SINDOBatam

Terbaru Metro+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

DPRD Tolak Teken Plafon Anggaran 2020

  • Reporter:
  • Jumat, 18 Oktober 2019 | 11:04
  • Dibaca : 100 kali
DPRD Tolak Teken Plafon Anggaran 2020
ilustrasi

BATAM – DPRD Kota Batam menolak menandatangani Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2020. Penolakan tersebut karena Pemko Batam terlambat menyerahkan dokumen KUA-PPAS kepada DPRD Kota Batam.

Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto mengatakan, keterlambatan penyerahan dokumen tersebut selalu terjadi setiap tahunnya. Pemerintah daerah selalu menyerahkan secara simbolis KUA-PPAS dan menyerahkan isinya seminggu atau dua minggu kemudian.

“Pembahasan Banggar (Badan Anggaran) ini ada kebiasaan buruk dan mungkin ini untuk yang terakhir kalinya. Kami menolak menandatangani KUA-PPAS,” katanya di DPRD Kota Batam, Kamis (17/10).

Ia mengatakan, pemerintah daerah mengajukan KUA-PPAS pada 15 Juli, sesuai dengan batas waktu yang sudah ditetapkan bersama. Tapi pengajuan KUA-PPAS tidak dibarengi dengan isinya. Isi atau draf KUA-PPAS baru diserahkan ke DPRD Batam pada Jumat (6/9) 2019.

“Dan itu setelah pimpinan sementara baru isi KUA-PPAS diserahkan. Sedangkan pembahasan KUA-PPAS paling lama tanggal 12 September. Jadi tidak terkejar lagi dilakukan pembahasan. Dan kami menolak menandatangani KUA-PPAS ini, karena kami tidak tahu apa isinya,” jelasnya.

Namun demikian, pihaknya tetap melanjutkan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) di 2020 untuk mengejar target pengesahan APBD pada 30 November 2019 agar terhindar dari sanksi.

“Namun waktu kan terus berjalan. Maka Pemko ajukan RAPBD tanpa ada KUA-PPAS. Dengan spirit kami yaitu niat baik, kami optimis APBD 2020 dapat disahkan sebelum dari jadwal yang ditentukan,” ujarnya.

Badan Anggaran (Banggar), lanjutnya, akan membahas RAPBD berdasarkan Rencana Kerja Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan memprioritaskan program unggulan yang menyentuh masyarakat.

“Nanti setelah penyampaian dari wali kota, kemudian diberi pandangan dari fraksi, lalu dijawab oleh wali kota, maka bola sudah ditangan kami untuk dilakukan pembahasan selanjutnya,” katanya.

Pria yang akrab disapa Cak Nur ini mengatakan, akan memberikan arahan kepada Banggar sebelum pembahasan anggaran masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dikembalikan ke komisi sesuai dengan mitra kerjanya.

“Spirit kami adalah pendapatan agar dikejar potensi kenaikan. Sedangkan untuk belanja harus efektif dan efisiensi agar tidak ada defisit anggaran,” katanya.

Cak Nur berharap ke depan Pemko Batam dapat memetik pelajaran dari persoalan ini agar tidak terkena sanksi dari pemerintah pusat seperti, tidak gajian selama enam bulan dan sanksi lainnya. Kemudian penggunaan anggaran 2020, nantinya akan menggunakan anggaran sebelumnya melalui peraturan kepala daerah.

“Ke depan harus ada fisik kalau serahkan KUA-PPAS. Yang jelas keterlambatan ini mempersulit, memperlambat dan menyusahkan kita,” katanya.

Sementara itu Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan pembahasan RAPBD 2020 akan selesai tepat waktu. “Saya sudah rapat dengan OPD teknis dan sudah mengerucut,” kata Amsakar.

Ia menyampaikan dalam rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Batam mencuat empat poin, yakni rasionalisasi, optimalisasi dan efisiensi.

“Tapi akan dijalankan sesuai aturan yang ada. Misalnya, jika tak masuk di e-planning jangan dimasukkan, harus dikeluarkan. Kalau tak masuk Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) jangan paksa masuk juga,” katanya.

Ia mengaku, komponen infrastruktur tetap menjadi fokus utama tahun depan. Bahkan, jika memungkinkan fokus yang sama akan dipertahankan hingga 2025 mendatang. “Kebutuhan akan infrastruktur kita ini banyak betul,” ujarnya.

Namun, hal itu ia akui tidak sebanding dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu, pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, seperti Badan Pengusahaan (BP) Batam, Pemerintah Provinsi Kepri hingga pemerintah pusat.

“Pak Wali (Wali Kota Batam Muhammad Rudi) beberapa kali bertemu dengan BWS (Balai Wilayah Sungai), Kementerian PUPR juga Satker (Satuan Kerja) Jalan Kementerian PUPR. Baik tentang penanganan banjir, tentang dam, hingga jalan tol,” katanya.

Bahkan, ia mengaku meminta peran lebih Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Pemko Batam. Seperti, pembagian wilayah tugas penghijauan Batam.

“OPD kami bagi habis tugasnya. Bagi setiap titik. Tidak hanya potensi yang ada kami juga membuka keterlibatan CSR dari perusahaan untuk ikut membangun Batam,” katanya. iwan sahputra

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com