SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Inspektorat Diusulkan Setingkat Sekda

  • Reporter:
  • Selasa, 19 September 2017 | 14:45
  • Dibaca : 85 kali
Inspektorat Diusulkan Setingkat Sekda
ilustrasi

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan agar inspektorat daerah menjadi setingkat sekretaris daerah (sekda).

Hal ini untuk meningkatkan independensi inspektorat sebagai kunci pengawasan internal dalam pemerintahan daerah. Selama ini diketahui inspektorat berada di bawah kendali kepala daerah, sehingga tidak ada keleluasaan untuk melakukan fungsi pengawasan, audit, serta investigasi. Dampaknya, masih banyak kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. “Kami usulkan supaya inspektorat itu setingkat dengan sekda, jadi lebih independen,” kata Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan di Kantor Kemendagri, Jakarta, kemarin.

Selain itu, KPK juga mengusulkan agar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membuat aturan mengenai alokasi dana dari APBD untuk inspektorat. Selama ini, anggaran bagi operasional inspektorat diserahkan pada kepala daerah masing-masing. Hal ini menyebabkan ketimpangan, yakni kepala daerah yang sadar akan fungsi inspektorat akan mengucurkan anggaran dengan serius dan begitu juga sebaliknya. Dengan adanya aturan yang jelas soal anggaran, maka peran inspektorat untuk pengawasan, audit, dan investigasi diharapkan lebih maksimal.

“Kalau ada anggaran, katakanlah sudah teralokasi, entah persentasenya berapa, dua hal, dia bisa audit lebih banyak jangkauannya, terutama dana desa. Kedua untuk penguatan dan pelatihan kompetensi, kepastiannya jadi lebih tinggi,” ungkap Pahala. Selain memperkuat kewenangan inspektorat daerah, Kemendagri dan KPK juga akan memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang sebenarnya sudah dimulai pada tahun lalu. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah praktik korupsi pejabat daerah. Nantinya, untuk mempertegas peran dan fungsinya, laporan tindak lanjut hasil audit APIP diserahkan kepada pejabat satu lapis di atasnya.

Misalnya, inspektorat di tingkat kabupaten/ kota bertanggung jawab kepada gubernur, sedangkan di tingkat provinsi bertanggung jawab langsung kepada Mendagri. Selain laporan mengenai audit, pengangkatan dan pemberhentian APIP juga dilakukan oleh pejabat satu tingkat di atasnya. Mekanisme ini dimunculkan agar inspektorat, baik tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, tidak disetir oleh kepala daerah yang diawasinya. Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, instrumen aturan untuk penguatan APIP sudah diusulkan ke Sekretariat Negara dan sudah dibahas dalamrapatkabinet. Diamemperkirakan, tahun ini aturan tersebut sudah terbit untuk kemudian diimplementasikan.

“Oh bisa (tahun ini aturan terbit), sudah masuk setneg dan setkab, tunggu saja,” kata Tjahjo. Peneliti politik senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro melihat, maraknya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi merupakan hasil dari kombinasi lemahnya penegakan hukum, peran parpol yang tidak optimal, mahalnya biaya politik, lemahnya pengawasan penganggaran, dan sistem demokrasi yang belum mampu menghadirkan nilai-nilai. “Kelima poin tersebut membuat kualitas hasil pilkada tidak positif terhadap terwujudnya good governance,” kata Siti.

Menurut dia, kualitas sistem hukum yang ada tidak mampu mengikat calon. Sehingga, parpol, masyarakat, atau stakeholder terkait pilkada cenderung tidak terikat secara hukum. Faktanya, penegakan hukum kurang hadir dalam semua tahapan pilkada dan menyebabkan pelanggaran dan perilaku distortif semakin menjadi-jadi. “Politik transaksional yang berlangsung di antara elite (peserta/ calon) dan vote buying (masyarakat) untuk membeli dukungan kerap terjadi,” ujarnya. Kemudian, lanjutnya, sebagai peserta pemilu, parpol memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Sayangnya, otoritas parpol ketika mengusung calon belum diikuti dengan tanggung jawab yang cukup.

Sehingga, kesalahan parpol dalam memilih calon dan segala perilaku menyimpang yang terjadi dalam pilkada tidak dipertanggungjawabkan oleh parpol. “Parpol oke-oke saja tidak terkena punishment,” katanya. Selanjutnya, ongkos yang ditanggung calon kepala daerah dalam pilkada sangatlah mahal. Hal ini menjadi sumber awal permasalahan tindakan korupsi mengingat banyaknya modalyangdikeluarkan. Secara umum, ungkap Siti, sistem pengawasan terhadap pengelolaan anggaran juga lemah, sehingga cenderung mengandalkankinerjainstitusipemberantasan korupsi saja, yakni KPK. (KORANSINDO)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com