SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Hapus Kesenjangan Warga Keturunan

  • Reporter:
  • Sabtu, 1 April 2017 | 17:35
  • Dibaca : 608 kali
Hapus Kesenjangan Warga Keturunan
Pertemuan warga Tionghoa di Hotel Vista. Foto Arrazy Aditya.

LUBUKBAJA – Masyarakat keturunan Tionghoa masih kesulitan dalam pengurusan dokumen kependudukan, seperti akte kelahiran dan kartu tanda penduduk (KTP). Bahkan perlakukan diskriminatif masih dirasakan warga keturunan, khususnya saat mengurus surat keterangan waris (SKW).

Ketua Umum Institut Kewargaanegaraan Indonesia (IKI), Saifullah Ma’shum mengatakan, secara nasional tak bisa dipungkiri masih terdapat prilaku yang bersifat tidak adil antara Warga Negara Indonesia (WNI) pribumi dengan keturunan Tionghoa. Dari pengakuan masyarakat kepada IKI, pada umumnya masih kesulitan mengurus dokumen kependudukan seperti akte kelahiran, KTP dan dokumen lainnya.

“Petugas sering melihat warga Tionghoa, dianggap bermasalah sehingga sering dijadikan sebagai ATM dengan catatan urusan cepat selesai,” ujarnya dalam pertemuan denga warga Tionghoa di Vista Hotel, Kamis (30/3).

Padahal dalam undang-undang sudah jelas menyatakan, ketika orang lahir di Indonesia, berarti mereka adalah WNI. Dia mengungkapkan, dari kasus-kasus sebelumnya, kesulitan yang didapat justru di tingkat Kelurahan dan Kecamatan. “Banyak sekali temuan,” kata Saifullah.

Saifullah mencontohkan, kasus dipersulitnya pengurusan dokumen kependudukan ini pernah terjadi di Semarang. Dia menceritakan terdapat WNI keturunan Tionghoa yang membutuhkan dokumen kependudukan untuk melanjutkan kuliah di kedokteran. “Memang dipersulit, haknya tak dapat KTP, akte tak punya dan tak bisa melanjutkan pendidkan. Stres sekarang. Ini contoh kasus yang kami temukan,” ujarnya.

Secara umum artinya memang perlakuan diskriminatif masih ada bagi warga Tionghoa, bahkan dia mengatakan bisa dijadika sebagai sapi perah. Saifuillah berharap kasus serupa tak terjadi di Kepri khususnya Batam. “Kalau menemukan kesulitan silahkan laporkan ke IKI, kami berikan pendampingan. Untuk Batam kami sudah ada kerja sama dengan Disduk,” katanya.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Kepri, Haripinto Tanuwidjaya mengatakan, pengurusan dokumen kependudukan khususnya di Kepri sampai saat ini masih ada laporan. “Kalau mengeluh sulit masih ada. Kami berharap, dengan kadis baru, bahkan sudah berkomitmen akan lebih baik khsusunya untuk pelayanan,” kata Haripinto.

Untuk pengurusan akte kelahiran, KTP di Kepri khususnya Batam sama pengurusannya dengan warga pribumi. Permasalahan ini dianggap tak menjadi masalah krusial bagi WNI keturunan Tiongkok. Namun ada beberapa aturan yang perlu ditinjau kembali khususnya untuk mengurus SKW. “Kalau aturan di daerah relatif tak masalah, aturan di tingkat pusat yang perlu dikaji lagi,” kata Senator asal Kepri itu.

Untuk WNI pribumi, SKW dibuat di bawah tangan, ditandatangani oleh semua ahli waris, dengan disaksikan atau turut ditandatangani oleh dua orang saksi dan diketahui dan dikuatkan oleh lurah dan camat. Sedangkan untuk pembuatan SKW yang didahului oleh sengketa para ahli waris, maka pembuatan SKW oleh pengadilan agama dalam bentuk Fatwa Waris. Pembuatan SKW secara bawah tangan tidak memerlukan pengecekan wasiat terlebih dahulu dan dalam SKW tersebut juga tidak mencantumkan besarnya bagian dari masing-masing ahli waris terhadap harta warisan. Sedangkan di dalam fatwa waris dicantumkan bagian masing-masing ahli waris.

Untuk WNI keturunan Tinghoa dan Eropa, pembuatan SKW-nya dilakukan oleh notaris dengan didahului pengecekan wasiat ke Pusat Daftar Wasiat di Kemenkumham.

Menurut Haripinto, hal ini menjadi keluhan dari masyarakat Batam, sebab kalau pengurusannya ke pusat akan lama dan lebih repot. “Kasus ini akan saya bawa ke tingkat pusat, artinya perlakuan diskriminatif masih ada, perlu ditinjau ulang aturan ini,” katanya.

Perwakilan dari Paguyuban Sosial Marga Tionghoa (PSMTI), Yohannes mengatakan, lambannya pengurusan khusus akte kelahiran menjadi sorotan tersendiri khususnya bagi WNI keturunan. “Persoalan ini sering terjadi,” ujarnya.

Dengan lambannya pelayanan ini tentu akan menghambat keperluan lain bagi masyarakat. Beberapa kasus misalkan, saat seminggu dilahirkan dan mengalami sakit serta diharuskan dirawat ke rumah sakit di Singapura. “Kalau akte lama jadinya, bagaimana mau membuat paspor, sementara anak butuh penanganan di Singapura. Ini akan menjadi persoalan,” kata Yohannes.

Di kesempatan yang sama, dia juga mengadukan kepada Senator dan juga IKI terkait tindakan petugas di negara tetangga yang memeriksa secara khusus bagi WNI yang memiliki nama tunggal. “Padahal kami kejar waktu, kadang tekendala juga kami, pasal nama tunggal ini,” katanya.

Dia berharap, melalui Senator juga IKI bisa disampaikan ke tingkat pusat agar ada kerja sama Indonesia dengan petugas di Singapura. “Ini masukan yang kerap dikeluhkan masyarakat Batam,” kata Yohannes.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disduk Capil) Kota Batam, Said Khaidar mengatakan, khusus untuk pelayanan pembuatan akte kelahiran dan dokumen lainnya akan terus dibenahi. “Bahkan kami sudah memperpendek waktu dari 14 hari menjadi 6 hari,” kata Said.

Untuk akte kelahiran, pihaknya sudah merencanakan akan ada sistem kerja sama antara pemerintah dan rumah sakit, klinik dan sebagainya khusus melayani urusan melahirkan. “Bila perlu saat ada yang lahir di rumah sakit, kami langsung antar akte-nya,” ujarnya.

Sementara untuk pelayanan lainnya, masih akan terus berbenah. Saat ini di dinas yang dia pimpin sudah 80 persen di antaranya orang baru. Artinya Wali Kota Batam juga menginginkan ada perubahan ke ara lebih baik ke depannya. “Sudah saya tekankan, kami ditugaskan di Disduk semata-mata melayani masyarakat,” katanya.

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com