SINDOBatam

Feature+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Kadin Batam Sodorkan Lukita Masuk Tim Task Force Omnibus Law

  • Reporter:
  • Sabtu, 30 November 2019 | 13:43
  • Dibaca : 123 kali
Kadin Batam Sodorkan Lukita Masuk Tim Task Force Omnibus Law

BALI – Kadin Kepri dan Kadin Batam menyusun sejumlah masukan untuk disodorkan dalam penyusunan Omnibus Law seiring diajukannya pengusaha dan Kadin daerah masuk dalam Tim Task Force Omnibus Law.

Kalangan pengusaha dan Kadin daerah disodorkan masuk dalam Tim Task Force Omnibus Law demi berembug mengebut penerapan undang-undang omnibus law. Kadin Kepri dan Kadin Batam ikut mengusulkan terkait hal itu dalam Rapimnas Kadin 2019 di Bali. Masukan dari pengusaha daerah dinilai penting bagi omnibus law agar efektif saat diberlakukan.

Omnibus law atau penyederhanaan sejumlah regulasi dengan meniadakan aturan turunan lainnya dicanangkan pemerintah baru-baru ini. Omnibus law akan diterapkan melalui penerbitan undang-undang. Presiden Joko Widodo dan Menteri Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bahkan sudah menunjuk Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani sebagai Ketua Tim Task Force Omnibus Law.

Omnibus Law kemudian menjadi salah satu pembahasan yang mengemuka dalam Rapimnas Kadin 2019 di Nusa Dua, Bali, 27-30 November 2019.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam Jadi Rajagukguk mengungkapkan Tim Task Force Omnibus Law ditugasi menyelesaikan persoalan tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang menghambat investasi dan mengganggu ekosistem berusaha. “Termasuk (aturan hukum) di Batam,” ujar Jadi di sela-sela Rapimnas Kadin, Sabtu (30/11).

Jadi menjadi salah satu Pimpinan Sidang Komisi Program Kebijakan Strategis dan Langkah Taktis Rapimnas Kadin. Kadin Kepri dan Batam, lanjut Jadi, turut mengusulkan perwakilannya masuk dalam Tim Task Force Omnibus Law sesuai permintaan Ketum Kadin Indonesia Rosan P Roelani. “Kami mengusulkan Lukita Dinarsyah Tuwo sebagai perwakilan Kadin Kepri dan Kadin Batam dalam Tim Task Force Omnibus Law,” ujar Jadi.

Masuknya Kadin daerah untuk mempermudah dan mempercepat proses kerja Tim Task Force Omnibus Law. Pengusaha daerah yang memahami regulasi berusaha di daerah asalnya.

Jadi memaparkan usulan masuknya Kadin daerah yang berupa rekomendasi telah disampaikan dalam forum terbuka Rapimnas Kadin 2019. Secara rinci, Kadin Kepri menambah masukan agar pemerintah memasukan beberapa UU dan peraturan khususnya Batam dan Kepriyang menghambat investasi ke dalam penyusunan Omnibus Law.

Menurut Jadi, Kadin Batam memiliki gambaran awal terkait peraturan tumpang tindih yang akan diusulkan dalam Omnibus Law karena menghambat investasi. “Ada banyak peraturan perundangan yang menganggu investasi dan ekosistem dunia usaha di Batam,” tutur Jadi.

Dia menjelaskan beberapa masukan awal itu yakni Peraturan Kemenkeu terkait kepabeanan di wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Lalu PP 62/2019 tentang perubahan kedua PP 46/2007 tentang KPBPB Batam.

Dan selanjutnya memberi masukan tentang penguatan UU 36/2000 tentang FTZ Batam agar diperkuat dan diberikan fasilitas yg lebih luas atau FTZ plus. “Dan banyak lagi peraturan perundangan yang menghambat dan menganggu ekosistem dunia usaha di Batam,” sambung Jadi.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin membuka Rapimnas Kadin, Jumat (29/11). Turut hadir Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD La Nyalla Mattalitti dan Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani. Chandra gunawan

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com