SINDOBatam

Terbaru Metro+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Hutan Lindung Dijadikan Lahan Kaveling, BP Batam Surati Kementerian LHK

  • Reporter:
  • Kamis, 11 Oktober 2018 | 13:37
  • Dibaca : 245 kali
Hutan Lindung Dijadikan Lahan Kaveling, BP Batam Surati Kementerian LHK
ilustrasi

BENGKONG – BP Batam akan menyurati Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) terkait kegiatan pematangan lahan ilegal yang diduga merusak kawasan hutan lindung di Tanjungbuntung, Bengkong. Lahan hutan lindung ini akan dijadikan kaveling siap bangun (KSB).

Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha BP Batam, Dwianto Eko Winaryo mengatakan, pengawasan hutan lindung merupakan tugas dari Polisi Kehutanan. Karena itu, pihaknya saat ini masih mengumpulkan sejumlah data dan bukti-bukti untuk disampaikan kepada Kementerian LHK agar bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat.

“Kalau ada pelanggaran yang kami temukan, nanti akan kami laporkan juga ke Polda Kepri,” ujarnya, Rabu (10/10).

Hutan lindung di Kelurahan Tanjungbuntung, Bengkong diakuinya memang berbatasan dengan lahan alokasi milik BP Batam yang diperuntukan untuk KSB, hanya saja BP Batam juga belum mengalokasikan lahan itu kepada masyarakat. Karena itu, pihaknya tengah berupaya untuk mencari informasi perusahaan yang melakukan aktivitas pematangan lahan tersebut.

Sedangkan terkait dengan aktivitas pematangan lahan di kawasan Kabil, Dwianto mengatakan belum mendapatkan data secara lengkap. Namun ditegaskannya, BP Batam akan terus melakukan penyelidikan setiap aktivitas ilegal yang tidak sesuai dengan aturan dan terus berkoodinasi dengan penegak hukum.

“Untuk yang di Kabil saya belum dapat laporan dari teman-teman di lahan. Tapi kalau untuk yang di Tanjungbuntung kami akan segera koordinasi dengan LHK,” katanya.

Seperti diketahui, Badan Pengusahaan (BP) Batam tengah menyelidiki pematangan lahan tak berizin di sejumlah lokasi yang disiapkan menjadi kaveling. Polda Kepri digandeng untuk menindak aktivitas lahan ilegal yang masuk ranah pidana.

Berdasarkan laporan yang masuk ke BP Batam, sejumlah lokasi pematangan lahan secara ilegal itu antara lain Kelurahan Tanjungbuntung, Bengkong dan Kelurahan Kabil, Nongsa.

Kepala Bagian Bidang Pengadaan dan Pengalokasian Lahan BP Batam, Fesly Paranoan menyatakan, tidak ada alokasi lahan dari BP Batam di Tanjungbuntung. BP Batam tidak pernah mengeluarkan izin pematangan lahan (cut and fill).

“Diduga kuat ilegal karena sampai saat ini kami tidak pernah memberikan alokasi lahan kepada siapa pun di sana,” ungkap Fesly, belum lama ini.

Dia merinci di Tanjungbuntung ada dua status lahan yang berbatasan. Sebagian lahan di sana memang bisa BP Batam alokasikan, tapi sebagian lagi masuk hutan lindung.

Hanya saja pihaknya mengaku belum mendapatkan informasi secara resmi dari perusahaan atau kontraktor yang melakukan aktivitas tersebut. Saat ini tim BP Batam masih melakukan penyelidikan di lapangan. Informasi awal dari keterangan warga setampat, pematangan lahan tersebut akan dijadikan KSB dan diperjualbelikan.

Sejauh ini, lanjut Fesly, hasil penyelidikan mengungkap sudah ada masyarakat yang melakukan transaksi jual beli lahan tersebut. Padahal ditegaskannya sejak akhir 2016 lalu, BP Batam belum lagi mengalokasikan untuk kaveling siap bangun.

“Bahkan perusahaan yang sudah mengantongi izin dan masa berlakunya habis tidak lagi kita perpanjang. Sudah ada sekitar 33 perusahaan yang sudah kami surati waktu itu,” katanya. ahmad rohmadi

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com