SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Izin 48 Lahan Tidur Segera Dicabut Bp Batam

  • Reporter:
  • Rabu, 14 Juni 2017 | 15:23
  • Dibaca : 455 kali
Izin 48 Lahan Tidur Segera Dicabut Bp Batam
Lahan tidur yang dicabut BP Batam. Foto Teguh Prihatna.

BATAM – Badan Pengusahaan (BP) Batam kembali akan mencabut 48 titik lahan tidur di Batam. BP Batam sudah memberikan surat peringatan (SP) terakhir kepada 48 penerima alokasi tersebut, karena tak kunjung membangun di lahan tersebut.

Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha BP Batam, Eko Budi Santoso mencatat ada 7.700 hektare lahan tidur yang tersebar di seluruh wilayah Batam. Dia mengimbau kepada penerima lahan agar melakukan pembangunan sesuai perjanjian saat akan mendapatkan alokasi lahan dari BP Batam.

“Sebelum mendapatkan alokasi lahan, ada perjanjiannya untuk membangun. Kami lakukan secara prosedural mulai dari SP, terus kami panggil juga. Kalau tetap tidak mau bangun, ya kami cabut,” katanya, Selasa (13/6).

Eko menjelaskan, BP Batam telah membuat database terpusat untuk alokasi lahan secara global. Nama dan perusahaan penerima lahan terdata lengkap, termasuk yang belum melakukan pembangunan. Saat ini ada 97 titik yang sudah mendapatkan SP 2 dan 256 titik mendapatkan SP 1.

Selama penerbitan SP dan pemanggilan di media pada tahun lalu, sudah ada kesediaan membangun dari pemilik lahan di 74 lokasi. Pihaknya berharap komitmen ini bisa direalisasikan sesegera mungkin.

“Keterbatasan sumber daya manusia membuat kami membutuhkan waktu lama untuk bisa menyelesaikan persoalan lahan tidur di Batam,” katanya.

Menurut Eko, saat ini pihaknya fokus untuk menyelesaikan lahan tidur dengan luas di atas lima hektare. Jumlahnya ada sekitar 147 titik dengan luas lahan sekitar 1.873 hektare. Pemanggilan kepada pemilik lahan seluas lima hektare itu diperkirakan membutuhkan waktu tiga bulan.

“Setelah itu, baru kami akan menyelesaikan lahan tidur seluas 2 sampai 5 hektare.
Jumlahnya ada 216 lokasi dengan luas sekitar 659 hektare. Ini diperkirakan selesai empat bulanan,” katanya.

Eko mengaku lebih dipermudah, karena database yang mereka miliki bisa langsung mengetahui siapa pemilik lahan. Jadi, jika tak kunjung ada pembangunan, pemberian SP dan pemanggilan lewat media bisa segera dilakukan.

“Pencabutan lahan ini perintah Pak Darmin (Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam). Kami hanya menjalankan saja,” katanya.

Sebelumnya, pencabutan lahan memang harus atas persetujuan
Dewan Kawasan (DK) Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (PBPB) Batam. BP Batam pun telah mengundang 254 penerima alokasi lahan tidur di Batam dengan total lahan diperkirakan 7.000 hektare. Selama ini lahan-lahan tersebut dibiarkan menganggur dan tidak produktif oleh penerima.

Dari data yang pernah diungkapkan BP Batam tahun lalu, bahwa 16 penerima alokasi lahan tidur telah menyatakan tak sanggup membangun lahan tersebut. Mereka bersedia menyerahkan kembali lahannya kepada BP Batam. BP Batam kemudian mengeluarkan SK untuk mencabut 8 persil lahan milik tujuh perusahaan yang dibiarkan tak produktif.

Salah satu yang dicabut adalah lahan seluas 1.600 meter persegi milik Perusahaan Umum Telekomunikasi (Perumtel). Lahan tersebut terletak persis di sisi jalan Raja H Fisabillilah Batam Centre.

Selain milik Perumtel, BP Batam juga membatalkan alokasi lahan untuk enam perusahaan lainnya. Antara lain lahan milik PT Tri Daya Alam Semesta, PT Rosari Jaya, PT Gunung Puntang Mas, PT Rarantira Batam, PT Mandiri Putra Sejahtera, dan PT Nam Seng Indonesia.

Lokasinya tersebar di Batam Centre, Panti Timur Kabil dan Tanjunguncang. Sementara total luas lahan yang dicabut oleh BP Batam dari tujuh perusahaan tersebut adalah 150.873,59 meter persegi atau lebih kurang 15 hektare.

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com