SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Kadin Minta Dokumen Cukai Rokok Tetap Dilayani

  • Reporter:
  • Rabu, 12 Juni 2019 | 15:19
  • Dibaca : 110 kali
Kadin Minta Dokumen Cukai Rokok Tetap Dilayani
Ketua Kadin Batam Jadi Rajagukguk menggelar rapat dengan anggota Kadin membahas kebijakan penghapusan fasilitas barang kena cukai, kemarin. /agung dedi lazuardi

BATAMKOTA – Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Batam meminta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta BP Batam tetap melayani pengajuan dokumen CK-FTZ atau pemasukan barang cukai di kawasan ini.

Ketua Divisi Hukum Kadin Batam Amuan Situmeang menyatakan permintaan itu mengingat surat nota dinas yang dikeluarkan Bea dan Cukai dan BP Batam tidak selaras dengan Undang-udang yang telah mengatur tentang kawasan Free Trade Zone (FTZ) yang telah lama berlaku di Batam.

Selain itu, surat Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian, yang berisi tentang tindak lanjut rekomendasi KPK atas hasil kajian optimalisasi penerimaan negara di KPBPB terkait pencabutan fasilitas cukai di KPBPB terjadi perembesan cukai senilai 2,5 miliar batang rokok senilai 945 miliar pada 2018, merupakan lemahnya pengawasan terhadapa penyelundupan barang-barang FTZ.

“Kalau dilihat dari surat Kementrian Koordinator Bidang Ekonomi, yang dievaluasi itu pengawasannya bukan tiba-tiba langsung dihentikan, yang mengatur FTZ itu undang-undang,” ujarnya di kantor Kadin Batam, Selasa (11/6).

Organisasi pengusaha ini meminta nota dinas yang dikeluarkan Bea dan Cukai untuk diklarifikasi kembali, karena dianggap tak memiliki kepastian hukum. Terlebih, kebijakan penghapusan tersebut telah merugikan pengusaha.
“Kajian KPK itukan optimalisasi, Bukan penghentian pelayanan. Nota dinas tak bisa mengubah UU,” terangnya.

Kadin juga menyoroti surat yang dikeluarkan BP Batam juga dianggap tak sesuai dan dianggap tidak berhak menghentikan pelayanan CK-FTZ lantaran BP Batam posisinya hanya menjalankan Undang-Undang. “BP Batam itu hanya memberikan kuota kepada pengusaha, jadi tidak berhak menghentikan pelayanan CK-FTZ,” sambungnya.

Sementara itu, Ketua Kadin Batam Jadi Rajagukguk melakukan berbagai upaya persuasif kepada instansi terkait agar tetap melakukan pelayanan CK-FTZ. Sejak diberhentikannya pelayanan CK-FTZ para pengusaha mengalami kerugian.

“Yang pertama terkait masalah ini Kadin mendaftarkan ke Ombudsman, kedua kami akan temui Dirjen Bea dan Cukai soal rembesan atau pengawasan. Kemudian kami juga akan temui Sesmenko, dan langkah selanjutnya akan berdiskusi dengan litbang KPK,” paparnya.

Tak hanya itu, Jadi juga menjelaskan akan melakukan eksekutif review kepada instansi terkait, untuk bersama memahami surat yang dikeluarkan oleh Kementrian Perekonomian yang telah diedarkan. Berdasarkan kebijakan yang diberlakukan 25 perusahaan rokok di Batam mengalami kerugian yang cukup besar.

“Rencananya akan kami gelar minggu depan sekaligus pertemuan dengan Beacukai. Selama ini kami masih berkomunikasi secara lisan,” tutur dia. agung dedi lazuardi

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com