SINDOBatam

Feature+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Harap-harap Cemas Kenaikan Harga Gas Industri di Batam

  • Reporter:
  • Jumat, 14 September 2018 | 21:46
  • Dibaca : 140 kali
Harap-harap Cemas Kenaikan Harga Gas Industri di Batam
Suyono Saputra Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Internasional Batam

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kepulauan Riau Ahmad Ma’ruf Maulana tidak dapat menyembunyikan keresahannya setelah mendengar rencana kenaikan harga gas untuk alokasi industri di Batam pada 2019 mendatang.

Ma’ruf yang beberapa bulan terakhir sedang getol memfasilitasi kedatangan ratusan investor asing asal China dan Korea Selatan untuk menanamkan modalnya ke kawasan perdagangan bebas Batam merasa rencana kenaikan tersebut tidak sejalan dengan keinginan dunia usaha dalam meningkatkan daya saing pulau ini.

Dia khawatir kenaikan tersebut membuat daya tarik Batam semakin merosot karena ongkos operasional dipastikan akan naik akibat kenaikan tarif listrik oleh pengelola kawasan industri yang mengelola pembangkit berbahan bakar gas.

Menyikapi hal ini, Kadin Kepri berencana menyurati PT Perusahaan Gas Negara Tbk untuk mencari solusi atas keresahan dunia usaha apabila rencana tersebut jadi direalisasikan.

Kadin Kepri tidak sendiri, beberapa pengelola kawasan industri yang memiliki pembangkit gas mandiri yang berstatus independent power producer (IPP) mengaku mengalami keresahan yang sama. Kenaikan ini tidak sejalan dengan upaya meningkatkan daya tarik Batam sebagai daerah tujuan investasi yang efisien.

Harga listrik yang bersaing memang menjadi salah satu parameter bagi pengelola kawasan industri untuk menawarkan lokasi yang efisien dan bersaing bagi pabrik manufaktur untuk merelokasi usahanya ke Batam.

Saat ini harga jual gas PGN kepada PLN Batam dan beberapa IPP berada pada kisaran US$3,32 – 5,7 per MMBTU tergantung pemakaian, sedangkan harga jual untuk industri masih sekitar US$5,7 per MMBTU. Harga jual tersebut mengacu pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 3191/K/12/MEM/2011 tentang Harga Jual Gas Bumi PT PGN Persero Tbk kepada PLN Batam dan IPP Pemasok listrik PT PLN Batam.

Pengelola kawasan yang mengoperasikan pembangkit gas sendiri memiliki ruang yang cukup untuk menghasilkan listrik yang lebih kompetitif pada level harga gas US$ 5,7 per MMBTU. Keuntungan mengelola pembangkit sendiri tentu saja memberikan jaminan pasokan listrik yang lebih baik kepada para tenant dalam kawasan.

Walaupun belum ada pernyataan resmi dari PGN perihal kenaikan harga gas ini, namun wacana yang berkembang di kalangan pengusaha sudah cukup membikin resah. Bahkan informasi yang beredar, kenaikan diperkirakan cukup besar dari tarif yang berlaku saat ini. Kondisi ini tentu membahayakan!

Kabar kenaikan harga gas ini sebenarnya dipicu oleh Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 5882/12/MEM.M/2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang Penetapan Harga Jual Gas Bumi dari ConocoPhillips (COPI) Grissik ke PGN.

Dalam surat tersebut, COPI diperbolehkan menaikkan harga jual gas dengan volume 27,27 – 50 MMBTUD dari US$2,6 per MMBTU menjadi US$3,5 per MMBTU. Sementara disisi lain, PGN dilarang menaikkan harga jual ke konsumen yang memicu potensi kerugian perseroan tersebut hingga Rp120 miliar – Rp240 miliar per tahun hingga kontrak jual beli gas berakhir pada 2019.

Pemerintah beralasan kenaikan dari sisi suplai gas COPI ke PGN tidak akan berpengaruh kepada konsumen industri di Batam, sebab PGN dihimbau tidak menaikkan harga jual kepada pelanggan PLN dan IPP di Batam. Namun dengan potensi kerugian yang ditanggung PGN tersebut, menjadi alasan untuk mewacanakan kenaikan harga.

Dalam rapat koordinasi yang dihadiri pelaku industri dari Batam dan Kementerian Perindustrian di Jakarta pada 12 September 2018 lalu terungkap adanya rencana kenaikan harga berkisar antara 40% – 60% dari harga saat ini yang rata-rata US$5,8 per MMBTU.

Sesuai harapan para pengelola IPP di kawasan industri, jika PGN tetap ingin menaikkan harga agar tidak melewati angka US$6 per MMBTU, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 tahun 2016 tentang Penetapan Harga Jual Gas Bumi yang diteken Presiden Jokowi pada 3 Mei 2016 lalu.

Pada pasal 2 disebutkan dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan gas bumi, Menteri ESDM dapat menetapkan harga gas dengan mempertimbangkan keekonomian lapangan, harga gas dalam negeri dan internasional, kemampuan daya beli konsumen dan nilai tambah dari pemanfaatan gas di dalam negeri.

Jika dinilai harga gas saat ini tidak memenuhi keekonomian industri pengguna dan harga gas lebih tinggi dari US$ 6 per MMBTU maka Menteri dapat menetapkan harga gas tertentu dengan mempertimbangkan ketersediaan gas bagi industri, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan nilai tambah yang dapat diberikan oleh industri pengguna.

Bayang-bayang kenaikan harga gas ini memang cukup mencemaskan bagi pelaku industri. Kadin Kepri berupaya membedah masalah ini dengan mengundang para stakeholder terkait untuk mencari jalan keluar paling efektif agar dampak kenaikan tidak sistemik dan menggangu iklim investasi yang sudah mulai terbangun baik.

Apabila kenaikan gas benar terealisasi hingga level US$ 8 – 10 per MMBTU maka kondisi ini akan sangat memberatkan tidak saja bagi IPP di Batam tapi juga bagi tenant yang mayoritas merupakan manufaktur asing yang sangat melek dengan setiap persen kenaikan ongkos listrik dalam struktur biaya.

Karena jika dibandingkan dengan harga gas regional, harga gas di Batam saat ini sudah cukup kompetitif. Di Singapura sekitar US$ 4-5 per MMBTU, di Malaysia US$ 4 – 7 per MMBTU, Filipina US$5,43 per MMBTU, dan Vietnam US$7,5 per MMBTU. Tapi jika naik menjadi US$ 8 – 10 per MMBTU, sudah pasti Batam makin tertinggal.

Sekarang pelaku industri di Batam menunggu langkah strategis pemerintah terutama Kementerian Perindustrian dan Kementerian ESDM agar responsif dengan wacana yang ada. Jangan sampai Batam merosot kembali karena salah kebijakan!

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com