SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Gaji untuk Honorer Satpol PP Rp17 Miliar

  • Reporter:
  • Rabu, 6 November 2019 | 12:12
  • Dibaca : 240 kali
Gaji untuk Honorer Satpol PP Rp17 Miliar
ilustrasi

BATAMKOTA – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batam mengajukan gaji untuk honorer di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) senilai Rp17 miliar dalam APBD Batam tahun 2020.

DPRD Kota Batam menilai jumlah tenaga honorer dan anggaran yang diajukan tersebut terlalu besar. Pemerintah daerah diminta untuk mengurangi jumlah dan meningkatkan kualitas honorer organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam.

Anggota Komisi I DPRD Batam Utusan Sarumaha mengatakan, pihaknya melakukan rapat bersama dengan OPD mitra kerja terkait APBD 2020. Pihaknya menyoroti jumlah honorer yang berada di Pemko Batam. Ada sekitar 6.000 lebih honorer di seluruh OPD Kota Batam.

“Jumlah sangat besar. Bahkan melebihi jumlah ASN (aparatur sipil negara). Tapi yang paling menonjol adalah biaya yang diajukan oleh Satpol PP untuk gaji 460 honorer sebesar Rp17 miliar dalam APBD 2020 mendatang,” kata Utusan di DPRD Batam, Selasa (5/11).

Ia mengatakan, Satpol mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp21 miliar dan di antaranya sebanyak Rp17 miliar untuk membayar 460 honorer. Menurutnya, jumlah tersebut sangat besar dan menguras kas daerah. Gaji yang diberikan bervariasi disesuaikan dengan pendidikan terakhir honorer.

“Bervariasi. Tergantung pendidikannya. Kalau tamatan SMA gajinya Rp2,9 juta per bulan. Beda lagi jika tamatan diploma atau sarjana sederajat,” ujarnya.

Utusan mendorong Pemko Batam agar melakukan pendekatan kualitatif dibandingkan pendekatan kuantitatif. Tujuannya, lanjutnya, agar setiap honorer mendapatkan gaji atau upah sesuai dengan Upah Minimun Kota (UMK) yang telah ditetapkan.

“Kami ingin kesejahteraan ini yang jadi prioritas. Kan agak miris ketika kita minta perusahaan memberikan upah sesuai UMK kepada pekerja, sementara pemerintah daerah sendirin tidak mengikutinya,” jelasnya.

Masing-masing OPD, katanya, juga harus memiliki analisa beban kerja pegawai, termasuk honorer agar penggunaan anggaran mengutamakan efisiensi, efektif dan berasaskan kepatuhan.

“Selanjutnya nanti akan kembali dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Batam,” katanya.

Pihaknya juga mendorong pemerintah daerah untuk mengajukan tambahan kuota calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk Kota Batam tahun 2020 nanti. Menurutnya, dari sekitar 1.900 kuota yang diajukan pemerintah daerah ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, hanya sekitar 140 kuota yang diberikan.

“Jumlah ini sangat kurang. Di sisi lain memandang pemerintah daerah dilarang untuk merekrut honorer. Tapi di sisi lain kalau memang kebutuhan bisa dalam APBD asalkan sesuai dengan beban kerja,” ujarnya. iwan sahputra

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com