SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Investasi Pariwisata Anambas Dinilai Lambat

  • Reporter:
  • Selasa, 19 November 2019 | 10:49
  • Dibaca : 63 kali
Investasi Pariwisata Anambas Dinilai Lambat
Juru Bicara Fraksi BNI DPRD Anambas Amat Yani menyampaikan pandangan fraksi saat sidang paripurna penyampaian nota keuangan Ranperda APBD 2020 di Kantor DPRD Anambas, Senin(18/11). /JHON MUNTHE

ANAMBAS – Fraksi Bintang Nasional Indonesia (BNI) DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas mengkritisi lambannya investasi di bidang pariwisata. Padahal, dengan masuknya investor di bidang pariwisata secara otomatis akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penyerapan tenaga kerja.

“Visi misi kepala daerah, kelautan dan pariwisata merupakan prioritas pembangunan. Namun pertumbuhan investasi di Kabupaten Kepulauan Anambas lambat,” kata Juru Bicara Fraksi BNI DPRD Anambas Amat Yani ketika menyampaikan pandangan fraksi pada sidang paripurna penyampaian nota keuangan Ranperda APBD 2020 di Kantor DPRD Anambas, Senin(18/11).

Ia mengungkapkan, sekitar dua pertiga lahan yang akan dijadikan sebagai lokasi resort dan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas telah dibeli oleh oknum tertentu, namun balum ada pembangunan.

“Perlu dicarikan solusi apa penyebab tidak terlaksananya pembangunan pariwisata di Anambas. Padahal lahannya sudah dua pertiga ada yang membeli,” ujarnya.

Selain sektor pariwisata, pembangunan sektor lain juga mengalami perlambatan. Ia mencontohkan, ada pembangunan 5 Puskesmas yang anggarannya dari Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan tak kunjung rampung sehingga perlu digesa pembangunan sebelum akhir tahun.

“Ada 5 pembangunan Puskesmas, jangan nanti tidak selesai dibangun, tahun depan menjadi beban APBD kita. Kami Fraksi BNI menyarankan agar dilakukan percepatan sebelum akhir tahun ini,” ujarnya.

Plh Bupati Anambas, Wan Zuhendra mengatakan, untuk masalah terkendalanya beberapa pembangunan pariwisata oleh investor kebanyakan kendalanya tidak ada di Kabupaten Kepulauan Anambas. Bahkan beberapa investor mengaku untuk urusan administrasi di kabupaten tidak ada masalah namun di provinsi dan pusat yang menjadi kendala.

“Bagi kewenangannya yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas tidak ada masalah. Yang sering terjadi administrasi ke provinsi misalnya masalah hutan dan kelautan bukan wewenang dari kabupaten namun sudah dilimpahkan ke provinsi,” ujarnya.

Untuk masalah pembangunan 5 Puskesmas yang berasal dari DAK akan dilakukan penambahan tenaga kerja dan lembur. Sehingga waktu yang ada 1 bulan lebih masih bisa melaksanakan pekerjaannya.

“Nanti kita minta kepada pihak ketiga untuk menambah tenaga kerja dan melakukan lembur sehingga pekerjaan bisa selesai akhir tahun ini. Perlunya ketersediaan bahan material sehingga pembangunan berjalan dengan baik,” katanya.

jhon munthe

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com