SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Kadisdik Kepri Abaikan Instruksi Wagub

  • Reporter:
  • Jumat, 15 Maret 2019 | 09:08
  • Dibaca : 303 kali
Kadisdik Kepri Abaikan Instruksi Wagub
Wakil Gubernur Kepri Isdianto bersama Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kepri Teddy Jun Askara bertemu perwakilan guru honor di ruang kerjanya, Kamis (14/3). /HUMAS PEMPROV KEPRI

PINANG – Wakil Gubernur Kepri Isdianto menginstruksikan agar guru SMA/SMK yang ikut demo menuntut tunjangan sertifikasi dan gaji 13 dan 14 tahun 2018 agar tidak diberi sanksi. Namun, nyatanya sebanyak 12 guru mendapat sanksi dengan tidak dilibatkan dalam proses pengawasan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

Hal tersebut diungkapkan Koordinator Aksi Damai SMA perwakilan Kota Batam Diah Wahyuningsih. Ia mengatakan, ada pengaduan dari para guru SMA N 1 Batam atas sanksi yang diterimanya tersebut. “Rekan-rekan kami di SMAN 1 Batam mengadukan ke saya, perihal pengenaan sanksi tersebut. Sehingga rekan-rekan yang memperjuangkan nasibnya ini tidak dilibatkan dalam proses pengawasan UNBK di sekolahnya,” ujarnya, Kamis (14/3).

Kadisdik Kepri, tegasnya, telah mengabaikan instruksi Wagub Kepri agar tidak memberlakukan absensi saat para guru yang ikut aksi damai di Kantor Gubernur di Dompak, Tanjungpinang tersebut. Kenyataannya para guru yang ikut memperjuangkan hak-hak guru ini, tetap dikenakan absensi sehingga selama dua hari rekan-rekan guru SMAN 1 Batam ini absen atau dianggap tidak masuk kerja.

“Di SMAN 1 Batam diberlakukan absen kepada guru yang ikut memperjuangkan nasib para guru se-Kepri ini. Dan guru tersebut dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengawasi UNBK. Padahal proses itu merupakan bermanfaat untuk nilai angka kredit dan akan berpengaruh kepangkatan guru,” jelasnya.

Dirinya menilai Kadisdik Kepri ini bersikap arogan, tidak melihat dan merasakan apa yang tengah diperjuangkan oleh para guru tersebut. “Kadisdik ini kan ibaratnya orang tua bagi para guru. Wajar jika anaknya mengadukan nasibnya yang terkatung-katung. Harusnya justru Kadisdik mengayomi dan memberikan perlindungan dan jika perlu bertanggung jawab atas hal tersebut,” tegasnya.

Sementara itu Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kepri Teddy Jun Askara menyangngkannya hal ini, sebab menurutnya, kesepakatan itu sudah dijamin oleh Wakil Gubernur agar semua guru yang menggelar aksi damai tidak diberikan sanksi apapun.

“Berarti Kadisdik Kepri M Dali ini, tidak mentaati atau mematuhi apa yang telah diputuskan Wagub Kepri terhadap guru tersebut. Dengan hal itu mencerminkan bahwa, bawahan tidak patuh dengan atasannya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, bahwa dalam repat atau audensi bersma di hari kedua itu, sudah disepakati tidak akan ada sanksi yang akan diberikan kepada para guru. “Bukan hanya Wagub yang memberikan instruksi itu, bahkan Gubernur sendiri sudah menjaminnya. Jadi tidak ada alasan bagi Kadisdik atau pihak sekolah memberikan sanksi tersebut,” tegasnya lagi.

“Saya juga menyarankan agar guru yang dikenakan sanksi tersebut untuk membuat pengaduan baik ke DPRD Kepri dan juga ke Wakil Gubernur. DPRD pasti akan memperjuangkannya,” kata dia.

Sementara itu saat akan dikonfirmasi ke Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri M Dali untuk dimintai tanggapannya terkait hal ini, tidak bisa memberikan keterangan. Saat dihubungi melalui ponsel sempat tersambung dan sempat mengucapkan beberapa kalimat. Namun percakapan tersebut terputus dan saat dihubungi kembali ponsel Kadisdik ini tidak aktif lagi. Kadisdik, kemarin, dijadwalkan tengah berada di Kabupaten Anambas mengikuti kunjungan kerja Gubernur Kepri Nurdin Basirun.

Nasib 2.627 Guru Honor

Wagub Kepri Isdianto bersama ketua komisi IV DPRD Kepri Teddy Jun Askara melakukan audiensi dengan beberapa perwakilan guru honor SMU sederajat di ruang kerjanya, Kamis (14/3).

Pertemuan ini menindaklanjuti keluhan para guru honor SMU sederajat di Kepri. Karena semenjak ada pelimpahan SMU dari tingkat II ke tingjat I, mereka merasa nasib statusnya menjadi tidak jelas. Sebelumnya para guru honor ini juga sudah pernah menyampaikan keluhannya kepada wakil Gubernur, termasuk ke DPRD.

Menurut Isdianto audiensi ini bentuk upaya Pemprov Kepri untuk mencari solusi atas setiap permasalahan masyarakat yang ada, termasuk permasalahan para guru honor. Isdianto juga tidak ingin persoalan ini nantinya menjadi besar sehingga menimbulkan aksi masa yang seharusnya bisa dihindari. Seperti yang pernah terjadi sebelumnya.

“Ini adalah tindak lanjut atas keluhan masyarakat. Bapak dan ibu guru ini sebelumnya sudah pernah menyampaikan masalah mereka kepada kita. Bahkan mereka juga sudah ke dewan. Makanya kita ingin masalah guru honor ini segera menemukan solusi. Setidaknya tindak lanjut awal ini akan melahirkan titik terang, langkah apa kira-kira yang harus kita lakukan dalam waktu dekat ini. Yang penting para guru honor ini tidak lagi merasa jika masalah mereka seperti dibiarkan oleh pemerintah,” kata Isdianto.

Isdianto juga setuju dengan salah satu usulan tentang pembentukan tim kecil untuk menindak lanjuti persoalan guru-guru honor yang ada di Kepri ini hingga ketingkat pusat. Ia berharap para guru untuk lebih bersabar. “Yakinlah, kita Pemprov Kepri akan berusaha semaksimal mungkin mencari solusi masalah ini. Dan saya yakin gubernur juga memiliki niat yang sama, yakni masalah ini agar segera ada titik terangnya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Isdianto kembali mengimbau para guru honor yang ada agar lebih sabar lagi untuk menunggu adanya solusi untuk ini. Apalagi sekarang pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Dinas Pendidikan Kepri sudah mulai mendata guru-guru honor yang ada. Selanjutnya, tim kecil yang akan segera dibentuk akan segera menggiringnya hingga ke pemerintah pusat, guna mencari formula hukumnya.

“Intinya bersabar dulu lah ya bapak dan ibu. Dan dengan ada pertemuan awal seperti ini, tujuannya agar tidak ada lagi aksi seperti yang sudah-sudah. Karena tentu kita semua tidak menginginkannya,” ujarnya.

Sementara itu salah seorang perwakilan dari guru honor yang hadir pada kesempatan ini mengatakan bahwa sekitar 2.627 guru honor yang mengajar di sekokah SMA sederajat di Kepri. “Dengan pertemuan ini, kami menjadi merasa lega. Kami hanya minta agar kita semua terdata di BKPSDM dan punya status yang sama dengan PTT,” ujarnya.

sutana/fadhil

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com