SINDOBatam

Hattrick+

Jungkir Balik+

Juru Parkir di Batam Membengkak

  • Reporter:
  • Senin, 27 Maret 2017 | 12:45
  • Dibaca : 474 kali
Juru Parkir di Batam Membengkak
Petugas parkir di kawasan BCS Mall. Foto Arrazy Aditya.

BATAM KOTA – Pemko Batam akan menerapkan sistem gaji kepada juru parkir (jukir). Langkah ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan kinerja jukir memungut retribusi parkir, karena tahun ini Pemko menargetkan Rp30 miliar dari sektor ini.

Namun usaha membenahi sektor perparkiran ini tak semudah dibayangkan, sebab selalu saja ada celah kebocoran retribusi parkir. Bahkan upaya Pemko akan menggaji jukir juga tak berjalan mulus, sebab banyak jukir dan sejumlah pihak yang tak setuju dengan langkah tersebut.

Pemko Batam juga kewalahan dalam mengurusi jukir ini. Saat dianggarkan untuk menggunakan sistem gaji, jumlah jukir hanya 477 orang. Namun kini lebih dari seribu orang yang terdata. “Kami gaji mereka jadi bertahap, data awal cuma 477 orang,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam Yusfa Hendri di Batam Centre, Minggu (26/3).

Meskipun tak mengingat angka pasti jumlah jukir, dia menyebut lebih dari seribu orang yang kini berprofesi sebagai jukir. Mantan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbub) Kota Batam ini membantah membengkaknya jumlah jukir itu karena adanya sistem gaji dari pemerintah. “Bukan karena itu, memang satu titik ternyata ada tiga shift, pagi, siang, malam,” kata Yusfa.

Jumlah itu didapat setelah adanya pendataan titik parkir di Batam. Bahkan, kata dia, jumlah titik parkir tepi jalan juga bertambah. Dari sebelumnya 202 titik, saat ini sebanyak 555 titik parkir. “Bisa jadi ini akan terus bertambah,” katanya.

Lantaran jumlah jukir yang melampaui jumlah yang dianggarkan, maka pemerintah menggaji jukir secara bertahap dan sebagian mereka masih dengan sistem setoran.
“Kalau yang sudah masuk jumlah yang sudah ada, kami anggarkan bajunya akan berbeda,” ujarnya.

Baju resmi dari Pemko Batam berwarna biru dan orange dan dilengkapi identitas masing-masing jukir. Sementara jukir lainnya masih menggunakan seragam lama.
“Itu yang membedakan nantinya,” katanya.

Dia menambahkan, membenahi sistem parkir butuh waktu, setelah membereskan jukir, titik parkir juga potensi pendapatan, selanjutnya penerapan sistem penarikan retribusi parkir. “Sekarang masih manual, jangka panjangnya itu penerapan parkir secara elektronik,” kata Yusfa.

Sebelumnya, Dishub Batam diminta bertindak tegas untuk membenahi perparkiran. Ada potensi miliaran rupiah yang selama ini menguap tak masuk ke kas daerah karena sejumlah titik parkir dikelola juru parkir liar.

Permintaan itu disampaikan anggota Pansus Parkir DPRD Batam, Jeffry Simanjuntak. Menurutnya, DPRD Batam mendukung penuh langkah Pemko Batam membenahi sistem perparkiran di Batam, karena banyak potensi yang menguap, masuk ke kantong pribadi raja-raja parkir.

“Negara jangan kalah dengan aksi-aksi premanisme seperti itu. Wajib diberantas yang melanggar aturan,” ujarnya, beberapa waktu lalu.

Jeffry mengaku bahwa Pansus Parkir DPRD Batam telah melakukan uji petik ke titik parkir pada November 2016. Tujuannya, untuk melihat langsung potensi pendapatan yang dihasilkan dari sektor tersebut ke kas daerah. Dari uji petik tersebut, pihaknya melihat ada kejanggalan laporan realisasi pendapatan parkir Pemko Batam dan banyak data yang tidak masuk akal. Saat di kroscek ke lapangan, banyak juru parkir tidak berseragam mengelola perparkiran.

“Mereka mengelola uang negara, tapi tidak mau diatur. Semua harus ikut aturan main. Pakai baju yang telah disediakan dan sekali parkir harus diberi karcis parkir,” katanya.

Dalam kegiatan itu, Jeffry mempertanyakan perincian pendapatan parkir kepada juru parkir (jukir) dan ke mana saja setoran diberikan kepada petugas parkir. Menurutnya, pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir sebesar Rp3,6 miliar per tahun tergolong kecil dibanding 800 ribu jumlah kendaraan di Batam.

Berdasarkan data Dishub Batam, saat ini ada 477 juru parkir dan 203 titik parkir di delapan kecamatan di Batam. Rinciannya di Kecamatan Lubukbaja 177 jukir dan 93 titik, Batuampar 72 jukir dan 28 titik, Batam Kota 147 jukir dan 55 titik, Bengkong 24 jukir dan 6 titik, Batuaji 10 jukir dan 2 titik, Seibeduk 7 jukir dan 2 titik, Sagulung 6 jukir dan 3 titik, serta Sekupang 34 jukir dan 14 titik.

“Coba dihitung, satu titik saja setoran ke koordinator sekitar Rp250 ribu. Kita hitunglah lima titik, berarti Rp1,5 juta untuk koordinator. Sementara setoran ke Dishub hanya Rp70 ribu,” ujarnya.

Legislator PKB ini menambahkan, seharusnya dari dulu para jukir ilegal ditertibkan. Ia berharap ke depan pemerintah bisa mengawasi semua jukir. Menurutnya, jika semua sudah terpenuhi, maka jukir akan diberikan pendapatan atau gaji bulanan.

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com