SINDOBatam

Terbaru Metro+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Hapus Program Pencitraan Atasi Defisit Keuangan

  • Reporter:
  • Senin, 13 Agustus 2018 | 11:15
  • Dibaca : 184 kali
Hapus Program Pencitraan Atasi Defisit Keuangan
Anggota DPRD Batam Udin P Sihaloho

BATAM KOTA – DPRD Batam meminta Pemko segera mengambil langkah strategis mengatasi defisit keuangan APBD sebesar Rp268 miliar. Salah satunya dengan mengurangi program pencitraan seperti bantuan sembako murah, bantuan dana bansos dan hibah, dan segera beralih menggunakan sistem online.

“Kami minta program pencitraan di-stop. Karena yang dibutuhkan masyarakat saat ini pekerjaan bukan bagi-bagi sembako murah. Saya menyarankan juga agar semua sektor penghasil seperti hotel, restoran dan lainnya di-online-kan,” kata anggota DPRD Batam, Udin P Sihaloho, Minggu (12/8/2018).

Menurut dia, Pemko Batam telah gagal di dalam perencanaan. Target pendapatan asli daerah (PAD) tak sesuai target yang diharapkan. Akibatnya, hingga pertengahan tahun 2018 ini, pemko mengalami defisit dan sejumlah program terancam tak terlaksana dengan baik. “Di perencanaan Pemko sudah gagal. Saya tidak paham perencanaan seperti ini,” ujarnya.

Ia mengakui defisit ratusan miliaran rupiah tersebut sudah sangat tidak wajar, mengingat pada saat penetapan APBD 2018 lalu, anggaran APBD Batam berimbang. “Yang jadi pertanyaan kami, bagaimana mereka membuat perencanaan,” kata Udin.

Defisit anggaran melebihi 10 persen APBD, sambungnya, akan berdampak pada APBD 2019 nanti. Pasalnya, sejumlah kegiatan yang tertunda dilaksanakan tahun ini akan dibebankan tahun berikutnya. Termasuk kegiatan yang belum dibayar.

“Kalau defisitnya hanya Rp40 miliar-Rp50 miliar, masih wajar. Artinya, jangan lagi menambah lubang besar menutupi tunda bayar tahun 2017 lalu,” katanya.

Sebelumnya, DPRD Kota Batam mengingatkan Pemko agar menghapus kegiatan seremonial dan pelatihan PNS dalam rasionalisasi APBD karena tidak ada manfaatnya untuk masyarakat. Langkah rasionalisasi ini diambil Pemko Batam menyusul laporan terjadi defisit anggaran sekitar Rp268 miliar.

Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto menjelaskan, Pemko Batam harus selektif memilih program yang akan dicoret saat rasionalisasi, sementara program yang langsung berhubungan dengan masyarakat harus dipertahankan.

“Kegiatan seperti seremonial atau peningkatan SDM, Bimtek dan lainnya, lebih baik ditiadakan saja,” ujarnya di Kantor DPRD Batam, kemarin.

Menurut Nuryanto, pihaknya masih menunggu Pemko menyerahkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2017.

Di sisi lain, dia mengaku belum mendapat laporan detil tentang defisit anggaran. Namun Nuryanto telah menghubungi Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kota Batam Wan Darussalam terkait kabar itu dan meminta agar segera mengajukan ke DPRD agar dilakukan pembahasan.

“Kata Pak Wan, nanti akan langsung dibahas langsung di masing-masing komisi,” katanya.

Ia menambahkan, Pemko seharusnya memiliki perencanaan yang matang terkait program-program apa saja yang akan dilakukan. Dalam merumuskan itu juga harus sesuai dengan kondisi keuangan yang ada agar pembangunan berjalan tepat sasaran. “Harus ada komitmen dari Pemda bahwa perencanaan harus berbanding lurus dengan pendapatan kita,” kata Nuryanto.

Selain itu, sambungnya, penerapan pajak online juga harus berjalan maksimal agar potensi kebocoran dalam penerimaan kas daerah dapat diminimalisir. “Targetnya 100 WP (wajib pajak). Tapi masih sekitar 60, seperti hotel, tempat hiburan dan lainnya,” katanya.

Sebelumnya, DPRD Kota Batam mengkritik kinerja keuangan APBD 2018 yang mengalami defisit sekitar Rp268 miliar dan realisasi pendapatan yang masih di bawah target hingga semester I/2018.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Batam Aman mengatakan, tahun ini Pemko Batam menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,2 triliun. Namun di akhir semester satu, proyeksi pendapatan belum mencapai 50 persen.

Sudah begitu, APBD mengalami defisit anggaran sekitar Rp268 miliar, yang menunjukkan kinerja keuangan belum positif. “Pada saat pembahasan LPj (laporan pertanggungjawaban), mereka (Pemko) sebut tahun ini akan terjadi defisit lagi sebesar Rp268 miliar,” kata Aman, beberapa waktu lalu.

Di indikator penerimaan daerah, Aman mengatakan sektor yang masih jauh dari pencapaian sama dengan tahun lalu, yaitu Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Namun politisi PKB ini tidak mengetahui angka pasti berapa realisasi kedua sektor pendapatan itu.

“Cuma kan itu baru disampaikan. Nanti kita bisa mengevaluasi ketika di APBD perubahan. Laporan secara resmi dari Pemko Batam,” jelasnya.

Pihaknya sangat berharap agar tidak terjadi lagi rasionalisasi di pembahasan APBD Perubahan nanti. Namun setelah mendapatkan informasi defisit yang terjadi, maka hal itu terpaksa dilakukan agar pendapatan dan belanja tetap seimbang. iwan sahputra

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com