SINDOBatam

Feature+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Gubernur Pastikan Tarif Listrik Batam Tetap Naik 45 Persen

Gubernur Pastikan Tarif Listrik Batam Tetap Naik 45 Persen
ilustrasi

PINANG – Gubernur Kepri Nurdin Basirun memastikan tidak akan mengubah Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Tarif Listrik Batam. Kenaikan tarif listrik Batam sebesar 45 persen dalam dua tahap tetap diberlakukan.

“Saya sudah pastikan tidak akan mengubah Pergub 21/2017 tentang penyesuaian tarif listrik Batam itu,” tegasnya usai peringatan Hari Marwah pembentukan Provinsi Kepri ke-15 tahun 2017 di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Senin (15/5).

Kenaikan tarif listrik Batam tahap pertama sebesar 30 persen sudah diberlakukan sejak Maret untuk tagihan April 2017. Sedangkan kenaikan tarif listrik Batam tahap kedua sebesar 15 persen akan diberlakukan menyesuaikan dengan kondisi perekonomian masyarakat Batam. Nurdin mengaku belum bisa memastikan kapan kenaikan tarif listrik Batam tahap kedua diberlakukan.

“Waktunya akan disesuaikan dengan kondisi perekonomian masyarakat Batam. Saya juga sangat memperhatikan kesulitan masyarakat, namun keputusan ini diambil demi kebaikan bersama,” ujarnya.

Menurut Nurdin, pembahasan kenaikan tarif listrik Batam sudah berjalan selama lebih dari setahun oleh DPRD dan Pemprov Kepri. Pembahasan tersebut juga melibatkan kalangan pengusaha, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan kalangan lainnya.

“Saya mengerti konsisi saat ini. Itulah kenapa dalam pembahasan tarif listrik Batam berlangsung lama, sebab harus dikaji dengan matang dan mendetail, termasuk melihat dampaknya bagi masyarakat dan PLN Batam,” katanya.

Nurdin menjelaskan, dirinya sudah meminta masukan dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kepri dan instansi terkait, sebelum menandatangani dan menyetujui Pergub 21/2017. “Kita tidak mau bayar listrik murah, tetapi listrik tidak ada, sebab PLN tidak bisa produksi. Sehingga, dampaknya akan jauh lebih parah bagi perekonomian dan kehidupan masyarakat,” ujarnya.

Apabila listrik tidak ada, lanjut Nurdin, maka akan mempengaruhi semua, seperti industri, perhotelan, dan usaha-usaha lain bisa macet total. Sehingga, justru akan memperparah kondisi Batam dan menambah berat beban masyarakat.

“Itulah kenapa saya mempertahankan kenaikan tarif listrik Batam yang telah ditandatangani. Terkait desakan dari kalangan masyarakat Batam agar Pergub ditinjau ulang, itu juga merupakan masukan bagi Pemprov Kepri dan telah dibahas,” tegasnya.

Sementara anggota DPD RI, Hardi Selamat Hood mengatakan, pemberlakuan kenaikan tarif listrik Batam seharusnya didahului dengan sosialisasi kepada masyarakat. Sehingga masyarakat tidak akan merasa sangat terbebani dengan kenaikan tarif listrik Batam tersebut.

“Masyarakat Batam merasa terkejut dan wajar bila ada yang menolak, karena dinaikkan secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan atau sosialisasi terlebih dulu,” katanya.

Selain itu, lanjut Hardi, kenaikan tarif listrik Batam juga harus dilakukan berdasarkan kajian yang transparan dan melibatkan masyarakat. Selama ini, kajian tersebut terkesan hanya dilakukan oleh pemerintah daerah dan PLN Batam saja, tanpa melibatkan masyarakat selaku konsumen. Bahkan Pemko Batam yang memiliki masyarakat juga tidak dilibatkan.

“Masa yang punya masyarakatnya tidak dilibatkan, padahal kebijakan itu untuk masyarakat di daerah. Tentunya ini juga menjadi pertanyaan di tengah masyarakat,” jelasnya.

Hardi menilai aksi-aksi penolakan atas kenaikan tarif listrik Batam dilakukan secara murni oleh masyarakat, tidak ada kepentingan atau intervensi pihak tertentu. Penolakan tersebut merupakan bentuk aspirasi masyarakat yang merasa kecewa dan keberatan dengan naiknya tarif listrik Batam.

“Aksi itu murni, dampak dari kenaikan tarif listrik Batam,” katanya.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepri, Amjon mengatakan, kenaikan tarif listrik Batam yang telah diputuskan gubernur telah melalui pertimbangan matang. Sehingga tidak merugikan masyarakat dan tidak menghentikan berproduksinya PLN Batam.

“Dari segala aspek telah dipikirkan dan telah dilakukan kajian mendalam, sehingga penyesuian tarif listrik Batam merupakan yang terbaik bagi semuan,” katanya.

Menurut Amjon, PLN Batam bisa kolaps dan bankrut jika tidak memiliki anggaran untuk berproduksi. Ini bisa membahayakan secara keseluruhan, semua lini kehidupan masyarakat, usaha, dan industri.

