SINDOBatam

Hattrick+

Jungkir Balik+

DPRD Batam Tak Ingin Ada Penyimpangan

  • Reporter:
  • Kamis, 27 Juli 2017 | 11:50
  • Dibaca : 205 kali
DPRD Batam Tak Ingin Ada Penyimpangan
Ilustrasi Foto Agung Dedi Lazuardi.

BATAM KOTA – DPRD Batam harus menunggu Petunjuk Pelaksana (Juklak) resmi untuk menerima pendapatan baru setelah Peraturan Daerah (Perda) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD disahkan Agustus mendatang.

Hal ini dilaksanakan agar penggunaan pendapatan sebagai wakil rakyat tidak menyimpang dari aturan.

Anggota Fraksi PDIP DPRD Kota Batam Udin P Sihaloho mengatakan, pihaknya tidak ingin kejadian seperti pengembalian tunjangan komunikasi DPRD Kota Batam periode 2004-2009 terjadi lagi.

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merekomendasikan agar seluruh anggota DPRD Batam mengembalikan dana tersebut sebesar Rp3,2 miliar ke kas daerah.

“Ternyata terjadi penyimpangan dan tidak sesuai dengan PP Nomor 21 Tahun 2007. Rata-rata satu anggota dewan menerima Rp64 juta,” katanya di DPRD Kota Batam, Rabu (26/7).

Selengkapnya baca KORAN SINDO BATAM

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com