SINDOBatam

Feature+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Investasi Hulu Migas Perlu Ditingkatkan

  • Reporter:
  • Jumat, 4 Mei 2018 | 14:51
  • Dibaca : 140 kali
Investasi Hulu Migas Perlu Ditingkatkan

JAKARTA –Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) lebih ditingkatkan. Persoalan regulasi terkait perizinan dianggap masih perlu disederhanakan lagi.

”Tahun lalu, saya perintahkan Menteri ESDM memangkas sebanyak-banyaknya regulasi. Yang sudah dipangkas ada 186 yang bikin ruwet dan bertele-tele. Di upstream ada 14 yang sudah dipangkas. Kami harap lebih disederhanakan lagi sehingga investasi lebih banyak yang masuk,” ujar Jokowi saat membuka acara Indonesian Petroleum Association (IPA) 2018 di Jakarta Convention Center, Jakarta, kemarin.

Menurut dia, menggairahkan industri hulu migas perlu terobosan tepat, yakni memangkas segala bentuk perizinan yang masih berbelitbelit. Jika hambatan ini tidak diselesaikan, katanya, investor hulu migas enggan menanamkan modalnya di Indonesia.

Karena itu, pada hajatan tahunan yang diselenggarakan para investor industri hulu migas ini dapat memberikan sumbangsih dalam menggairahkan lagi sektor hulu migas. Hasil dari pemikiran para investor kemudian disampaikan kepada pemangku kepentingan untuk dibahas dan dicarikan solusi yang tepat.

Dia meminta para pemangku kepentingan atau kementerian terkait bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dapat duduk bersama mengurai segala hambatan yang dihadapi pelaku industri hulu migas saat ini.

Kementerian terkait dengan industri hulu migas di antaranya Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Agraria dan Badan Pertanahan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian. ”Regulasi apa yang berbelit-belit blak-blakan saja. Kalau tidak ke menteri langsung ke saya,” ujar Presiden.

Untuk mengurai segala macam masalah perizinan di sektor hulu migas, pemerintah dalam waktu dekat akan meluncurkan sistem online terintegrasi satu pintu. Hal itu akan memangkas perizinan yang masih berbelit-belit. ”Sistem ini semoga rampung bulan ini.

Dengan sistem ini perizinan dari pusat ke daerah dapat di telusuri dengan sistem ini,” kata dia. Pada kesempatan sama, Presiden IPA Ronald Gunawan mengakui, persoalan perizinan masih menjadi masalah utama di sektor hulu migas. Pasalnya, masalah perizinan ini tidak hanya bertumpu di Kementerian ESDM, tapi juga kementerian dan lembaga lainnya.

”Misalnya impor baja untuk keperluan industri migas. Kami minta supaya cepat dan ringkas tidak perlu di Kementerian Perindustrian atau Kementerian Perdagangan. Kami ingin impor langsung di SKK Migas dan Kementerian ESDM. Kami ingin usulkan supaya prosesnya tidak terlalu lama,” ujarnya.

Tak hanya itu, perlunya koordinasi lebih baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pasalnya, kebijakan pemerintah pusat perlu dukungan dari pemerintah daerah. ”Apa yang dilakukan pemerintah sudah baik dan mendukung terciptanya iklim kondusif untuk investasi,” katanya.

Sementara itu, Managing Director Chevron IndoAsia Busi ness Unit Chuck Taylor mengatakan, Chevron mengapresiasi upaya yang dilakukan pemerintah untuk membuat iklim investasi migas lebih kompetitif.

Pihaknya melihat pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat untuk bermitra dengan investor migas di antaranya dengan penyederhanaan peraturan dan penerapan ketentuan fiskal yang lebih menarik. ”Dengan iklim investasi kompetitif dan potensi cadangan yang ada, Indonesia memiliki peluang meningkatkan investasi migas, lapangan kerja, dan pendapatan yang lebih tinggi bagi pemerintah,” kata dia.

Di tengah harga komoditas yang rendah beberapa tahun terakhir, investor migas dituntut menemukan cara menurunkan biaya dan lebih selektif dalam membuat keputusan investasi. Pada saat yang sama negara-negara di dunia bersaing menarik modal masuk ke negaranya dan memperbaiki iklim investasi.

Dia memaparkan sejumlah kunci menarik investasi di sektor hulu migas di antaranya butuh kepastian fiskal serta daya saing fiskal, imbal balik bagi hasil yang kompetitif, ketaatan terhadap komitmen kontrak, penyusunan regulasi berdasarkan data, penyederhanaan proses perizinan, penyelarasan kebijakan antarkementerian maupun antarpemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Di Indonesia, ujarnya, investor mengharapkan kesepakatan kontrak yang mendukung kinerja operasi. ”Kita telah melihat perubahan- perubahan po sitif melalui revisi atas Permen ESDM terkait gross split.

Sangat jelas Kementerian ESDM telah menerima masukan industri dan memperkokoh ketentuan-ketentuan untuk meningkatkan daya saing skema ini. Dengan memberikan penambahan pembagian lebih besar pada kontraktor, peluang pengembalian investasi akan lebih kompetitif. Saya harap, Pak Jonan akan menggunakan kebijakan ini,” ucapnya.

Lelang Wilayah Kerja 

Di bagian lain, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengumumkan empat pemenang lelang wilayah kerja migas. Sebanyak empat dari lima blok migas yang dilakukan melalui skema penawaran langsung itu diteken dengan kontrak gross split .

Jonan mengatakan, empat lelang migas, yaitu Blok Citarum pemenangnya konsorsium PT Cogen Nusantara Energi dan Green World Nusantara, Blok East Ganal dimenangkan ENI Indonesia Ltd dan Blok East Seram dimenangkan Lion Energy Limited. Terakhir, Blok Southeast Jambi yang dimenangkan Konsorsium Talisman West Bengara B.V-MOECOSouth Sumatra Co. Ltd.

Sedangkan untuk Blok West Papua atau blok kelima dari dilelang itu belum ada keputusan pemenangnya. ”UntukWK yang masih ada kontraknya, tetap dilakukan sesuai dengan perjanjian, kita menghormati perjanjian yang ada. Kalau nanti sudah jatuh tempo, perpanjangannya baru kita ubah sistemnya jadi gross split ,” katanya.

nanangwijayanto

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com