“Gubernur telah mengambil kebijakan yang tepat. Terkait sosialisasi ke masyarakat, dalam pembahasannya tarif listrik Batam sendiri dilakukan lebih dari setahun. Tentunya masyarakat telah mengetahuinya,” ujarnya.

Wakil Ketua III DPRD Provinsi Kepri, Amir Hakim Siregar mendukung langkah gubernur untuk tidak mengubah atau merevisi Pergub 21/2017. Sebab pembahasan kenaikan tarif listrik Batam sudah dilakukan selama setahun, melibatkan berbagai kalangan, serta memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

“Jangan hanya karena desakan aksi demo, gubernur akan mengubah Pergub yang telah disetujui,” katanya.

Menurut Amir, listrik merupakan komponen yang sangat vital bagi semua lini kehidupan. Bila terganggu, maka akan mempengaruhi perekonomian dan kehidupan masyarakat.

“Kenaikan tarif listrik Batam masih lebih murah dibanding tarif nasional yang berlaku saat ini. Dimana-mana, kebijakan yang menyangkut khalayak dan masyarakat banyak pasti akan diprotes. Saya meminta gubernur tidak merevisi atau mengubah SK itu yang merupakan hasil pertimbangan DPRD Kepri,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan anggota DPRD Kepri lainnya, Joko Nugroho. Menurutnya, gubernur tidak boleh mengubah keputusan yang telah ditetapkan atas desakan yang dilakukan segelintir masyarakat melaui aksi demo.

“Gubernur harus bisa meyakinkan masyarakat Batam bahwa kebijakannya itu demi kebaikan bersama, bukan karena berpihak kepada PLN Batam. Sebab, bila itu tidak dilakukan, maka ke depan PLN Batam bisa kolaps dan tidak bisa memproduksi listrik. Tentunya yang susah kita juga,” katanya.

Ibu-Ibu PKK Pelajari Produksi Listrik

PLN Batam menggelar One Day Tour Education and Tourism (Edutour) untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional serta mengenalkan proses bisnis kepada pelanggan. Kegiatan ini diikuti 41 ibu-ibu PKK dari Kecamatan Batam Kota dan Nongsa. Mereka diajak melihat dari dekat proses bisnis PLN Batam dari hulu sampai hilir.

Manager of Public Relation PLN Batam, Bukti Panggabean mengatakan, kegiatan ini merupakan program corporate social responsibility (CSR) Peduli Pendidikan PLN Batam. “Edutour adalah sarana sosialisasi dan informasi kepada pelanggan tentang bagaimana proses produksi listrik dimulai dari pembangkit, transmisi, distribusi, hingga ke pelanggan”, katanya.

Bukti berharap kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan wawasan para peserta tentang proses produksi listrik dari awal sampai akhir. Sehingga mereka dapat mengajarkan kepada keluarga dan lingkungannya untuk menghemat penggunaan listrik.

Rangkaian Edutour dimulai dari Kantor PLN Batam. Setelah mendapat pengarahan, peserta diajak ke Generation and Transmission Business Unit PLN Batam (GTrans BU). Disana mereka mendapat penjelasan dari General Manager Gtrans BU PLN Batam, Hamdi Hamid tentang pembangkit listrik, sistem proteksi, dan operasional listrik di Batam.

Kemudian dilanjutkan dengan mengunjungi kantor Service Business Unit (SBU) untuk mengetahui proses pelayanan, pengaduan pelanggan, dan sistem quick respond PLN Batam. Kegiatan Edutour selesai setelah peserta mengunjungi PLTU Tanjungkasam. Kegiatan ini semakin semarak dengan pemberian doorprize bagi peserta yang aktif bertanya atau menjawab pertanyaan.

Para peserta terlihat antusias mengikuti seluruh rangkaian edutour. Hal ini terlihat saat ibu-ibu PKK mengajukan beragam pertanyaan kepada panitia maupun pegawai PLN Batam.

Seorang ibu PKK Kecamatan Nongsa, Venny Ieswandhary mengaku mendapatkan banyak pelajaran dari kegiatan ini. Selama ini para ibu-ibu tahunya hanya membayar listrik tiap bulan. Sekarang mereka jadi tahu proses produksi listrik dari awal hingga akhir dan bisa memahami alasan PLN Batam untuk menyesuaikan tarif listrik.

“Jadi, PLN itu tidak sebatas menyalurkan saja, tapi bagaimana listrik itu dihasilkan dari bahan bakar hingga sampai ke rumah-rumah,” tuturnya.

Hal senada juga diungkapkan ibu PKK lainnya, Zainab. Dia berharap sosialisasi ini bisa diperluas, tidak hanya untuk ibu-ibu PKK di Kecamatan Nongsa dan Batam Kota saja. “Kami berharap kegiatan seperti ini makin sering dilakukan, tidak sebatas pada Kecamatan Nongsa dan Batam Kota saja, tapi juga di kecamatan lainnya,” katanya.

sutana/abdul hamid

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com