SINDOBatam

Terbaru Spirit+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Evaluasi Pejabat Kepri Mendesak

  • Reporter:
  • Senin, 30 Juli 2018 | 11:33
  • Dibaca : 286 kali
Evaluasi Pejabat Kepri Mendesak
Ilustrasi.

PINANG – Catatan dan penilaian buruk terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri oleh Ombudsman atas kepatuhan pelayanan publik dinilai merusak citra Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri. Hal tersebut mencerminkan rendahnya karakter kepemimpinan di pemerintahan Dompak itu.

“Dengan penilaian buruk Ombudsman terhadap OPD Kepri, tentunya saya tidak kaget, sebab mengingat karakter birokrasi di pemerinatahan Kepri, belum banyak berubah sejak dulu,” kata Pengamat Kebijakan Publik Kepri, Muhammad Suradji di Taniungpinang, Kemarin.

Justru menurutnya, bila ingin ada perubahan di internal OPD Kepri, terutama kepada OPD yang memberikan pelayanan publik ke arah yang lebih baik. Seharusnya dimulai dari pemimpinnya terlebih dulu, dengan memberikan contoh, bagaimana menjadi pejabat yang melayani.

“Itu kuncinya, agar bawahan mengikuti dan mencontoh atasannya. Dan pastinya bawahan akan menyesukaikan,” ujarnya.

Bukan sebaliknya, karena merasa dirinya pejabat, sehingga minta dilayani. Terutama, pejabat setingkat kepala dinas dan di bawahnya yang merasa lebih berkuasa.

Menurutnya, masih banyak ditemukan pejabat di lingkungan pemerintahan, provinsi, kabupaten dan kota yang seolah jabatan itu menjadi bagian dari kekuasannya.

“Tentunya, staf di bawah akan mengikuti dan meniru apa yang dilakukan atasanya tersebut. Sehingga, wajar saja bila penerapan pelayanan publik memperoleh penilian yang buruk,” ujarnya lagi.

Apabila itu dijalankan, maka tidak ada lagi pejabat yang merasa besar kepala, dan tidak memperdulikan hak-hak dan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

“Harus ada perubahan, agar penilaian Ombudsman lebih baik terkait pemenuhan pelayanan publik tersebut. Pemerintah, harusnya bersyukur ada pihak yang mengawasi dan menilai, sehingga bisa melakukan perbaiakan dan masyarakat tidak dirugikan,” tegasnya.

Sebelumnya, diberitakan ada tujuh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri, dalam kepatuhan pelayanan publik masih sangat jauh dari standar yang telah ditetapkan dalam undang-undang No 25 tahun 2009, tentang Pelayanan Publik.

Bahkan, ketujuh OPD yang menjadi sampel tersebut, berada di zona garis kuning atau dikatagorikan di tingkat sedang atau biruk, dengan penilaian hanya mencapai 57.

Ke-7 OPD Pemprov Kepri dalam memberikan pelayanan publik di garis kuning atau rendah itu yakni, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Koperasi dan UMK, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan.

Selain itu Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Laboratorium Pengujian Dinas PUPRP dan terakhir, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP).

Kepala Perwakilam Ombudsman Provinsi Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari mengatakan, penilaian kepatuhan standar pelayanan publik pada unit layanan pemerintah daerah Provinsi Kepri tersebut, sesuai penilaian pada priode tahun 2017.

“Kita mengambil sempel penilian pelayanan publik hanya di 7 OPD dan ternyata tingkat pelayanan publik yang diberikan pemerintah masih sangat jauh dan sangat kurang. Bahakan, hanya dua angka bisa dikatagorikan di level merah atau terendah,” ujarnya.

sutana

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com