SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Irwan Bawa Masalah Abrasi di Meranti ke Provinsi

  • Reporter:
  • Kamis, 23 Maret 2017 | 11:52
  • Dibaca : 236 kali
Irwan Bawa Masalah Abrasi di Meranti ke Provinsi
Bupati Meranti Irwan Nasir saat mengikuti Musrenbang Provinsi Riau, di Pekanbaru, Rabu (22/3).

MERANTI- Bupati Kepulauan Meranti Irwan Nasir membawa masalah abrasi atau pengikisan daratan di pesisir Meranti dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) Provinsi Riau 2017. Usulan lain adalah, pembangunan infrastruktur.

Pada musrenbang yang mengusung tema Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Iklim Investasi dan Pariwisata untuk Mewujudkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi itu, Irwan juga menggiring beberapa usulan program strategis Meranti yang disinergikan dengan program Pemprov Riau.

Irwan mengatakan, usulan Meranti disesuaikan dengan hasil musrenbang tingkat kabupaten yang merupakan aspirasi dari desa dan kecamatan.

“Kita mengajukan pembangunan infrastruktur seperti jalan, dan jembatan. Juga upaya mengatasi abrasi yang semakin parah di kawasan pesisir Merani,” katanya di Hotel Aryaduta, Pekanbaru, Rabu (22/3).

Menurut Irwan, pengikisan daratan oleh air laut di Meranti saat ini diperkirakan mencapai 10 meter per tahun. Meranti membutuhkan bangunan pemecah gelombang untuk melindungan daratan sekaligus pemukiman warga.

Selain itu, Pemkab Meranti juga mengajukan program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Irwan, pembangunan infrastruktur jalan sangat penting untuk membuka isolasi daerah dan mempersingkat rentang kendali, peningkatan elektrifikasi, air bersih, pendidikan, dan pelayanan kesehatan.

Adapun program peningkatan kesejateraan masyarakat yang sedang digesa Pemkab Meranti di antaranya melalui sektor perkebunan, perikanan, dan pertanian. Irwan ingin Pemprov Riau mendukung penyediaan fasilitas sarana dan prasarana.

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Men PAN-RB) Asman Abnur yang hadir pada musrenbang itu mengatakan, sesuai intruksi Presiden Joko Widodo, kementeriannya dituntut memperbaiki birokrasi di Indonesia yang tahun ini memiliki PNS mencapai 4,5 juta orang.

Asman mengatakan, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, PNS harus bekerja keras dan tidak bekerja normatif.

“Tanggung jawab memang ada di kepala daerah. Jika sudah loyo di atas, di bawahnya akan lebih loyo lagi. Jangan sia-siakan waktu, jangan sibuk dengan acara tidak produktif, mari kita ubah ini,” ujarnya.

Ia meminta pemerintah daerah memperbaiki pelayanan publik, dan bebas dari praktik pungli. PNS diminta tidak lagi takut hanya karena adannya absen, tapi memang benar-benar menjalankan tupoksinya.

“Pelayanan publik harus diperbaiki, jangan diperjualbelikan. Jangan ada lagi birokrat yang jadi calo,” tegasnya.

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com