SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Kadin Gugat Perka 11/2019 BP Batam

  • Reporter:
  • Selasa, 13 Agustus 2019 | 10:41
  • Dibaca : 178 kali
Kadin Gugat Perka 11/2019 BP Batam
Ketua Kadin Kota Batam Jadi Rajagukguk

BATAMKOTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Batam akan mengugat Peraturan Kepala (Perka) BP Batam 11/2019. Aturan yang dikeluarkan pada 21 Juni lalu tersebut dinilai melanggar undang-undang yang mengatur terkait PBPB Batam.

Perka BP Batam 11/2019 tentang Penyelenggaraan Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan Kawasan Perdangan Bebas Pelabuhan Bebas (PBPB) dinilai sangat bertentangan dengan undang-undang.

Ketua Kadin Kota Batam Jadi Rajaguguk mengatakan, sudah jelas diatur bahwa kawasan PBPB Batam merupakan wilayah hukum negara RI yang terpisah dari daerah pabean. Sehingga dibebaskan dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan cukai.

“Karena itu Kadin Batam akan gugat perka tersebut, karena melanggar UU FTZ (free trade zone), bebas cukai di kawasan FTZ Batam,” ujarnya, Senin (12/8).

Dijelaskannya, bahwa Perka 11/2019, khususnya pasal 41 perlu dilakukan perubahan. Pihaknya menilai BP Batam tidak seharusnya menerima begitu saja kebijakan yang keliru dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Karena, menurut dia, sangat jelas bertentangan dengan undang-undang.

“Perka ini sangat potensial untuk dinyatakan batal demi hukum oleh lembaga peradilan yang berwenang,” katanya.

Jadi mengaku juga sudah menyampaikan secara langsung kepada BP Batam terkait hal tersebut. Selain itu, Kadin Batam juga sudah melaporkan ke Ombudsmen RI terkait surat nota dinas Dirjen BC, sebab pihaknya menilai surat tersebut maladministrasi karena perintahnya tidak melayani pelayanan publik.

Kebijakan tersebut, kata dia, bukan saja merugikan pengusaha tetapi juga merugikan daya saing Batam sebagai kawasan FTZ sesuai dengan undang-undang.
Ditegaskannya, bahwa prinsipnya pengusaha itu taat dan siap membayar pajak apapun sepanjang sudah ditetapkan ketentuan peraturan perundang-undang di kawasan FTZ Batam.

“Sekarang ini UU FTZ masih memberikan fasilitas bebas PPN, PPn-BM dan cukai. Kenapa Dirjen BC mengeluarkan nota dinas untuk tidak melayani dokumen CK FTZ Batam. Dokumen ini merupakan untuk melengkapi barang masuk dari luar yang tidak dikenakan cukai
,” kata Jadi.

Ketua Dewan Pakar Bidang Hukum Kadin Kota Batam Ampuan Situmeang menjelaskan, dalam aturan yang ada, sudah jelas diatur bahwa Batam merupakan kawasan FTZ, sehingga terpisah dari daerah pabean. Di mana terhadap barang yang masuk tidak dikenakan PPN, PPn-Bm, dan cukai, sebagaimana yang diberlakukan di dalam daerah pabean.

“Karena barang yang masuk belum dikategorikan impor dan yang keluar belum dikategorikan ekspor,” kata Ampuan.

Karena itu, Bea Cukai seharusnya bisa memahami terkait hal ini, karena meskipun Batam masuk dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tapi terpisah dari daerah pabean. Ia menilai Bea Cukai sejak awal memang tidak suka dengan Batam dijadikan FTZ, bahkan pernah mengancam akan keluar dari Batam, karena tidak dibutuhkan.

Hal itu juga yang mendasari dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) 2/2009 tentang Lalu Lintas Barang. Dalam pelaksanaannya PP ini menghambat dan diganti dengan PP 10/2012 dengan judul yang sama. Tapi dalam pelaksananya juga masih menghambat.

“Dan itulah sumber penemuan norma yang terlalu luas pengertiannya menurut KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), yang mengakibatkan KPK berpendapat FTZ itu merugikan pemasukan kepada pendapatan keuangan Negara,” katannya.

Sehingga FTZ perlu dipertimbangkan oleh Presiden agar dievaluasi dan dihapus. Sebabnya antara lain banyak barang yang seharusnya hanya boleh beredar di FTZ ternyata merembes di daerah pabean lainnya, utamanya seperti minimuan berakohol dan rokok.

“Itulah alasan utama munculnya nota dinas dari Dirjen Bea Cukai yang ditindak lanjuti oleh BP Batam,” kata Ampuan.

Pihaknya menilai patut diduga nota dinas dan Perka BP Batam tersebut batal demi hukum. Karena tak akan bisa nota dinas dan surat Kepala BP Batam melabrak UU FTZ yang menyatakan tidak dipungut PPN, PPn-Bm, dan cukai

“Inilah salah satu carut-marut ketidak pastian hukum dalam berinvestasi atau berusaha di FTZ Batam. Persoalan ini memerlukan perhatian khusus dan serius dari Presiden RI, sekarang dan ke depan,” tegasnya.

Direktur Promosi dan Humas BP Batam, Dendi Gustinandar mengatakan, pihaknya sudah menerima surat keberatan yang disampaikan oleh Kadin Batam. Saat ini pimpinan BP Batam masih melakukan pembahasan bersama dan tentunya akan mempelajari lebih jauh mengenai isi surat tersebut.

“Kami juga menunggu revisi PP 10/2012 untuk memastikan barang konsumsi kebutuhan masyarakat luas di Kawasan PBPB dan juga barang-barang kebutuhan industri,” kata Dendi. ahmad rohmadi

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com