SINDOBatam

Hattrick+

Jungkir Balik+

Jabatan Baru Laporan Lama

  • Reporter:
  • Selasa, 15 Mei 2018 | 09:22
  • Dibaca : 216 kali
Jabatan Baru Laporan Lama

BATAM – Pejabat di lingkungan Pemko Batam termasuk yang malas melapor harta kekayaan. Ada yang sudah berkali-kali ganti jabatan, tapi laporannya baru satu kali. Bahkan, ada yang sudah 8 tahun tidak lapor. Baru melapor setelah diancam akan dibebastugaskan.

Tak sulit mencari nama M Syuzairi di aplikasi Anti-Corruption Clearing House (ACCH) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Begitu namanya diketik, Asisten Pemerintahan Pemko Batam itu nangkring, menjadi satu-satunya di aplikasi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang dibuat untuk informasi publik itu.

Laporan harta kekayaannya tipis, hanya tiga lembar. Hartanya terdiri dari tanah dan bangunan, mobil dan sepeda motor, kebun dan logam mulia. Total, kekayaannya sekitar Rp1,062 miliar. Namun, itu laporan lama bertanggal 30 Oktober 2006 yang diproses Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK pada 7 Februari 2011.

Saat melapor, jabatan Syuzairi adalah Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana. Jabatan yang diemban Syuzairi hampir 12 tahun lalu. Setelah ia berkali-kali ganti jabatan, dan kini menjadi Asisten Pemerintahan Pemko Batam, laporan hartanya tak berubah, belum diperbaharui.

Laporan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Suhar juga bertanggal lama. Dia tercatat dua kali melapor, 1 Februari 2007 dan 8 Desember 2010. Terakhir, dia melapor saat masih menjadi Kepala Bidang Prasarana Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum. Total hartanya Rp231 juta.

Namun, itu tujuh tahun yang lalu. Kini, Suhar sudah menjadi kepala dinas. Namun di KPK, laporan kekayaannya belum berubah. Dikonfirmasi KORAN SINDO BATAM pekan lalu, Suhar mengaku sudah melaporkan harta kekayaannya.

“Saya sudah melaporkan. Bisa dicek di KPK, tanggalnya saya enggak ingat, tinggal dicek nanti datanya. Yang pasti sebelum tanggal terakhir batas pelaporan 31 Maret 2018,” ucapnya.

Pemko Batam memang memberi tenggat para pejabatnya untuk segera melaporkan LHKPN sebelum 31 Maret lalu. Total, ada sekitar 933 lebih pejabat di Pemko Batam yang wajib lapor LHKPN, mulai dari kepala dinas hingga pejabat setingkat kepala bidang dan bendahara. Sampai dua minggu sebelum tenggat, masih ada 264 pejabat yang belum lapor.

Wali Kota Batam Muhammad Rudi sampai mewanti-wanti agar pejabat yang belum lapor segera mengisi LHKPN. Ia mengkritik sikap ogah-ogahan pejabat Pemko Batam tersebut, bahkan pernah mengancam akan membebastugaskan mereka.

“Mereka malas saja sebetulnya, padahal kan mereka bisa input sendiri,” katanya.

Berdasarkan Surat KPK ke seluruh Pimpinan Instansi tentang Peraturan KPK No. 7 Tahun 2016, pejabat wajib menyampaikan LHKPN tak hanya saat pertama kali diangkat sebagai penyelenggara negara, tapi juga saat diangkat lagi pada jabatan baru. Namun di Batam, banyak yang belum melapor meski sudah menduduki jabatan baru.

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com