SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Guru dan Tenaga Kesehatan Prioritas

  • Reporter:
  • Selasa, 10 Juli 2018 | 16:23
  • Dibaca : 124 kali
Guru dan Tenaga Kesehatan Prioritas
ilustrasi

BATAM KOTA – Badan Kepegawaian Nasional (BKN) menyatakan Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memprioritaskan rekrutmen PNS untuk memenuhi kebutuhan guru dan tenaga kesehatan.

“Saya kira Kemenpan RB akan lebih melirik (pemenuhan) kebutuhan guru dan tenaga kesehatan tahun ini, terkhusus di daerah,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Republik Indonesia Bima Haria Wibisana di Kantor Wali Kota Batam baru-baru ini.

Dia mengatakan usulan PNS baru dari Pemko Batam cukup banyak. “Lumayan banyak itu. Mungkin nanti yang dipenuhi guru, guru itu memang dibutuhkan,” kata Bima.

Menurut dia, kini Indonesia secara umum sejatinya tak perlu banyak PNS, yang mesti diperbanyak oleh pemerintah pusat adalah pegawai dengan Perjanjian Kerja (P3K) dengan sistem kontrak. Ikatan kerja jenis ini ia usulkan juga untuk posisi seperti guru, tenaga kesehatan serta penyuluh. “Guru dan dokter itu kalau sudah jadi PNS, dipindahkan di tempat tertentu seperti daerah terpencil tidak mau. Kalau kontrak, tidak mau dan tidak mengajar lagi kan selesai kontraknya, dokter juga begitu,” jelas dia.

Dia mengaku ada banyak orang yang ingin jadi dokter dan guru justru menyukai sistem kerja ini, yakni ingin mengabdi di tempat-tempat tertentu dalam kurun waktu lama.

“Banyak dokter di Jawa itu, sebenarnya mau mengabdi di Asmat sana, tapi jangan lima tahun maunya, dua tahun cukup terus ganti lagi,” ujarnya.

Sementara dalam beberapa jenis kegiatan seperti administrasi tak perlu banyak pegawai, bahkan secara umum Indonesia ini sudah banyak tenaga administrasi yakni mencapai 75 persen dari total pegawai secara umum. Ia mencontohkan, jika salah satu pekerjaan manual biasanya dikerjakan 10 orang, dengan menggunakan komputer bisa lebih sedikit.

“Sebenarnya dibutuhkan banyak tenaga pelayanan, bukan tenaga administratif. Kalau bukan tenaga pelayanan publik ya P3K saja,” katanya.

Sementara Pemko Batam pesimistis kebutuhan 2.158 PNS baru akan diterima Kemenpan RB. “Kayaknya enggak sebanyak itu, saya rasa hanya sekitar 200 hingga 300 orang saja,” kata Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP SDM) Hasnah.

Menurut dia, PNS yang banyak justru akan memberatkan keuangan daerah pasalnya tak hanya membayar gaji, hak lain yang bakal diterima oleh PNS adalah tunjangan seperti, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan hingga tunjangan kinerja.

“Gaji (pokok) oke lah dari pusat. Tapi tunjangan nanti tetap (tanggungjawab) daerah, tergantung APBD kan,” katanya. iwan sahputra

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com