SINDOBatam

Feature+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Gubernur Akan Panggil ATB dan BP Batam

Gubernur Akan Panggil ATB dan BP Batam
Gubernur Kepri Nurdin Basirun

PINANG – Gubernur Kepri Nurdin Basirun meminta Badan Pengusahaan (BP) Batam tidak menggiring opini yang menyesatkan masyarakat. Ada kesan, seolah-olah pajak air permukaan yang akan diambil alih Pemprov Kepri berimbas kepada naiknya tarif air ATB, padahal Pemprov Kepri hanya ingin menarik pajak air permukaan agar masuk ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah (PAD) secara keseluruhan, tanpa ada pembagian dengan BP Batam.

“Itu keliru yang disampaikan BP Batam dan ATB itu. Perubahan Perda tidak ada kaitannya dengan rencana ATB yang ingin menaikkan tarif air,” kata Nurdin saat akan bertolak ke Batam melalui Pelantar I Tanjungpinang, kemarin sore.

Nurdin menegaskan, Pemprov Kepri hanya menjalankan perintah Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Air Permukaan. Dimana disebutkan bahwa pajak air permukaan yang harus memungut atau menerima adalah adalah provinsi dan masuk kas provinsi.

“Jadi, pemprov hanya akan menarik haknya saja. Di mana selama ini diterima dan dinikmati BP Batam dari ATB. Setiap tahunnya ATB membayar Rp50 miliar ke BP Batam, sedangkan ke Pemprov Kepri hanya Rp5 miliar. Ini yang akan diambil alih Pemprov Kepri sesuai UU,” tegasnya.

Pemprov Kepri, lanjut Nurdin, tidak ada niat untuk menaikkan tarif air ATB. Justru yang akan menaikkan adalah usulan ATB kepada BP Batam.

Mantan Bupati Karimun ini mengaku akan memanggil BP Batam dan ATB untuk meluruskan opini tersebut. Sehingga, masyarakat tidak menuding bahwa rencana kenaikan tarif air ATB dilakukan oleh Pemprov Kepri.

“Kami sesama pemerintahan tidak baik saling memojokkan dan menjatuhkan. Lebih baik bagaimana mendorong agar masyarakat tidak terbebani dengan hal-hal yang tidak semestinya,” ujarnya.

Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak menegaskan, pihaknya tidak menaikkan pajak air permukaan seperti beredar di masyarakat. Pemprov bersama DPRD Kepri hanya ingin menarik pajak air permukaan agar masuk ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah (PAD) secara keseluruhan, tanpa ada potongan ke Badan Pengusahaan (BP) Batam.

“Jadi tidak ada kenaikan pajak air permukaan ini. Dalam revisi peraturan tersebut hanya ingin seluruh pajak ke provinsi. Karena pajak air permukaan itu milik provinsi,” kata Jumaga, Kamis (1/6).

Sebelumnya, BP Batam menyebutkan bahwa PT Adhya Tirta Batam (ATB) selaku pengelola air bersih di Batam mengusulkan kenaikan tarif air pada tahun ini. Usulan kenaikan tarif tersebut dipicu terbitnya Pergub Kepri Nomor 25 Tahun 2016. Dalam Pergub tersebut mengatur peningkatan pajak air permukaan yang diminta Pemprov Kepri hingga sembilan kali lipat, dari Rp20 menjadi Rp170 sampai Rp187 per kubik.

Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Lainnya BP Batam, Purba Robert M Sianipar menjelaskan, pada tahun 2007 sudah ada kesepakatan pembagian hasil pajak air baku antara BP Batam dan Pemprov Kepri. Dalam kesepakatan tersebut, Pemprov Kepri mendapat bagian 10 persen dari pajak air permukaan dengan nilai Rp20 dan BP Batam mendapatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp150 per meter kubik. Karena PNBP, Pemprov Kepri tak bisa mengambil alih, namun tetap mendapatkan bagian 10 persen jika ada peningkatan pajak air permukaan.

Jumaga menjelaskan, selama ini pajak air permukaan sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) sebesar Rp170 per meter kubik. Jumlah itu disetorkan kepada provinsi Rp20 dan BP Batam Rp150 sebagai PNBP. Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kepri menilai angka yang disetorkan ATB ke provinsi sangat kecil.

“Dalam revisi itulah kami minta agar seluruhnya disetorkan ke provinsi. Jadi sekali lagi saya sampaikan tidak ada kenaikan satu perak pun di pajak air permukaan ini. Pak Robert (Deputi IV BP Batam) itu salah,” katanya.

Dalam realisasi retribusi pajak tersebut, lanjut Jumaga, Gubernur Kepri Nurdin Basirun bersama Kepala BP Batam Hatanto Reksodipoetro akan melakukan Momerandum of Understanding (MuO) untuk pembagian hasil dari pajak air permukaan ini.

“Kami berharap tidak lagi Rp20 yang disetorkan kepada provinsi. Karena jumlah itu terlalu kecil bagi pendapatan daerah. Lebihlah dari angka itu,” ujarnya.

Setiap tahunnya PT Adhya Tirta Batam (ATB) membayar sekitar Rp50 miliar untuk pajak air permukaan. Namun yang masuk kas Pemprov Kepri hanya Rp5 miliar, selebihnya Rp45 miliar diambil BP Batam.

Anggota DPRD Kepri, Surya Makmur Nasution mengatakan, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 28 tahun 2009, pajak air permukaan wajib masuk ke kas daerah. Pemprov Kepri harus memungut pajak air permukaan tersebut.

“Sudah jelas peraturannya. Karena itu seluruh penerimaan dari sektor itu diambil alih Pemprov Kepri,” ujarnya.

iwan sahputra/sutana

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com