SINDOBatam

Terbaru Spirit+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Gagal Dulang Pendapatan Daerah, Perlu Evaluasi Menyeluruh OPD Kepri

  • Reporter:
  • Senin, 23 Juli 2018 | 10:13
  • Dibaca : 308 kali
Gagal Dulang Pendapatan Daerah, Perlu Evaluasi Menyeluruh OPD Kepri
Ilustrasi foto ARRAZY ADITYA

PINANG – DPRD Kepri menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri gagal mengumpulkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara maksimal. Akibatnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kepri defisit, sejumlah program terancam batal.

Ketua Komisi II DPRD Kepri, Hotman Hutapea mengatakan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pendulang PAD di antaranya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kepri, Badan Pengelolaan Pendapatan dan Restribusi Daerah (BP2RD) Kepri dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri bekerja tidak maksimal. Ia menilai, ada sistem yang salah diterapkan oleh OPD tersebut.

“Bila target yang telah ditetapkan namun tidak tercapai, maka jelas ada sistem salah yang dijalankan,” kata Hotman, Minggu (22/7/2018).

Selain karena sistemnya yang salah, juga karena belum diterapkannya sistem hasil kinerja di setiap OPD penghasil tersebut. Sehingga, tidak ada tolak ukur apakah OPD tersebut berhasil atau tidaknya.

“Saya kira, tidak salahnya bila Gubernur mengambil tindakan tegas, terhadap kepala OPD yang bersangkutan dan jajaran di bawahnya. Harus dievaluasi kepala OPD tersebut, bahkan bisa saja dilakukan pergantian,” ujarnya.

Ia menyarankan, Gubernur Kepri dapat menerapkan sistem yang dilakukan Daerah Khusus Istimewa (DKI) Jakarta. Dimana kata dia, apabila OPD penghasil tidak mampu mencapai target, maka dievalausi hingga dilakukan pergantian menyeluruh.

Pergantian menyeluruh yakni, pergantian terhadap pejabat eselon III dan IV di OPD yang bersangkutan. Sebab, bisa saja tidak berjalannya progres itu karena lemahnya di jajaran perangkat eselon di bawah kepala dinas.

“Kalau target kinerja tidak tercapai, ya jajaran itu harus siap menerima konsekuensinya. Jadi, kesalahan itu bisa saja dilakukan bawahanhya, namun pimpinannya juga harus bertanggung jawab, karena dianggap tidak mampu mengendalikan dan mengatur bawahannya,” tegasnya.

Selain itu kata dia, Gubernur juga diminta dapat bersikap tegas dalam menyikapi persoalan ini. Penialian yang objektif harus dilakukan. Sebab selama ini penialiannya, Kepala OPD Kepri tidak memberikan data yang benar kepada pimpinan.

“Jangan melihat atas dasar kedekatan dan lainnya dalan memilih kepala dinas dan jajaran di bawahnya ini. Justru, bila dibiarkan akan merugikan Gubernur sendiri dan juga berimbas ke masyarakat Kepri,” ujar dia.

Wakil Gubernur Kepri Isdianto mengatakan, penyebab OPD tidak mencapai target juga disebabkan karena hampir seluruh OPD itu memasang target pendapatan yang terlalu tinggi. Sehingga dalam realisasinya target tersebut justru tidak mampu terpenuhi. Bahkan, ada OPD sama sekali belum memberikan kontribusinnya.

“Saya contohkan, Dishub Kepri yang memasang target PAD hingga Rp60 miliar untuk sektor pengelolaan labuh jangkar, tetapi sampai masih nihil memberikan pemasukan. Bahkan, sudah dua tahun terakhir target tersebut tidak pernah terealisasi,” ujarnya.

Adapun kondisi keuangan Pemprov Kepri pada APBD Perubahan 2018 ini diprediksi akan mengalami defisit mencapai Rp350 miliar hingga Rp400 miliar lebih.

Dengan ancaman defisit APBD 2018 ini, dikhawatirkan akan merubah program dan pembangunan yang akan dilakukan Pemprov Kepri, terutama pembangunan bersekala besar dan strategis.

sutana

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com