SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

DPRD Batam Soroti Sejumlah Dinas yang Tak Capai Target RPJMD

  • Reporter:
  • Kamis, 21 Mei 2020 | 16:13
  • Dibaca : 219 kali
DPRD Batam Soroti Sejumlah Dinas yang Tak Capai Target RPJMD

BATAM — Laporan keterangan pertangungjawaban (LKPJ ) dari Walikota Batam Muhammad Rudi, ada beberapa Dinas di Kota Batam yang tidak mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah( RPJMD).

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Manusia Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mochamat Mustofa, Rabu (20/5/2020).

Menurut Mustofa, dalam beberapa hari ini Pansus LKPJ Kota Batam telah menyelesaikan beberapa pembahasan dari seluruh dinas yang ada di Kota Batam.

“Saya sebagai ketua Pansus LKPJ, ada beberapa catatan dari pembahasan dari beberapa Dinas, contoh dinas pertanahan dari target 100 dokumen dari aset se-kota Batam yang harus terdokumen semua, ternyata hanya 5 saja yang selesai, artinya target RPJMD dengan alasan klasik ada tumpang tindih peraturan yang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah daerah di dinas pertanahan,” kata Mustofa.

Lanjut Mustofa, seharusnya 100 dokumen harus dikejar dan ini merupakan Visi dan misi Pemerintah Daerah (Pemda) dan ada juga beberapa catatan dari Badan Keuangan yang selama ini tidak dilakukan (Kepemimpinan Ahmad Dahlan), akan tetapi dalam dua tahun ini (Kepemimpinan Muhammad Rudi – Amsakar Achmad) ada tunda bayar.

“Pada tahun 2019 tunda bayar mencapai Rp. 79 Milyar yang akhirnya diselesaikan 2020 ini, pada pembahasan Banggar tidak pernah muncul namanya tunda bayar, tapi kenyataannya tunda bayar di 2019 mencapai Rp. 79 Milyar dan dengan adanya tunda bayar dinas lain tidak berjalan, uangnya diambil untuk bayar tunda bayar ini,” ujar Mustofa.

“Di tahun berikutnya seharusnya tunda bayar ini tidak dilakukan lagi, kita lihat keuangan kita, tidak boleh memaksa kan diri sehingga program lainnya tidak berjalan,” sambung Mustofa.

Mustofa menambahkan, dinas lain yang tidak capai target yakni dinas Perhubungan Kota Batam, untuk parkiran dijalan – jalan, dinas Perhubungan kurang mencapai target, yang dicapai tidak mencapai 80%.

“Hal ini menjadi perhatian kita bersama, PAD harus digenjot tapi PAD tidak boleh memberatkan masyarakat, maka untuk dinas Perhubungan terutama retribusi parkir dijalan yang tinggal sekitar 10 bulan lagi harus diselesaikan sesuai target RPJMD begitu juga retribusi parkir di mal – mal yang dikelola oleh BP2RD.

“Baru kita pahami ternyata dua retribusi ini berbeda retribusi parkir di mal – mal, tempat keramaian ternyata tidak dikelola dinas Perhubungan, akan tetapi BP2RD,” jelas Mustofa.

Menurut Mustofa, ada dinas yang dapat menggenjot ekonomi, contoh UKM, Dinas ini hanya mendapatkan anggaran tidak lebih dari Rp. 1 Milyar dari APBD dan ini harus menjadi perhatian dari Pemda yang memiliki visi misi meningkatkan UKM.

“Tapi di sisi anggaran tidak ada, maka untuk mencapai visi misi RPJMD sulit, begitu juga di Dinas tenaga kerja, untuk pelatihan sampai sekarang hanya mengandalkan dari dana Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) , disaat dana IMTA itu tidak ada, maka tidak ada pelatihan, sudah tiga tahun IMTA digunakan untuk pelatihan, maka pemerintah juga harus alokasikan juga APBD,” ungkap Mustofa.

Mustofa menuturkan, bahwa Pemda juga harus mengeluarkan Anggaran APBD untuk pelatihan tenaga kerja dan pelatihan anak – anak yang baru lulus sekolah. arrazy aditya

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com