SINDOBatam

Hattrick+

Jungkir Balik+

DPR RI Gesa Pansus Dualisme Kewenangan di Batam

DPR RI Gesa Pansus Dualisme Kewenangan di Batam
Kunjungan DPR RI Komisi II di Graha Kepri. Foto Agung Dedi Lazuardi.

BATAM – Komisi II DPR mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antara Pemko dan Badan Pengusahaan (BP) Batam. Sengketa kewenangan dua institusi pemerintah ini harus segera diselesaikan agar investasi tumbuh.

Anggota Komisi II DPR, Rufinus Hotmaulana Hutahuruk mengatakan, penyelesaian sengketa kewenangan di Batam lewat jalur politis ini akan melibatkan sejumlah komisi DPR, di antaranya Komisi I, II, dan VI. Namun dia mengingatkan agar pembentukan pansus tidak menimbulkan masalah psikologis bagi masyarakat dan perkembangan investasi.

“Akibat sengketa kewenangan, investasi Batam menjadi turun drastis. Banyak masalah di Batam, mulai dari investasi yang mangkrak hingga tarif sewa yang tidak jelas. Kami akan memilih itu (pembentukan pansus) untuk diketuk di paripurna sebagai terobosan agar masalah menjadi jernih,” katanya usai memimpin rapat koordinasi Tim Panitia Kerja (Panja) Otonomi Daerah (Otda) dan Sengketa Kewenangan Pemko dan BP Batam DPR di Gedung Graha Kepri, Batam Centre, Selasa (18/4).

Rufinus menjelaskan, keterlibatan Komisi I dalam pansus ini dikarenakan posisi Batam yang strategis, berada di wilayah perbatasan yang secara tidak langsung berkaitan dengan luar negeri yang menjadi wilayah kerjanya Komisi I. Kemudian, Komisi II dilibatkan karena wilayah kerjanya meliputi urusan pemerintahan daerah dan lahan yang menjadi sengketa antara Pemko dan BP Batam. Sedangkan Komisi VI dilibatkan karena pengawasan terhadap kinerja BP Batam berada di bawah komisi yang membidangi industri, investasi, dan persaingan usaha ini.

“Nanti akan kami bahas dan mengajukan Pansus. Semua masukan telah kami tampung dan akan kami tindaklanjuti,” katanya.

Gubernur Kepri, Nurdin Basirun menyerahkan sepenuhnya pembentukan pansus tersebut kepada DPR. Dia mendukung sengketa kewenangan di Batam harus segera diakhiri, karena menghambat pembangunan dan perkembangan ekonomi.

“Itu kebijakan DPR (pembentukan pansus), terserah. Saya tidak boleh masuk, mereka yang punya wilayah,” katanya.

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi juga berharap tumpang tindih kewenangan di Batam segera diakhiri melalui pembagian wilayah kerja beserta kewenangan masing-masing. Selama ini, Pemko Batam terkendala dalam membangun infrastruktur, seperti pelebaran jalan, perbaikan drainase, dan program pembangunan lainnya, karena lahan yang masih dikuasai BP Batam.

“Hujan satu jam saja, Batam langsung banjir. Bagilah wilayah kerja beserta kewenangan kepada kami (Pemko Batam) agar dapat bekerja sesuai aturan,” katanya.

Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad menambahkan, tumpang tindih kewenangan antara Pemko dan BP Batam dapat diselesaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur pembagian tugas, pokok, dan fungsi masing-masing instansi di Batam. Tidak hanya soal kewenangan, hubungan kerja antara Pemko dan BP Batam harus diurai secara rinci.

“Intinya tidak akan selesai kalau tidak ada regulasi, sehingga harus sesegera mungkin dibuat peraturannya. Wilayah kerja antara Pemko dan BP Batam harus jelas, biar sama-sama fokus membangun Batam,” katanya.

Ketua Komisi I DPRD Kepri, Sukri Fahrial meminta pemerintah pusat segera memberikan kepastian untuk mengakhiri sengketa kewenangan antara Pemko dan BP Batam. Menurutnya, ada beberapa pihak yang sengaja membuat Batam tidak stabil dan hubungan kedua lembaga di Batam tidak harmonis.

“Sudah lama kami menunggu ini berakhir, tapi tak ada juga regulasinya. Aspirasi yang kami sampaikan tak pernah didengar, malu kami ribut-ribut dengan negara tetangga,” katanya.

Gubernur Sorot BP Batam
Gubernur Kepri Nurdin Basirun menuding BP Batam sebagai biang kerok sengketa kewenangan antar institusi pemerintahan di Batam. Salah satu pemicunya adalah terobosan yang dilakukan BP Batam yang justru membuat perekonomian Batam makin melemah.

“Terus terang saja, yang buat kisruh terobosannya (BP Batam),” katanya.

Menurut Nurdin, terobosan BP Batam yang memicu sengketa itu antara lain terbitnya Peraturan Menteri Keuangan 148 Tahun 2016 yang menaikkan sejumlah tarif jasa di pulau utama (Batam), termasuk sewa lahan atau uang wajib tahunan otorita (UWTO). Kebijakan yang diusulkan BP tersebut membuat Batam tak lagi menarik bagi investasi, karena membutuhkan biaya yang besar. Citra Batam sebagai kawasan strategis dan menguntungkan untuk investasi pun luntur akibat kebijakan itu.

“Kalau dunia usaha sudah terusik, mau mengembalikan lagi susah. Kalau merek sudah rusak, susah. Nah di Batam, merek itu sudah rusak,” katanya.

