SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Investasi Anambas Terhambat RZWP3K

  • Reporter:
  • Kamis, 18 Juli 2019 | 15:19
  • Dibaca : 87 kali
Investasi Anambas Terhambat RZWP3K
Aktivitas nelayan di Kabupaten Anambas, belum lama ini. f IST

ANAMBAS – Investasi di Kabupaten Anambas terhambat perizinan yang berhubungan dengan Rancangan Perda (Ranperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Hal itu tak pelak mengganggu dan memperburuk iklim investasi di kabupaten termuda ini.

Dedi Supriadi, salah seorang pengusaha mengaku saat ini perizinannya terhambat. Sudah satu tahun lebih pengurusan dan menunggu Ranperda RZWP3K.

“Sudah setahun lebih perizinan terhambat dikarenakan RZWP3K ini harus di Perdakan terlebih dahulu,” ujarnya, Rabu (17/7).

Ia mengaku terpaksa bolak-balik Tarempa-Tanjung Pinang untuk menyelesaikan perizinan ini namun tak kunjung tuntas. “Akibat bolak-balik ini banyak biaya yang harus dikeluarkan cukup besar,” jelasnya.

Menurutnya salah satu penyebab adalah pembangunan yang dilakukan pihaknya adalah home base untuk logistik Migas, karena akan melakukan reklamasi.

“Kami masih menunggu RZWP3K, untuk yang lain sudah selesai, ini yang membuat kita resah karena belum ada kepastian,” ujarnya.

Sementara itu Abdullah salah satu pengusaha yang ingin membangun resort di Anambas juga mengeluhkan lambannya perizinan. Bahkan pengurusan yang dilakukan sudah hampir mencapai dua tahun.
“Untuk kabupaten, pemerintah daerah melalu dinas sangat membantu, sehingga sudah rampung, yang jadi masalah itu perizinan di provinsi yang masih menyangkut,” jelasnya.

Sementara itu Kepala DPM-PTSP Kabupaten Anambas Yunizar yang dikonfirmasi terkait hal itu mengatakan, pihaknya mendukung masuknya investasi, apalagi ini dapat menyerap tenaga kerja di daerah.
“Untuk semua perizinan di Kabupaten Kepulauan Anambas tidak ada persoalan,” katanya.

Namun demikian terkait dengan izin perairan dan pesisir yang menjadi kewenangan provinsi, pengusaha mengaku kesulitan karena memakan waktu yang lama serta biaya. Biayanya itu adalah untuk akomodasi dan transportasi bolak-balik dalam pengurusan perizinan.

“Akibat sulitnya pengurusan perizinan membuat banyak investor yang menunggu izin dua sampai tiga tahun,” katanya.

Ia juga mencontohkan sejumlah pengusaha yang terkendala izin di provinsi antara lain yakni investor Pulau Bobo, Tenggiling, Sagu Dampar. Untuk Sagu Dampar itu ada penambahan sedikit yakni perizinan di pusat tentang kehutanan, sedang yang lain itu perairan saja. “Ini menjadi kendala teman-teman pengusaha di Anambas, karena tidak berani akibat belum selesainya izin yang agak lama dan memakan waktu yang cukup panjang dan biaya yang agar besar tadi,” ujarnya.

Sehingga kata Yunizar sebagai wakil pemerintah daerah pihaknya berkeinginan kewenangan yang tidak terlalu prinsip dan strategis, mungkin satu mil ke bawah bisa dilimpahkan kepada kabupaten melalui Pergub.

“Untuk pelimpahan wewenang ini perlu pembicaraan lanjutan antara pemerintah kabupaten dan provinsi. Hal ini mesti dilakukan untuk mempercepat investasi di daerah,” ujarnya.

jhon munthe

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com