SINDOBatam

Hattrick+

Jungkir Balik+

DPRD dan Buruh Sepakat Ranperda Ketenagakerjaan

  • Reporter:
  • Selasa, 21 Januari 2020 | 16:05
  • Dibaca : 79 kali
DPRD dan Buruh Sepakat Ranperda Ketenagakerjaan
ilustrasi

BATAMKOTA – DPRD Kota Batam bersama serikat pekerja menyepakati penyusunan draf Ranperda Pengawasan Investasi dan Perlindungan Tenaga Kerja. Dalam aturan tersebut diusulkan agar pengusaha dapat hadir dalam pembahasan Upah Minimum Kota Sektoral (UMKS) setiap tahunnya.

Ketua Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal (FSPMI) Kota Batam, Alfitoni mengatakan, pembahasan UMSK Batam setiap tahunnya yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kota (DPK) Batam berlangsung alot. Pelaku usaha menolak diberlakukan UMKS tersebut dan tidak pernah hadir setiap pembahasan.

“Ini sangat menyulitkan karena harus ada persetujuan secara bipartit antara serikat pekerja dan pelaku usaha. Sementara pengusaha selalu mengirimkan perwakilan saja,” katanya di DPRD Batam, Senin (20/1).

Para pekerja juga mendorong DPRD Batam agar pro aktif mencari solusi atas persoalan tersebut. Di antaranya, dengan mengundang seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Batam dan pelaku usaha untuk membahas UMSK setiap tahunnya.

“Karena pengalaman kami di tingkat provinsi, mereka (pengusaha) saja diundang gubernur saja tidak datang. Mungkin kalau dengan diundang semua OPD di Batam akan datang,” katanya.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam Mochamat Mustofa mengatakan, pihaknya meminta serikat pekerja untuk menyusun naskah akademik untuk diusulkan menjadi draf Ranperda Pengawasan Investasi dan Perlindungan Tenaga Kerja.

“Kawan-kawan pekerja silahkan kumpulkan teman-teman yang mengerti persoalan ini untuk membuat naskahnya dan berikan ke DPRD Batam. Dan akan kami jadikan rancangan peraturan inisiatif dari Komisi IV nantinya,” katanya.

Dalam Ranperda itu, katanya, juga akan memberikan dorongan dan kekuatan kepada pemerintah daerah untuk melakukan eksekusi jika salah satu pihak tidak mematuhi dan hadir dalam setiap pembahasan UMSK oleh DPK Batam.

“Saya juga sudah menyampaikan agar pekerja membentuk sebuah tim untuk khusus membedah naskah akademik rancangan peraturan ketenagakerjaan ini,” katanya.

Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto mendukung usulan Ranperda tersebut. Menurutnya, pihaknya memiliki fungsi legislasi yaitu, membuat Ranperda yang diajukan oleh pemerintah daerah dan inisiatif DPRD yang berasal dari aspirasi masyarakat, termasuk para pekerja.

“Silahkan sampaikan ke kami. Saya tidak pernah mempersulit. Silahkan tanya, di mana pun akan saya tandatangani. Tidak dipungut biaya alias gratis,” katanya. iwan sahputra

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com