguna Facebook su dah bersifat mendesak. “Se bagi an ka lang an masyarakat dan temanteman di Par lemen menuntut pemblokir an total. Na mun, apa pun sanksi nya, suspend atau blokir atau yang lain, eksekutornya nanti adalah pe me rintah,” katanya.

Hanafi berharap per te muan Komisi I DPR dan Ke men teri an Kominfo bisa digelar se belum masa sidang kali ini ber akh ir pada 28 April mendatang. Dalam RDPU yang ber lan gsung lebih dari empat jam ke ma rin, Facebook diwakili oleh Ke pala Kebijakan Publik Fa ce – b ook Indonesia Ruben Hatari dan Vice President of Public Policy Facebook Asia-Pacific Simon Milner. Anggota Komisi I DPR dari Frak si Gerindra Elnino Husein Mo hi dalam RDPU kemarin meminta jaminan dari Fa ce book agar skandal pe nya lah gu na an data pengguna tidak ter ulang.

Dia khawatir data peng guna disa lahgunakan lagi ke mu di an ma syarakat menjadi tar get empuk penggiringan opi ni yang bisa berujung kon flik horizontal di kemudian hari. “Berdasarkan data in te li – jen, ada potensi yang bisa me – nim bulkan perpecahan di negeri ini. Antisipasinya, apakah se tuju Facebook ditutup di nega ra ini?” tanya Elnino. Anggota Komisi I dari Fra ksi PDIP Evita Nursanty juga me nyesalkan sikap Facebook yang seperti mencari kambing hi tam atas kelemahan per lin – dung an data mereka. Dia memperingatkan Facebook untuk segera me lakukan pe r ubahan dan memastikan kasus pelanggaran keper ca ya an ser ta kegagalan Facebook da lam me lindungi data peng gu na tidak ter jadi lagi di masa mendatang.

“Jika tidak bisa mem be rikan jaminan itu sekarang maka ka mi akan mendorong pen ye li – dik an atau audit, karena kasus ini telah menghilangkan keper cayaan publik Indonesia ter hadap Facebook. Harap diingat pengguna Facebook di Indo nesia itu ketiga terbesar di du nia, kalau tidak ada jaminan bah wa kasus ini tidak akan terulang maka percuma saja, dan ten tu akan ada tindakan be rikut nya,” kata Evita Vice President Kebijakan Pub lik Facebook Asia-Pasifik Si mon Milner meng ung kapkan, aplikasi pihak ketiga yang di gunakan untuk me nya lah guna kan data pengguna Facebook dibuat oleh Aleksandr Kogan. Kogan merancang apli kasi nya agar pengguna dapat meng a kses menggunakan fi tur Facebook Login yang ter se dia se cara umum.

“Data pribadi peng guna yang terekam ke mudi an disalahgunakan oleh Cambridge Analytica, padahal Facebook tidak memberikan izin pe mindahan data,” terang nya. Milner juga berkilah, Ko mi si In formasi Inggris (ICO) me min ta Facebook menunda me la ku kan langkah-langkah au dit dan pencarian fakta ter ten tu sam bil menunggu pe nye li dikan se lesai. Menurut Mil ner, ada 748 orang di Indone sia telah me masang apli k asi pi hak ketiga lewat Face book. Se – banyak 1.096.666 orang di antaranya atau 1% terkena dam p ak skan dal pen ya lah gu na an data. “Untungnya, kami telah me la kukan perubahan besar atas platform kami pada 2014 yang akan mencegah kasus seper ti Cambridge Analytica terja di lagi,” tutupnya. Pengamat komunikasi po litik Gun Gun Heryanto mengata kan, para pemangku kep enting an perlu gencar menggelar agen da literasi pemilih pemula yang berbasis komunitas dan ber jejaring. Antara lain memban dingkan suatu informasi da ri berbagai sumber berbeda ke mudian mengkritisinya.

Dunia Melawan Skandal Data

Sejumlah negara berlomba mem buat peraturan untuk meng a mankan data pribadi war g anya di media sosial dari prak tik penyalahgunaan baik un t uk promosi maupun politik. Inggris merupakan negara yang bergerak cepat mencegah ke kuatan asing melaksanakan se rangan siber. Pusat Keamanan Siber Nasional Inggris berkoor dinasi dengan berbagai de – partemen dan partai politik untuk menangkal intervensi asing.

“Kami ingin m e nye la matkan data dan komunikasi ele ktronik mereka,” kata Ciaran Mar tin, kepala Pusat Ke amanan Siber Nasional Inggris, dilan sir The Independent. Sementara itu, Kanada me lalui Communications Se cu ri ty Esta blishment (CSE) sudah me la – ku kan persiapan selama dua tahun untuk mendeteksi po tensi an caman terhadap in te gritas Pe – mi lu 2019. Pekan la lu PM Kanada Jus tin Tr udeau me n yatakan bah wa di masa de pan Facebook bisa dijerat re gu lasi federal te ntang pe nya lah gunaan data.

Dari Singapura dilaporkan, Ko misi Perlindungan Data Personal (PDPC) Singapura menyarankan pengguna Face book mengecek pengaturan pri vasi untuk mengontrol in for masi yang dibagikan atau digunakan. Menteri Hukum Singapura K a siviswanathan Shan mu gam mengungkapkan, pi haknya sangat mengantisipasi ancaman keamanan nasional dalam kaitannya dengan skandal data Facebook.

Kiswondari/heru febrianto/andika hendra/ananda nararya/armydian

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com