SINDOBatam

Feature+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Izin Tambang Jadi Perdebatan

Izin Tambang Jadi Perdebatan
Ilustrasi foto JOKO SULISTYO

LINGGA – Polemik izin usaha pertambangan (IUP) memantik perdebatan setelah Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepri Amjon melempar pernyataan bupati atau wali Kota tak punya wewenang. Sementara praktisi hukum di Lingga justru memastikan bupati wajib terlibat dalam proses penerbitan izin.

Pengacara senior di Lingga, Syam Daeng Rani menilai gubernur harus mendapat rekomendasi dari bupati atau wali kota sebelum menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).

Ketentuan itu mengacu PP No.23/2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Aturan itu menyebutkan wewenang Pemkab atau Pemko memberikan rekomendasi sebagai salah satu syarat terbitnya izin eksplorasi. Ketentuan itu diatur pasal 20 ayat (2) huruf (b).

“PP ini masih berlaku, hanya kewenangan pemberian WIUP dan IUP yang beralih dari kabupaten/kota ke provinsi,” tegas Syam Daeng Rani, Senin (12/2/2018).

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com