SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Jual Nama DPRD untuk Program Pemko

  • Reporter:
  • Jumat, 23 Agustus 2019 | 10:41
  • Dibaca : 139 kali
Jual Nama DPRD untuk Program Pemko
Proyek pembangunan jalan di kawasan Batam Centre, beberapa waktu lalu. DPRD Batam kecewa banyak pokir yang tak diakomodir Pemko Batam dalam pembangunan infrastruktur di Batam. f dok sindo batam

BATAMKOTA – DPRD Batam mendorong usulan pokok pikiran (pokir) yang disampaikan ke dalam penyusunan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dituangkan dalam surat perjanjian, agar terhindar dari permasalahan hukum ke depannya.

Anggota DPRD Batam Harmidi Umar Husen mengatakan, selama ini pemerintah daerah tidak pernah mengakomodir usulan yang disampaikan oleh DPRD Batam dari hasil reses. Menurut dia, Pemko Batam selalu mengatasnamakan DPRD ketika menjalankan program di tengah masyarakat.

“Saya tidak mau dipenjara gara-gara itu. Ke depan kami mau hitam di atas putih. Agar terhindar dari permasalahan hukum,” ujarnya di DPRD Batam, Kamis (22/8).

Ia mengatakan, selama ini pemerintah daerah menjalani setiap program di tengah masyarakat mengatasnamakan anggota Dewan. Sementara kualitas pembangunan tidak sesuai dengan spesifikasi, sehingga masyarakat mengadu ke anggota DPRD Batam.

“Ketika bangunan itu baru beberapa bulan sudah rusak, lalu masyarakat mencari anggota DPRD. Padahal itu bukan usulan dari kami,” katanya.

Dengan adanya surat perjanjian tersebut, lanjutnya, DPRD Batam akan terhindar dari permasalahan hukum ke depannya. Harmidi mengatakan, setiap anggota legislatif mendapatkan anggaran sekitar Rp2 miliar per orang untuk realisasi pokir.

“Sementara untuk pokir pribadi saya sendiri tidak pernah sama sekali alias nol rupiah,” kata Harmidi.

Politisi Gerindra ini menambahkan, program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK) sekitar Rp1,2 miliar merupakan persetujuan dari DPRD melalui Komisi I DPRD Batam.

“Padahal kami yang menyetujui anggarannya. Tapi malah (Wali Kota) yang mendapatkan nama dengan beredarnya spanduk-spanduk ucapan terima kasih. Kami sangat kecewa sekali,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bapelitbang Kota Batam Wan Darussalam mengatakan, ada sekitar 15.823 usulan untuk kegiatan tahun 2019. Besar anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan seluruh usulan tersebut mencapai Rp5,797 triliun.

Usulan itu berasal dari verifikasi masyarakat, rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pokok-pokok pikiran DPRD Batam. “Rekapitulasi ini merupakan hasil pengumpulan data dari masyarakat ke pemerintah dengan sistem bottom up melalui Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang),” kata Wan.

Musrenbang dilakukan mulai dari tingkat kelurahan dan terkumpul total 3.278 usulan dengan kebutuhan anggaran Rp2,701 triliun yang terdiri dari 1.432 usulan PIK bernilai Rp179,8 miliar dan usulan non PIK sebanyak 1.846 kegiatan dengan anggaran Rp2,521 triliun.

“Kalaulah ini saja diterima, habis APBD Batam. Maka dilakukan pembahasan untuk menentukan skala prioritas di tingkat kecamatan. Di Musrenbang kecamatan betul-betul terjadi pengerucutan terhadap usulan,” ujarnya.

Pada tingkat kecamatan usulan PIK mengerucut menjadi 1.408 kegiatan dengan nilai Rp176 miliar. Sedangkan kegiatan non PIK berkurang hingga 641 usulan bernilai Rp1,360 triliun. Total di tingkat kecamatan terekapitulasi 2.049 usulan dengan anggaran Rp1,536 triliun.

“Dari e-planning Pokir Dewan, masing-masing anggota Dewan memasukkan 18-20 usulan. Yang masuk sampai ditutup, sebanyak 907 usulan dengan anggaran Rp616,7 miliar,” katanya.

Pembahasan di Forum OPD, lanjut dia, ada 15.823 usulan dengan anggaran Rp5,797 triliun. Kemudian dilakukan sinkronisasi dari usulan masyarakat, rencana OPD dan Pokir DPRD Batam menjadi Rp4,085 triliun dan rasionalisasi kegiatan menjadi Rp3 triliun.

“Adapun ancang-ancang anggaran 2019 yakni Rp3 triliun, dengan komposisi 30 persen atau Rp900 miliar belanja tidak langsung dan 70 persen atau Rp2,1 triliun untuk belanja langsung atau belanja modal,” kata Wan.

Dalam pembahasan, sambungnya, pihaknya akan memperhatikan betul prioritas pembangunan daerah Kota Batam tahun 2019. Di antaranya, peningkatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, kemudian peningkatan sarana prasarana transportasi. Selanjutnya peningkatan kesejahteraan, pengembangan kepariwisataan, dan terakhir tata kelola pemerintah.

“Dan diingatkan, kecamatan, termasuk OPD, Dewan, tidak ada lagi perubahan. Di sistem sudah tersimpan,” ujarnya. iwan sahputra

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com