SINDOBatam

Hattrick+

Jungkir Balik+

DPRD Kepri Terima LKPj Nurdin dengan Catatan

  • Reporter:
  • Selasa, 9 Mei 2017 | 11:17
  • Dibaca : 251 kali
DPRD Kepri Terima LKPj Nurdin dengan Catatan
ilustrasi

PINANG – DPRD Provinsi Kepri menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kepri Nurdin Basirun Tahun Anggaran 2016 dengan sejumlah catatan. DPRD menilai LKPj 2016 belum menggambarkan program atau kegiatan yang telah dilaksanakan Pemprov Kepri secara jelas dan terukur.

“Dalam LKPj ini tidak ada informasi yang menjelaskan mengenai program atau kegiatan mana yang telah memberikan sumbangan terbesar untuk mencapai 6 prioritas pembangunan Pemprov Kepri seperti yang dijabarkan dalam LKPj,” kata Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPj Gubernur Kepri 2016 DPRD Kepri Dewi Kumala Sari dalam sidang paripurna di Gedung DPRD Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Senin (8/5).

Enam prioritas pembangunan Pemprov Kepri yakni, pengembangan industri pengelolanan perikanan dan kelautan serta pariwisata secara berkelanjutan serta mendukung sektor kemaritiman. Peningkatan solusi dan kolektivitas pertanian serta kemandirian serta ketahanpangan masyarakat, peningkatan konektivitas atau wilayah dan sarana dan prasarana masyarakat, peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan imigrasi bencana alam dan perubahan iklim. Kemudian, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat khususnya berkeadilan dan berbudaya, dan peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola administrasi budaya.

“Dari enam program prioritas itu, tidak ada yang menjabarkan secara detail. LKPj 2016 ini harus disempurnakan, jangan dibuat asal-asalan,” katanya.

Menurut Dewi, Tim Penyusun LKPj menata dan merinci jenis informasi yang pas disajikan, agar progress menuju pencapaian visi dan misi daerah dapat diukur secara pasti. Dokumen LKPj 2016 ini seharusnya dapat menjelaskan kinerja secara utuh setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

“Kami berharap, visi dan misi Gubernur Kepri bukan cuma sekedar retorika ke-APBD-an, melainkan benar-benar terwujud dalam operasional program pembangunan tahunan yang berpusat pada rakyat,” katanya.

Pansus LKPj 2016 juga menilai program Pemprov Kepri masih kurang peka terhadap meningkatnya angka kemiskinan, turunnya tingkat kesempatan kerja, dan melambatnya pertumbuhan ekonomi. Tahun 2016, target penerimaan pendapatan daerah sebesar Rp3,086 triliun, belum tercapai. Realisasi penerimaan hanya Rp2,914 triliun, atau sekitar 94,44%.

Angka itu menunjukkan, realisasi pendapatan daerah kurang Rp171 miliar atau 5,56% dari target. Adapun realisasi belanja daerah tahun 2016 sebesar Rp2,768 triliun atau 89,86% dari anggarannya sebesar Rp3,096 triliun.

“Tidak tercapainnya target pendapatan, dan tidak terserapnya alokasi belanja daerah, perlu mendapat perhatian khusus,” kata Dewi.

Anggota Pansus LKPj 2016 Onward Siahaan melanjutkan, kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kepri yang belum maksimal. Keberhasilan pencapaian kinerja sebesar 83,13%, tidak berbanding lurus dengan beberapa indikator kesejahteraan masyarakat Kepri. Penduduk miskin Kepri tahun 2016 meningkat 5,84% dibanding tahun sebelumnya, sebesar 5,78%.

“Jumlah penduduk miskin naik dari 114.83 ribu di tahun 2015 menjadi 120.41 ribu di tahun 2016. Indikantor Kedalaman kemiskinan juga naik, dari 0,86 menjadi 0,89 di tahun 2016,” katanya.

Pertumbuhan ekonomi Kepri turun menjadi 5,24 % dibanding tahun sebelumnya, 6,02%. Sedangkan Tingkat Penganguran Terbuka (TPT) naik dari 6.20% pada tahun 2015 menjadi 9,03% di tahun 2016. Tahun 2016, Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) turun dari 93,80% menjadi 90,97% di tahun 2016.

Secara keseluruhan, lanjut Onward, berdasar LKPj Pemprov Kepri tahun anggaran 2016, baik Gubernur maupun OPD harus bekerja lebih baik dan lebih keras lagi.

Gubernur Kepri Nurdin Basirun ditemui usai paripurna mengatkan, catatan dan rekomndasi Pansus LKPj 2016 akan segera ditindaklanjuti. Ia akan mengevaluasi dan menggelar rapat koordinasi dengan seluruh kepala OPD. Ia berharap, hasil paripurna ini menjadi catatan semua pihak di Pemprov Kepri untuk meningkatkan kinerjanya.

“Tujuan kita pasti sama, membangun untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Kepri. Apa yang belum tercapai, harus segera dilaksanakan. Kami mengapresiasi DPRD Kepri yang sudah mengingatkan. Ini semua demi kebaikan bersama,” katanya.

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com