Tidak hanya itu, lanjut Nurdin, kepemimpinan pimpinan baru BP Batam juga tidak sesuai dengan semangat untuk memajukan daerah dan tidak memiliki komunikasi yang baik dengan pemerintah darah. Pimpinan BP Batam yang ditunjuk pemerintah pusat seakan menyepelekan pemerintah daerah. Padahal Pemprov Kepri dan Pemko Batam yang paling mengetahui kondisi masyarakatnya, namun tak pernah dilibatkan dalam setiap pembuatan kebijakan.

“Gubernur ‘enggak ada kuku’ lagi. Ini yang terjadi sebenarnya,” katanya.

Nurdin mengakui pimpinan baru BP Batam yang semuanya berasal dari Jakarta merupakan orang-orang pintar dan pilihan. Namun, pintar saja tidak cukup, karena harus pandai berkomunikasi dan memiliki psikologi yang baik. Meski tidak meminta agar pimpinan BP Batam diganti, tetapi dia mengatakan, sebenarnya banyak putra-putri Kepri yang pintar dan dapat mengisi jabatan bergengsi itu.

“Di Kepri sendiri ada banyak yang doktor,” katanya.

Wakil Kepala BP Batam, Agus Tjahajana Wirakusumah enggan menanggapi pendapat gubernur dan justru memilih untuk mempresentasekan kinerja yang telah dilakukan pimpinan baru BP Batam selama setahun. Dia mengatakan, pihaknya mendapatkan amanah dari Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (DK PBPB) Batam, sekaligus Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Darmin Nasution, untuk membenahi berbagai macam permasalahan di BP Batam.

“Data lahan sangat kacau. Perlahan kami perbaiki itu semua dengan melakukan migrasi data menggunakan drone, memanggil pemilik lahan tidur, dan ada sebagian yang sudah dicabut,” katanya.

Agus mengungkapkan, ada sekitar 2.690 lokasi atau 7.719 hektare lahan yang belum dibangun dan sekitar 2.498 lokasi yang belum dipanggil, karena masih dalam proses kelengkapan administrasi. “Sekarang kalau ingin lahan bisa melalui online. Memang banyak praktik spekulan lahan yang menjual tanah dengan harga tinggi sekali,” ujarnya.

Agus juga mengatakan, merosotnya perekonomian di Batam sangat dipengaruhi oleh perekonomian global seperti perekonomian di Singapura. Karena perekonomian Batam sangat bergantung dengan negara tetangga, khususnya industri galangan kapal.

“Batam pernah berjaya dengan galangan kapal dan migas,” katanya.

Anggota 4/Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Lainnya BP Batam, Purba Robert M. Sianipar menambahkan, dari segi perundang-undangan tentang BP dan Pemko Batam, pada dasarnya tidak ada tumpang tindih (overlapping). Hanya saja, karena wilayah kerja BP Batam 65 persen merupakan wilayah Pemko Batam dan mayoritas penduduk serta ekonomi, seakan ada dualisme.

“Persoalan ini mungkin yang perlu diatur lebih lanjut oleh pemerintah pusat, meski sebenarnya sekarang sudah pada tahap itu. Presiden Jokowi sendiri sudah memberikan arahan untuk menyelesaikan masalah ini,” katanya.

Robert mengakui untuk membenahi sejumlah persoalan di Batam membutuhkan waktu yang panjang, termasuk menggesa pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Rempang dan Galang. Namun pihaknya siap menjalankan apapun keputusan pemerintah pusat nantinya.

“Kami hanya pelaksana. Yang jelas, kami akan menjalankan apa yang diperintahkan pusat,” ujarnya.

Di Tangan Presiden
Sejumlah pejabat Pemko Batam dan Pemprov Kepri mengaku sudah mendapat kepastian terkait pengelolaan Batam ke depan, usai dipanggil Presiden Joko Widodo. Bahkan kabarnya Presiden Jokowi sudah memutuskan untuk memilih Pemko Batam sebagai pengelola penuh Batam pada 10 April lalu. Sampai saat ini, surat keputusan itu masih sebagai rahasia negara.

Dikonfirmasi terkait informasi tersebut, Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengaku sudah mendengarnya. Namun informasi tersebut hanya diberikan kepada orang-orang tertentu.

“Itu masih sebatas untuk konsumsi informasi kami. Saya tak ingin sampaikan dulu, biarlah nanti Presiden yang menyampaikan,” katanya.

Dalam surat keputusan tersebut, juga dilampirkan hasil pertemuan Presiden dengan pihak terkait guna mencari solusi atas persoalan Batam. Di antara hasilnya adalah perlu adanya pemisahan wilayah antara Pemko dan BP Batam. Mengingat fasilitas kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas (FTZ) yang saat ini diterapkan di Batam sudah tak menarik lagi.

Otonomi daerah dipertimbangkan untuk diterapkan sepenuhnya di Batam. Karena saat ini kawasan industri sudah bercampur baur dengan pemukiman dan sebagainya. Karena itu, perlu pemisahan dan kawasan baru untuk industri.

Lagi-lagi, Nurdin menolak untuk menanggapi lampiran surat keputusan tersebut. Dia mengaku menyerahkan sepenuhnya keputusan pengelolaan Batam ke depan kepada pemerintah pusat.

“Saya belum lihat semuanya (surat keputusan) dan tak bisa saya sampaikan, apalagi keputusan. Biar Presiden saja,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi berharap pemerintah pusat segera mengambil keputusan terkait sengketa kewenangan di Batam, agar roda pemerintahan di daerah bisa berjalan maksimal. Menurutnya, idealnya wilayah pemukiman dikelola sepenuhnya oleh Pemko Batam dan kawasan industri oleh BP Batam.

“Sudah jelas, tunggu saja keputusan Presiden,” ujarnya.

ahmad rohmadi/iwan sahputra/fadhil/ant

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com