SINDOBatam

Feature+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Ironi Wakil Rakyat di Daerah

  • Reporter:
  • Selasa, 3 April 2018 | 17:09
  • Dibaca : 206 kali
Ironi Wakil Rakyat di Daerah
Ali Rido Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) FH UII, Yogyakarta.

Penetapan tersang ka 38 anggota DPRD Sumatera Utara dan 18 anggota DPRD Kota Malang menjadi ironi di tengah upaya penciptaan sistem keterwakil an yang amanah.

Jumlah pe ne tap an tersangka seakan me ng a firmasi bahwa kursi wa kil rak yat ditempati koruptor yang de ngan leluasa mengeruk har ta rak yat me – lalui selubung ke bi jak an dalam label anggota De wan. Hal itu menunjukan pula bahwa agen – da sensibilitas ke kua saan kini telah sirna, ia ter gan tikan mo – del kekuasaan yang dibangun pada alas logika memperkaya diri ketimbang me nyejah terakan konsti tuen nya. Fenomena itu juga seakan menjadi badai nyata dalam pe – nyelenggaraan otonomi dae – rah.

Cerita otonomi daerah saat ini bukan tentang bagai – ma na daerah dibangun, tetapi bagaimana sejumlah pejabat publik di berbagai daerah me – lakukan berbagai tindak pe – nye lewengan dan penyalah gu – naan kekuasaan. Otonomi dae rah kini mengalami invo – lusi dan mendapatkan makna yang semakin konservatif pada sisi elite politik lokal. Aki – batnya, pejabat lokal terlalu posesif pada sumber daya yang dimiliki daerah dan otonomi hanya dimaknai sebagai per – tumbuhan, bukan pem ba – ngun an dan pemerataan.

Involusi Hikmat Kebijaksanaan

Populisme dalam gerakan reformasi tampaknya tak ber – hasil membangun pola rekrut – men pelaksana pemerintahan dengan paradigma reformis, melainkan hanya mengubah “gerbong” pemerintahan tan – pa mengganti “penumpang – nya”. Pelaku kuasa tetap saja di dominasi pencampak hik – mat kebijaksanaan sehingga tak perlu heran bila korupsi di negara kita kian menyebar se – iring dengan gemuruhnya ge – rakan antikorupsi. Pelaksana negara seakan berkiprah dan berpolitik seca – ra liar tanpa akal budi dan hik – mat kebijaksanaan.

Padahal dalam korpus modal politik bangsa, hikmat kebijaksanaan telah terpatri sebagai dasar negara dalam sila keempat Pan casila. Tapi mengapa se – olah mengalami involusi? Sa – lah satu penyebab karena bu – ruknya rekrutmen pelaksana pemerintahan oleh partai po – litik (parpol). Parpol selaku pe – rekrut pelaksana pemerin tah – an cenderung memilih yang bermodal ketimbang kecakap – an seseorang. Akibatnya pe – lak sana pemerintahan men – jel ma menjadi pembiadab bang sa ketimbang menjadi pemberadab bangsa. Pun cak – nya, selain tidak paham benar mengenai pekerjaannya, me – reka juga diadili karena pe – langgaran hukum.

Parpol sebagai kanal aspi – rasi berdemokrasi jelas me – miliki peran vital dalam meng – awal baik-buruk demokrasi. Karena itu pembenahan ter ha – dapnya menjadi penting da – lam mengawal demokrasi. Apa bila parpol telah baik, saya berkeyakinan jalannya de mo – krasi akan baik pula. Hal itu ti – dak lain karena persoalan dari hulu hingga hilir demokrasi adalah terletak dari peran parpol yang belum baik.

Lini Pembenahan

Kenyataan saat ini, parpol menjadi instrumen kunci da – lam pengisian jabatan hampir di semua level pemerintahan mulai dari kepala daerah hing – ga pejabat lembaga negara seperti kepala daerah, hakim konstitusi hingga komisioner di berbagai komisi negara. Maka kaitannya dengan hal itu, setidaknya ada dua level dalam diri parpol yang perlu didemokratisasi. Level perta – ma ialah pada rekrutmen ke – anggotaan dan representasi partai pada jabatan publik. Wa jah parpol saat ini tidak lain orientasi utamanya ialah “me – miliki orang” dalam lembagalembaga perwakilan dan pe – merintahan.

Karenanya fase rekrutmen dan distribusi per – wakilannya harus menem pat – kan individu yang memiliki si – kap modern dan punya kesa – daran politik serta yang selalu sadar atas pentingnya ke – bangsaan. Melalui jalan itu parpol ha – rus rela meninggalkan poli tik oligarki atas dasar spoil system, tetapi mengutamakan merit system pada lingkungan inter – nal partai dan dalam pengisian jabatan-jabatan publik yang dipilih. Parpol sudah saatnya mendedahkan diri, para calon yang akan menjadi wakil bu – kan lagi sekadar para vote getter dan aliansi keluarga yang ha – nya andal dari segi popularitas dan dana, tetapi miskin kua – litas.

Dari sini dapat diambil hikmah, kehadiran parpol yang demokratis tidak sematamata mendudukkan orang par tai sebagai alat berkuasa, tetapi harus bertanggung ja – wab mewujudkan asas, kaidah, cita-cita, dan tujuan ber – negara. Level kedua, parpol harus berperan sebagai “makelar ide” dalam membangun per – adab an dan kesejahteraan bang sa. Karenanya pada lini ini par pol harus memiliki kesa – dar an menjunjung etika. Ke – taat an pada tuntunan etikalah yang akan menentukan kua li – tas demokrasi.

Selama tun tun – an etika dijunjung tinggi, se la – ma itu pula pranata, me ka nis – me, dan nilai demokrasi akan tetap tegak dan ber fung si. Se – lan jutnya dengan men ja dikan parpol sebagai peran tara atau bahkan sumber ide pem ba – ngun an, parpol harus menum – buh kan diri pada ke insyafan bahwa kekuasaan bu kanlah tu gas, tetapi alat untuk me wujudkan cita-cita publik yang sejahtera, adil, dan makmur.

Pada lini yang lain, ha dirnya civil society di daerah juga sangat penting guna meng hindari kleptokrasi pemerin tahan. Keberadaan civil society di daerah harus menjadi me diator dalam penyebaran nalar de mokrasi yang tujuannya ialah untuk mengontrol akun – tabilitas publik pemerintahan lokal. Semoga.

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com