SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Izin Pabean Gunakan Sistem Online

  • Reporter:
  • Kamis, 19 Juli 2018 | 15:04
  • Dibaca : 663 kali
Izin Pabean Gunakan Sistem Online
Kapal sandar di Pelabuhan Batuampar. Foto Arrazy Aditya.

BATAM KOTA – Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai (BC) Tipe B Batam menerapkan pengurusan izin kepabeanan berbasis online. Sejauh ini sudah ada 13 pelayanan yang menggunakkan sistem online.

Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam Susila Brata menuturkan sistem ini dinilai lebih efektif dan efisien, pasalnya pemohon tidak perlu datang ke Kantor Bea Cukai untuk mengurus perizinan barang pelaku usaha yang menjalankan usahanya di Batam. Selain itu, sistem online juga bisa mengoptimalkan penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai.

“Tidak ada lagi kata lambat, masyarakat selalu berharap bahwa kecepatan dan ketepatan dalam berbagai urusan yang berhubungan dengan perizinan. Karena itu kami perlu membuat inovasi baru untuk memberikan pelayanan yang maksimal,” kata Susila Brata, Rabu (18/7/2018).

Kemudahan dan kecepatan pelayanan yang diberikan lembaga pemerintahan dinilai akan dapat menambah keyakinan bahwa investor tidak salah menanamkan modalnya di Batam.

Susila mengatakan pihaknya telah membuat terobosan baru dengan menerapkan sistem pelayanan online untuk mempercepat proses perizinan di KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam.

“Saat ini ada sekitar 13 pelayanan yang sudah menggunakan sistem online. Ini kami lakukan untuk memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha, dari segi biaya dan waktu jauh lebih efesien. Karena tidak semua perusahaan dekat dengan kantor kita,” jelasnya.

Menurut dia 13 pelayanan tersebut di antaranya adalah pembongkaran di luar kawasan pabean, izin penimbunan barang di luar kawasan pabean atau tempat lain, izin pemeriksaan fisik di luar kawasan pabean atau tempat lain, pemuatan di luar kawasan pabean, pengeluaran barang dari kawasan pabean. Kemudian, pemasukan returnable package, pengeluaran returnable package dan pengeluaran sementara Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP).

Selanjutnya adalah pelayanan pemberian aktivasi modul PIB, PEB, pengangkut, dan PPFTZ 01, koreksi biling, izin pendirian kawasan pabean atau tempat penimbunan sementara, izin nomor pokok pengusaha barang kena cukai (NPPBKC), izin returnable package dan persetujuan untuk melakukan kegiatan kepabeanan bagi perusahaan jasa titipan (PJT). Perizinan online tersebut dijelaskannya sudah mulai diterapkan sejak awal tahun 2018.

“Inovasi ini merupakan joint endorsement dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan kemudahan dan kecepatan dalam pelayanan serta pangawasan fasilitas PPN. Target saya perizinan yang sifatnya lokal akan kami onlinekan semua, biar lebih mudah dan efesien,” katanya.

Dari segi kecepatan waktu sudah pasti online lebih unggul jika dibandingkan dengan pelayanan konvensional. Susila mengaku jika sebelumnya perizinan 13 pelayanan tersebut rata-rata selesai paling cepat empat hari, tapi dengan sistem online saat ini paling lama hanya satu jam.

Sehingga dari segi efisiensi waktu jauh lebih baik, itu sebabnya yang mendasari pihaknya merubah sistem pelayanan dari konvensional menjadi sistem online.

Dengan menggunakan sistem online ini, para pelaku usaha bisa mengurus izinnya di kantor masing-masing. Dengan demikian pelayanan akan lebih cepat dibandingkan dengan pelayanan sebelumnya.

Pihaknya juga berharap dengan penerapan sistem online ini bisa mengurangi tatap muka antara pegawai dan masyarakat yang mengurus perizinan, sehingga dapat mencegah praktik-praktik suap ataupun jenis korupsi lainnya.

“Selama persyaratan yang dilampirkan lengkap dan perusahaan punya akses internet saya jamin, tidak sampai satu jam perizinan yang diajukan akan selesai. Dengan demikian tentu kegiatan usaha juga bisa berjalan lancar,” ungkapnya.

Mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperlancar logistik impor dan ekspor melalui penyederhanaan prosedur kepabeanan dan cukai serta penerapan sistem manajemen risiko yang handal. Serta melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan pencegahan masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang oleh regulasi.

“Sebagai kawasan FTZ, kami memang tidak dibebankan untuk mendapatkan penerimaan yang tinggi. Tapi kita memiliki tugas untuk ikut serta mendorong meningkatnya perdagangan dan idnsutri yang ada di Batam,” jelasnya. ahmad rohmadi

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com