SINDOBatam

Hattrick+

Jungkir Balik+

Fee Proyek Jadi Modus Korupsi di Daerah

  • Reporter:
  • Minggu, 7 Januari 2018 | 14:21
  • Dibaca : 196 kali
Fee Proyek Jadi Modus Korupsi di Daerah
ilustrasi

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan kesepakatan fee nilai total proyek dijadikan modus oleh sejumlah kepala daerah untuk melakukan tindak pidana korupsi. Paling banyak kepala daerah mengambil fee nilai proyek hingga 10%.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, dari sejumlah kasus yang menjerat kepala daerah, biasanya terjadi negosiasi antara kepala daerah serta perantaranya dengan pihak swasta. Itu semua selalu berujung dengan kesepakatan fee dalam bentuk persentase nilai proyek.

Sebagai contoh, pada 2017 ada penangkapan Ridwan Mukti selaku Gubernur Jambi dengan kesepakatan fee 10%. Terakhir KPK melakukan OTT di Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan (Kalsel), dan Surabaya yang kemudian disusul penetapan empat tersangka suap-menyuap sebesar Rp3,6 miliar terkait proyek pembangunan ruang rawat inap dan UGD di RSUD Damanhuri Barabai Kabupaten HST.

Hal itu menjadi peringatan serius dari KPK bagi seluruh kepada daerah di seluruh Indonesia.

“Kami sangat menyayangkan hal ini terjadi kembali. OTT kali ini kami harap sekaligus sebagai peringatan bagi kepala daerah karena di berbagai daerah sudah terbukti,” tandas Agus saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, kemarin.

Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) itu mengatakan, hakikatnya KPK melalui bidang pencegahan telah berupaya membantu Pemerintah Provinsi Kalsel, termasuk Kabupaten HST, dalam program koordinasi dan supervisi pencegahan (korsugah). Pendampingan dan pengawasan yang sama, menurut Agus, juga dilakukan KPK kepada Provinsi Bengkulu atas permintaan Ridwan Mukti selaku gubernur saat itu.

Namun justru Ridwan Mukti melakukan transaksi suap. Sayangnya, menurut Agus, masalah korupsi kepala daerah masih terus terjadi dengan modus kesepakatan para kepala daerah dengan pihak swasta atau perusahaan kontraktor pelaksana proyek.

“Jika ada daerah yang kami datangi untuk kerja sama bidang pencegahan namun tidak memiliki komitmen utuh, pencegahan hanya berhenti pada seremonial dan lisan saja. Maka jika tetap terjadi korupsi, Bidang Penindakan KPK akan tetap masuk dan menangani kasus di sana,” tandasnya.

Agus menambahkan, untuk kasus di Kabupaten HST, dari enam pihak yang ditangkap, KPK memutuskan menetapkan empat tersangka. Bupati HST Abdul Latif, Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia Kabupaten HST Fauzan Rifani, dan Direktur Utama PT Sugriwa Agung Abdul Basit ditetapkan sebagai tersangka penerima suap Rp3,6 miliar.

Adapun Direktur Utama PT Menara Agung Pusaka Donny Witono ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Angka pemberian uang tersebut sesuai dengan dugaan komitmen fee proyek sebesar 7,5% atau sekitar Rp3,6 miliar.

“Dugaan realisasi pemberian fee proyek sebagai berikut. Pemberian pertama dalam rentan September-Oktober 2017 sebesar Rp1,8 miliar. Kemudian pemberian kedua pada 3 Januari 2018 sebesar Rp1,8 miliar. Dua-duanya ke rekening PT Sugriwa Agung,” paparnya.

sabir laluhu

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com