SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Guru di Tanjungpinang Belum Sejahterah

  • Reporter:
  • Selasa, 30 Oktober 2018 | 11:08
  • Dibaca : 28 kali
Guru di Tanjungpinang Belum Sejahterah
ilustrasi

PINANG – Anggota Komisi II DPRD Kepri Rudy Chua meminta pemerintah daerah kabupaten dan kota se-Kepri untuk memperhatikan nasib guru SD dan SMP yang berstatus honorer. Ia menilai pahlawan tanpa tanda jasa tersebut menerima gaji di bawah standar dan tidak layak.

Ia menegaskan, peran guru sangat vital bagi peningkatan pendidikan guna mencerdaskan anak bangsa, dan juga mempersiapkan generasi penerus bangsa ini. Alokasi pendidikan sebesar 20 persen di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digaungkan selama ini belum memberikan dampak positif bagi para guru honorer.

“Dengan kondisi seperti ini perlu ada gebrakan dari pemda, dan ini harus direspon. Data yang saya terima gaji guru honorer sekolah ini hanya sebesar Rp600 ribu tentunya sangat jauh dari standar dan layak,” ujar Rudy di Tanjungpinang, Senin (29/10).

Pihaknya sudah mendengar akan ada perubahan terkait gaji yang akan diterim guru honorer ini, yang mana ada komitmen pihak sekolah akan menaikan gaji sebesar Rp200 ribu. Artinya dari sebelumnya sebesar Rp600 ribu akan naik menjadi Rp800 ribu.

“Namun, kenaikan sebesar itu, tidak akan memberikan dampak yang signifikan bagi guru honorer tersebut. Sebab, angka sebesar itu belum mampu mencukupi Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Padahal, guru honorer ini bekerja dan menjalankan tugas yang berat,” kata politisi Hanura itu.

Perlu diketahui tambah Rudy, para guru honorer ini tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan sampingan, seperti menerima les dan lainnya. Sebab, mereka harus berada di sekolah ada atau tidaknya jam pelajaran. Padahal, apabila diperbolehkan guru honorer ini menerima les dan usaha lainnya tanpa mengganggu jam pelajaran, maka akan dapat memberikan pemasukan lebih di luar gaji tersebut.

“Guru honorer ini juga punya keluarga untuk dinafkahi. Jadi menurut saya alokasi APBD 20 persen untuk dunia pendidikan sepenuhnya belum tepat sasaran, baik di pemerintahan kabupaten/kota dan juga di provinsi,” jelasnya.

Dia berharap persoalan ini menjadi atensi bagi DPRD se-Kepri dalam pembahasan APBD 2019 ini. Sehingga tahun depan, ada perhatian yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap guru honorer ini.

“Saya banyak mendapatkan keluhan dari guru honorer ini. Namun, mereka tidak berani untuk berbicara secara langsung kepada sekolah maupun ke pemdanya,” ujarnya.

sutana

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com