SINDOBatam

Feature+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

DPRD Natuna Hormati Proses Hukum

  • Reporter:
  • Kamis, 13 Desember 2018 | 10:09
  • Dibaca : 224 kali
DPRD Natuna Hormati Proses Hukum
Ilustrasi

NATUNA – Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Natuna Marzuki mengatakan, pihaknya menghormati proses hukum setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Natuna menetapkan anggota DPRD Natuna berinisial Y sebagai tersangka dalam kasus proyek pembangunan SPAM Batubi di Kecamatan Bunguran Batubi.

“Sebagai seorang rekan kerja tentu kami kaget dan berduka atas peristiwa ini. Tapi proses hukum harus tetap berjalan dan kami sangat menghormati itu,” kata Marzuki, Rabu (12/12).

Saat ini, kata dia, BK DPRD Kabupaten Natuna belum bisa menindaklanjuti kasus tersebut karena masih menjalani masa reses dengan menyerap aspirasi di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing. BK akan melakukan rapat internal terlebih dahulu untuk menentukan langkah yang akan diambil sesuai dengan tata tertib DPRD yang sudah disepakati.

“Tapi kalau urusan Pengganti Antar Waktu (PAW), masih jauh dan itu bukan urusan Dewan, melainkan kewenanganya partai yang bersangkutan,” katanya.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Natuna menetapkan anggota DPRD Natuna berinisial Y sebagai tersangka dalam kasus proyek pembangunan SPAM Batubi di Kecamatan Bunguran Batubi. Kejari Natuna juga menjerat kontraktor dan pihak swasta berinisial J dan TM sebagai tersangka dalam kasus itu.

“Ketiga tersangka ini terlibat langsung pada proyek pembangunan SPAM Batubi senilai Rp3,55 miliar yang dilaksanakan pada 2017 lalu,” kata Kajari Natuna Juli Isnur di kantor Kejari Natuna.

Ketiga tersangka dijerat Pasal 12 huruf i UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi.

“Tersangka Y selaku pejabat negara telah diduga bertindak proaktif dalam mengatur jalannya proyek pembangunan tersebut, makanya pada kasus ini kami tidak menggunakan pasal 2 atau pasal 3 tentang tindak pidana korupsi,” jelasnya.

Ia menuturkan, penerapan pasal 12 ini terbilang baru pertama dilakukan oleh kejaksaan Negeri Natuna dalam kasus dugaan korupsi pada proyek pembangunan SPAM Batubi. Ancamannya, seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun.

“Fokus utama sangkaannya pada tindakan Y selaku pejabat negara, karena kami menerapkan pasal 12 huruf (i),” tegasnya.

Dari total anggaran Rp3,55 miliar, Kejari Natuna menduga ada kerugian negara sebesar Rp500 juta. “Untuk pastinya, total kerugian itu kita masih menunggu hasil audit dari BPKP,” katanya.

Kemarin, usai dijadikan tersangka, kontraktor berinisial J mengembalikan uang senilai Rp70 juta kepada Kejari Natuna. Uang itu merupakan fee perusahaan sebesar 2,5 persen dari total anggaran. “Uangnya langsung kita setor ke kas negara,” kata Kasipidsus Kejari Natuna Syafri Hadi. sholeh ariyanto

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com