SINDOBatam

Feature+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Harga BBM Naik Wajib Lapor Pemerintah

  • Reporter:
  • Rabu, 11 April 2018 | 12:49
  • Dibaca : 131 kali
Harga BBM Naik Wajib Lapor Pemerintah

JAKARTA – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan mulai saat ini kenaikan harga bahan bakar umum, seperti pertamax, pertalite, pertamax turbo, dan lainnya harus dilaporkan ke pemerintah.

Wakil Menteri ESDM Arcan dra Tahar mengungkapkan, keputusan ini merupakan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini lantaran kenaikan harga bahan bakar itu sangat berpengaruh terhadap inflasi.

“Menyangkut ba han bakar umum ya, perta lite, pertamax, super, dan lain nya, maka arah an Bapak Pre si den mengenai ke naikan har ga nya harus mem per timbang kan in flasi ke de pan nya,” ka tanya di Ge dung Ke m en te rian ESDM, Ja karta, kemarin. Dia mengatakan, saat ini pe me rintah sa ngat mem perha ti kan mengenai pe nga ruh ke naik an har ga BBM terhadap ang ka in fla si nasional. Karena itu, ba dan usaha yang men distri bu si kan BBM harus men da – pa t kan per setujuan terlebih dahulu da ri pe merintah sebe lum me naik kan harganya. “Pemerintah sa ngat concern dengan la ju inflasi ka lau ter ja dinya ke naik an harga BBM jenis per ta lite, pertamax, dan per tamax tur bo,” ujar dia.

Mantan Menteri ESDM ini mem be ri – kan ca tat an, aturan ini ti dak berlaku untuk BBM jenis av tur dan un – tuk ba han bakar in dus tri. Se – lain itu, ketentuan ini ti dak ha – nya berlaku untuk PT Per ta mina (Persero) semata, me lainkan un tuk seluruh pe nya lur BBM yang ada di In do ne sia, ter masuk SPBU asing, se per ti Total dan Shell. “Menyangkut kenaikan JBU non-avtur dan industri tidak ma suk. Ini berlaku untuk se luruh penyalur, termasuk Shell, AKR, Total, Vivo,” katanya.

Sementara itu, pakar ekon omi energi dari Universitas Ga – djah Mada (UGM) Fahmy Radhi me nilai, kebijakan pemerintah ter sebut merupakan langkah te pat. Menurutnya, kenaikan BBM jenis pertalite, pertamax, dan pertamax turbo ber pe nga – ruh besar terhadap laju inflasi. Kebijakan pemerintah ini, ka – ta Fahmy Radhi, juga untuk me – nyi kapi langkah Pertamina yang mem batasi pasokan pre mium, khu susnya di wilayah Jawa-Ma – du ra-Bali (Jamali). Dam pak dari pem batasan pa sok an premium di wilayah ini men g akibatkan ke – langkaan pre mium di sejumlah dae rah di Jamali.

“Saya kira tujuan pe me rintah lebih kepada kepentingan yang lebih besar, yaitu mengenda likan inflasi, menaikkan daya be li, dan mengurangi beban rak yat. Saya kira itu yang harus di perhatikan oleh Pertamina,” ka ta dia saat dihubungi KORAN SINDO,kemarin. Menurutnya, jika alasan Per – ta mina mengurangi pa sok an pre mium di Jamali dengan ala san rugi itu tidak benar. Pa sal nya, ji ka dilihat dari bisnis di se mua lini, kerugian akibat dis tri busi dapat ditutupi dari lini bis nis lain. Ia mengatakan, kerugian Per ta mina sebesar Rp19 triliun men distribusikan premium dipas tikan tidak membuat perusa haan pelat merah itu gulung ti kar. Kerugian Pertamina akibat penjualan premium hanya ber dampak pengurangan di vi – den yang disetorkan kepada peme rintah.

“Jadi, saya kira ker ugi an ini tidak akan membuat Per tamina bangkrut. Hanya me mang konsekuensinya mengurangi dividen kepada pe merin tah,” ujar dia.

Nanang wijayanto

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com