SINDOBatam

Feature+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Ekonomi Batam Mencekam, Apa Solusinya ?

Ekonomi Batam Mencekam, Apa Solusinya ?
ilustrasi

Teuku Jayadi Noer
Penulis adalah Pemerhati Sosial dan Politik Kepri

SELAMA bulan suci Ramadan ini, belum terdengar ada berita gembira tentang investasi dan ekonomi di Kota Batam. Misal, berita realisasi investasi asing triliunan atau ratusan miliar yang masuk ke Batam. Bukan berita ‘angin surga’ dari para ‘mafia investasi’ yang memang kerap datang ke Batam, terus menebar janji investasi, setelah itu pergi. Tanpa ada realisasi investasi sama sekali.

Yang terdengar justru sebaliknya, ekonomi Batam yang terus terpuruk dan masa depannya pun kian gelap. Bahkan, di ujung bulan penuh berkah ini, terbit berita di The Jakarta Post edisi Jumat, 16 Juni 2017, koran berbahasa Inggris yang selama ini menjadi referensi utama para investor asing, tentang ekonomi Batam yang sudah masuk katagori emergensi.

Dalam berita berjudul, “Batam economy in a state of emergency, mayor says” itu, terungkap bagaimana karut marutnya perekonomian Batam saat ini. Bahkan, Wali Kota Batam pun sudah mengadukan masalah ini kepada Presiden Joko Widodo. Tapi hingga sekarang ini, solusi yang diharapkan tak kunjung datang dari sang Presiden.

Seolah, nasib ekonomi Batam itusengaja dibiarkan oleh para penguasa negeri ini, meluncur terjun bebas, entah sampai kedalaman berapa. Atau, jangan-jangan akan dibiarkan hingga jatuh ke dasar jurang kehancuran ekonomi. Entahlah!

Untuk sekadar menjelaskan seberapa mencekamnya ekonomi Batam saat ini. Berikut sejumlah fakta yang terjadi.
Pertama, pertumbuhan ekonomi Batam hanya bertengger di angka 2,02 persen. Sedangkan angka inflasi justru berada di atas itu.
Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Kepulauan Riau, Gusti Raizal Eka Putra, dalam rapat Tim Pengandali Inflasi Daerah Kota Batam di Kantor BI Kepri di Batam Centre, Rabu, 1 Februari 2017 lalu mengungkapkan, inflasi Kota Batam tahun 2017 ditargetkan tidak berubah dari tahun sebelumnya yaitu 4 persen, plus minus 1 persen. Apakah kondisi tersebut bukan lampu kuning? Atau, justru sudah SOS?

Padahal, tahun 2015 lalu, pertumbuhan ekonomi Batam berada di angka 6.01 persen, angka ini berada di atas pertumbuhan nasional. Tapi, setahun kemudian, 2016 turun di angka 5.03 persen. Lalu, pada tahun 2017, malah “terjun bebas” di angka 2.02%. Angka yang terburuk sejak Provinsi Kepri terbentuk. Juga, terburuk di seluruh Sumatera. Kejatuhan menyakitkan itu terjadi setelah pergantian pimpinan Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Kedua, dualisme kepemimpinan antara Pemerintah Kota (Pemko) dan Badan Pengusahaan (BP) Batam juga kian meruncing, tak berujung. Bahkan, hingga hari ini, belum ada titik terang kedua penguasa Kota Batam itu bakal duduk bersama menyelesaikan masalah-masalah pembangunan dan investasi.Yang terpantau publik justru sebaliknya, suhu perseteruan dan konflik yang kian memanas.

Ketiga, kaburnya sejumlah investor asing dari Batam yang berujung pada pemutusan hubungan kerja ribuan karyawan.Para investor asing itu, terutama yang bergerak di sektor galangan kapal dan manufaktur, tidak kabur begitu saja dari Batam.

Tapi, karena memang bisnis mereka benar-benar memaksa mereka gulung tikar. Dampak pengaruh merosotnya perekonomian global telah memukul bisnis mereka di Batam. Maka, hari ini telah lebih dari 290 ribu penganggur baru lahir di Batam akibat tutupnya sejumlah perusahaan asing itu.

Untuk sementara, penguasa Kota Batam dapat bersembunyi di balik memburuknya ekonomi global.Termasuk, berlindung dari membengkaknya angka pengangguran akibat PHK.

