SINDOBatam

Feature+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Investor Resah Ekonomi Batam Memburuk

Investor Resah Ekonomi Batam Memburuk
ilustrasi

BATAM – Sejumlah kalangan menilai kondisi ekonomi di Batam makin memburuk. Banyak investor yang mulai menarik diri, di antara penyebabnya karena soal berbelitnya birokrasi dan perizinan dan dualisme Pemko dan Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri Cahya, beragam persoalan seperti sulitnya perizinan, birokrasi yang berbelit, kisruh kewenangan antara Badan Pengusahaan (BP) dan Pemko Batam, kegaduhan pernyataan para petinggi daerah, hingga tingginya upah minimum kota (UMK) menjadi penyebab tak menariknya Batam di mata investor.

“Kini kami benar-benar dilanda kegelisahan. Setiap hari saya menerima puluhan telepon bernada pesimis dan kecewa dengan kondisi ekonomi di Batam,” katanya, Rabu (22/3).

Selain persoalan birokrasi, UMK Batam yang terus naik setiap tahunnya dan tidak kompetitif dibanding negara lain di ASEAN juga dinilai Cahya sebagai faktor yang membuat investor tak betah. Ia menyebut beberapa negara tetangga seperti Myanmar, Laos, Kamboja, dan Vietnam yang merupakan kompetitor dalam menarik investor, nilai UMK-nya relatif lebih rendah.

Di Vietnam, UMK-nya hanya Rp2,2 juta per bulan, Thailand Rp2,8 juta per bulan, dan Malaysia Rp3 juta per bulan. Beberapa negara lain malah lebih rendah, seperti Myanmar yang hanya Rp940 ribu per bulan dan Laos Rp1,5 juta per bulan. Sementara Batam, UMK-nya saat ini mencapai Rp3,2 juta per bulan.

“Di negara lain, UMK tidak naik setiap tahun, tapi diputus berdasarkan kondisi ekonomi setiap tahunnya. Kalau kita, tiap tahun pasti naik dan diperkirakan lima tahun lagi UMK kita Rp5 juta per bulan,” jelas Cahya.

Tingginya angka UMK dan terus naiknya UMK setiap tahun juga dinilai rancu. Mengingat, kata Cahya, saat ini ada lebih dari 200 ribu pengangguran yang sedang antre mendapatkan pekerjaan di Batam.

“Kita bisa lihat, setiap ada lowongan (pekerjaan), ribuan calon pekerja antre melamar. Ini benar-benar memprihatinkan sekali,” ujarnya.

Menurut Cahya, di tengah persaingan ekonomi global yang tengah sulit, harusnya Batam berbenah dan mempercantik diri untuk menarik investor. Kenyataannya, malah banyak pihak yang larut dalam kegaduhan, saling tuding, dan menyalahkan.

“Kami seperti putus asa, tidak mengerti harus berbuat apa dan harus mengadu kemana lagi. Kapan kita kerjanya, sedih melihat ini semua,” katanya.

Manfaatkan Kunjungan Jokowi
DPRD Batam akan memanfaatkan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Batam untuk mengadukan memburuknya kondisi Batam. Salah satu indikatornya, pertumbuhan perekonomian Batam yang tak memuaskan.

Ketua DPRD Batam Nuryanto mengatakan, selama proses transisi dari kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas (FTZ) ke kawasan ekonomi khusus (KEK), perekonomian Batam bukannya membaik. Pertumbuhan perekonomian Batam justru stagnan dan tidak lebih baik dari daerah lain, meski Batam mendapatkan keistimewaan.

“Kami ingin menyampaikan ini kepada Presiden, agar (pemerintah) pusat tak lagi mengulur-ulur waktu membenahi Batam,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (22/3).

Menurut Nuryanto, keistimewaan yang diberikan pemerintah pusat kepada Batam belum mampu membuat Batam unggul dibanding daerah lain. Reformasi di Badan Pengusahaan (BP) Batam misalnya, dinilai belum memberikan dampak positif bagi pertumbuhan investasi di Batam. Alih-alih membuat iklim investasi kondusif, kebijakan BP Batam justru kerap memicu ketidakpastian.

“Padahal BP Batam jadi andalan untuk memacu pertumbuhan ekonomi, tapi malah tak memberikan kontribusi berarti. Ada yang salah dan harus segera diperbaiki,” tegasnya.

Ketidakpastian usaha di Batam juga merembet ke sektor pelayanan. Yang paling mengkhawatirkan adalah ketidakpastian alokasi lahan, seiring kewenangan BP Batam yang memungkinkan tak memperpanjang alokasi dan mengubah peruntukan lahan.

Nuryanto menilai BP Batam beserta kewenangan istimewanya gagal menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memberikan kepastian hukum. Begitu juga dengan harmonisasi kewenangan antara BP dan Pemko Batam, tanpa aturan yang jelas, kedua lembaga itu akan terus beririsan.

“Kondisi ini akan membuat kedua lembaga terus berseteru, karena ego sektoral dan akhirnya mengorbankan masyarakat. Batam punya peran strategis, Presiden harus memberikan perhatian serius terhadap Batam,” kata pria yang akrab disapa Cak Nur tersebut.

Gubernur Kepri, Nurdin Basirun juga akan memanfaatkan kunjungan Presiden Jokowi ke Batam untuk menyampaikan beragam masalah yang terjadi di Batam sebagai pusat perdagangan di Kepri. Salah satunya terkait tumpang tindih kewenangan antara BP dan Pemko Batam yang menyebabkan ketidakpastian dunia usaha dan sumber keluhan investor.

“Ini masalah kita semua, tentunya harus dibahas dan dipecahkan bersama. Kami akan sampaikan kepada Presiden agar bisa mengetahui masalah sebenarnya, sehingga ada solusi untuk mengatasinya dan perekonomian bisa bergeliat lagi di Batam dan umumnya di Kepri,” katanya usai sidang paripurna di DPRD Kepri di Dompak, Tanjungpinang, kemarin.

Kepada Presiden, Nurdin juga akan meminta peningkatan infrastruktur yang bersumber dari APBN. Sebab Kepri merupakan daerah kepulauan dengan luas lautnya mencapai 96 persen, sehingga membutuhkan infrastruktur yang memadai untuk menghubungkan pulau satu dengan lainnya.

“Memang di tahun 2017 ini sejumlah kementerian sedang fokus dan mengeroyok untuk membangun infrastruktur di Kabupaten Natuna. Namun diharapkan tidak hanya fokus di Natuna, sebab daerah atau kabupaten dan kota lain di Kepri juga membutuhkan pembanguan infrstruktur itu,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Nurdin, ia juga akan mempertanyakan kepada Presiden terkait usulan pengajuan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di dua wilayah di Kepri, yakni Pulau Asam di Karimun dan Kalang Batang di Bintan. Kemudian usulan pembentukan KEK untuk pariwisata di Anambas dan daerah lainnya, jalur penerbangan internasional di sejumlah daerah di Kepri yang telah ada bandaranya, dan jalur penerbangan langsung dari dan ke luar negeri.

“Saya akan sampaikan terkait penerbangan internasional itu, sebab dengan adanya jalur penerbangan internasional akan meningkatkan kunjungan wisatawan dari berbagai negara ke Kepri,” katanya.

fadhil/sarma haratua siregar/sutana

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com