SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Dugaan Korupsi PDAM Tanjungbatu, Penyidik Segera Panggil 28 Saksi

  • Reporter:
  • Jumat, 9 November 2018 | 11:44
  • Dibaca : 78 kali
Dugaan Korupsi PDAM Tanjungbatu, Penyidik Segera Panggil 28 Saksi
ilustrasi

KARIMUN – Kasus dugaan korupsi penyalahgunaan anggaran bahan bakar minyak (BBM) jenis solar untuk operasional Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Karimun cabang Tanjungbatu dinaikkan ke status penyidikan.

Dalam tahapan tersebut penyidik kembali akan melakukan pemanggilan terhadap 28 orang saksi lainnya untuk melengkapi berkas yang dibutuhkan.

“Saat ini kasus tersebut dari tahap penyelidikan telah kita naikkan ke tahap penyidikan. Kita akan kembali memanggil 28 orang saksi dari masyarakat pihak PDAM dan ahli- ahli yang berkaitan,” kata Kacabjari Tanjungbatu Aji Satrio Prakoso, Kamis (8/11) pagi.

Ia mengatakan, kendati telah sampai tahap penyidikan namun pihaknya belum menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Pihaknya masih meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kepri untuk mengaudit kerugian negara yang ditimbulkan atas kasus tersebut.

“Kita belum tetapkan tersangka, sementara untuk kerugian negara menunggu hasil audit BPKP dulu,” katanya.

Aji mengatakan, baru- baru ini, pihaknya telah mendatangkan Ahli Utama Manajemen Air untuk melakukan pemeriksaan terhadap kandungan air yang diolah PDAM Tirta Karimun Cabang Tanjungbatu. Hasil pemeriksaan tersebut, ditemukan bahwa air olahan PDAM keruh dan tidak sehat.

“Penyebabnya karena pihak PDAM tidak pernah membersihkan bahkan tak melakukan pengujian PH air,” katanya.

Dalam kasus tersebut, ditemukan adanya dugaan korupsi yang dilakukan oleh oknum PDAM Tirta Karimun di Tanjungbatu dengan cara melaporkan penggunaan BBM solar untuk mesin produksi air tidak sesuai dengan fakta belanja yang sebenarnya. Modus tersebut dilakukan dengan membuat nota dan menaikkan harga atau jumlah bahan bakar solar yang digunakan.

Bupati Karimun Aunur Rafiq saat diwawancarai mengenai tidak adanya uji PH serta buruknya air hasil pendistribusian PDAM mengaku belum bisa memberikan tanggapan. Menurutnya, permasalahan tersebut terlebih dahulu akan ditanyakan kepada Dinas Kesehatan Karimun.

“Kita lihat dulu. Saya tidak berkomentar dulu dan akan ditanyakan ke Dinkes terkait masalah ini. Sebab ini kewenangan PDAM sebagai badan usaha, dan juga ada badan pegawasnya,” katanya.

ricky robiansyah

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com