Keempat, menjawab dari gelombang aksi demo masyarakat menolak kenaikan tarif listrik Bright PLN Batam, yang berujung pada keputusan koreksi besaran kenaikan tarif listrik, dari 45 persen menjadi 15 persen. Konsekuensi dari keputusan ini adalah, kabarnya manajemen perusahaan listrik itu akan melakukan distribusi strum ke rumah-rumah masyarakat sesuai dengan kemampuan.

Tegasnya, jika besaran kenaikan 15 persen itu hanya sanggup melistriki 80 persen perumahan Kota Batam, maka 20 persen kekurangannya itulah yang akan dilakukan ‘solusi pahit’, pemadaman bergilir. Dengan kondisi invesasi dan ekonomi Batam yang kian mencekam itu, maka pemadaman bergilir akan membuat keterpurkan ekonomi Batam semakin ‘sempurna’.

Cukuplah dulu empat indikator terpuruknya ekonomi Batam itu. Mengingat keterbatasan space rubrik opini koran ini. Yang terpenting sekarang adalah mencari solusi.Apa solusi terbaik mengangkat kembali perekonomian Batam?

Satu-satunya solusi yang ditawarkan Jakarta adalah opsi pemberlakuan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus). Bagi pemerintah Joko Widodo, KEK adalah obat mujarab untuk mengobati kelesuan ekonomi Batam sekarang ini. Benarkah? Biarlah waktu yang akan menjawabnya.

Kemudian, solusi yang diharapkan sebagian masyarakat Batam adalah mengganti tujuh pimpinan BP Batam. Karena kehadiran mereka selama setahun ini, terbukti berhasil ‘menghancurkan’ ekonomi dan investasi Batam. Melahirkan ribuan pengangguran baru dan memperuncing konflik-konflik. Tidak hanya konflik dengan Pemerintah Kota Batam, tapi juga dengan para stakeholder Kota Batam lainnya.

Lalu, solusi apa lagi? Jika masyarakat Kota Batam memiliki solusi alternatif, penulis berharap solusi itu dapat disampaikan sekarang, secara terbuka. Karena Batam sangat membutuhkan gagasan-gagasan segar untuk penyelamatan perekonomian yang terpuruk itu.

Kegagalan Komunikasi
Memburuknya perekonomian dan investasi Batam saat ini, rupanya belum cukup alasan bagi para pimpinan BP Batam untuk melakukan langkah-langkah produktif dan konstruktif. Malah mencoba membantah semua fakta tersebut dengan ‘curhat’ ke media negara tetangga, Singapura, Strits Times.

Isinya, Kepala BP Batam Hatanto Reksodiputro dari Partai Hanura itu menepis adanya dualisme BP Batam dengan Pemko Batam. Di berita Straits Time itu, Hatanto lebih banyak membantah isu yang selama ini berkembang. Tidak terlihat argumentasinya. Apakah itu berita advertorial? Karena tidak ada upaya dari wartawan media negeri singa itu untuk melakukan langkah cover both side dengan mewawancarai Wali Kota Batam.

Tapi, beruntunglah wartawan Straits Times, karena bisa wawancara khusus dengan Hatanto. Sebab, pintu untuk wawancara khusus bagi media lokal Batam, selalu tertutup. Bahkan, sejak memimpin BP Batam tahun lalu, para pimpinan BP Batam itu belum pernah sekali pun berdialog dengan organisasi wartawan, baik itu PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Kepri, AJI (Aliansi Jurnalis Independen) Batam, maupun IJTI (Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia) Batam.

Apakah semua itu membuktikan kemampuan komunikasi pimpinan BP Batam yang buruk. Atau, Direktur Humas BP Batam yang memang ‘amatiran’? Entahlah. Yang pasti, komunikasi pimpinan BP Batam itu tidak hanya buruk dengan media lokal Batam, tapi juga dengan Wali Kota Batam, DPRD Kota Batam dan para stakeholder Batam lainnya.

Bahkan, Gubernur Kepri H. Nurdin Basirun mengaku, selama satu tahun ini, undangannya tak pernah direspons positif oleh Hatanto. Selama setahun, Hatanto tidak pernah menghadiri undangan orang nomor satu di Provinsi Kepri itu. Luar biasa!

Jadi, apasih sejatinya strategi dan taktik yang sedang dimainkan Hatanto dan timnya itu? Tak ada yang tahu, kecuali Hatanto dan para pembantunya sendiri. Masyarakat Batam hanya bisa merasakan saja, beban hidup mereka yang semakin berat. Tanpa ada harapan badai ini akan segera berlalu.

Sampai kapan kondisi ini? Entahlah!

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com