SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Kampung Tua Harus Dikeluarkan dari HPL BP Batam

  • Reporter:
  • Senin, 13 Mei 2019 | 16:14
  • Dibaca : 137 kali
Kampung Tua Harus Dikeluarkan dari HPL BP Batam
Wali Kota Batam Muhammad Rudi. Foto Agung Dedi Lazuardi.

BATAM – Pemko Batam terus menggesa penyelesaian verifikasi luasan 37 titik Kampung Tua sebelum diserahkan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pertengahan Mei ini ditargetkan verifikasi yang dilakukan BPN Kota Batam bersama Pemko dan BP Batam tersebut bisa diselesaikan.

Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengatakan pihaknya terus mendorong agar penyelesaian verifikasi ini bisa segera selesai, sehingga bisa dilakukan proses selanjutnya di pemerintah pusat. Dari 37 titik Kampung Tua tersebut, saat ini tinggal 3 titik Kampung Tua yang belum selesai, hanya saja ditargetkan dalam waktu dekat menurut dia akan segera selesai.

“Kita harapkan dalam waktu dekat selesai. Setelah itu nanti akan saya bawa ke Kementerian ATR/BPN di Jakarta,” kata Rudi, Minggu (12/5).

Rudi menjelaskan verifikasi luasan 37 titik Kampung Tua tersebut harus selesai bersamaan, sehingga nantinya aturan atau peraturan pemerintah (PP) sebagai landasan hukum dikeluarkannya legalitas Kampung Tua tidak terpisah-pisah. Karena itu, pihaknya mengaku saat ini masih menunggu verifikasi titik Kampung Tua yang saat ini masih terus dikerjaan oleh timnya.

“Jadi nanti aturannya 37 titik Kampung Tua ini satu. Baru nanti setiap persilnya lahan itu per KK (Kepala Keluarga),” katanya.

Ia juga menegaskan, 37 titik Kampung Tua tersebut mengacu pada SK yang dikeluarkan oleh Wali Kota Batam di era Nyat Kadir dan tidak ada penambahan yang baru. Itu sebabnya, pihaknya mengaku hanya melanjutkan perjuangan yang memang sudah lama diminta oleh masyarakat Kampung Tua yang sudah puluhan tahun tinggal di kampung tersebut.

Sesuai dengan janji Menteri ATR/BPN bahwa lahan Kampung Tua ini akan diberikan hak milik kepada masyarakat setempat. Untuk bisa memberikan hak milik tersebut menurut dia, maka harus dikeluarkan dari Hak Pengelolaan Lahan (HPL) BP Batam. Itu sebabnya saat ini Kementerian ATR/BPN meminta hasil verifikasi terkait dengan titik dan luasan 37 titik Kampung Tua tersebut.

“Ini janji Pak Menteri (Sofyan Djalil), pas datang ke Batam beberapa waktu lalu. Bahwa Kampung Tua akan dikeluarkan dari HPL BP Batam,” katanya.

Sedangkan terkait nanti apakah fasilitas di free trade zone (FTZ) atau penghapusan sejumlah pajak masih berlaku di Kampung Tua atau tidak, Rudi menegaskan bahwa tidak akan ada perubahan meskipun Kampung Tua telah di keluarkan dari HPL BP Batam. Ia berpendapat bahwa aturan FTZ dengan HPL berbeda.

“Jadi jangan digabung-gabung, FTZ itu hanya mengatur wilayah kerjanya BP Batam tidak mengatur tentang lahan. Sedangkan aturan HPL keputusanya beda lagi,” jelasnya

Sebelumnya Kepala BP Batam, Edy Putra Irawadi mengatakan penyelesaian Kampung Tua merupakan amanat dari Presiden, karena itu pihaknya harus menyelesaikan dalam waktu dekat. Pihaknya sudah berkoodinasi dengan Pemko Batam untuk menentkan titik-titik mana saja yang menjadi Kampung Tua yang sudah didiami masyarakat sebelum adanya pembangunan Batam.

“Kampung Tua ini kita selesaikan pelan-pelan. Kemarin saya sudah koordinasi dengan Pak Rudi, saya minta tentukan mana Kampung Tua dengan penduduk aslinya. Jangan Kampung Baru dijadikan Kampung Tua,” kata Edy, Rabu (1/5).

Edy menjelaskan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebelumnya mengusulkan bahwa Kampung Tua akan dikeluarkan dari Hak Pengalokasian Lahan (HPL) BP Batam. Sehingga dengan demikian lahan-lahan di Kampung Tua yang sudah lama ditinggali masyarakat atau penduduk asli Batam ini, bisa menjadi hak milik masyarakat dan bisa segera disertifikatkan.

Namun, jika hal ini dilakukan maka akan timbul persoalan baru. Sebab, jika Kampung Tua dikeluarkan dari HPL BP Batam maka fasilitas-fasilitas free trade zone (FTZ) yang selama ini berlaku terancam tidak bisa diberlakukan lagi di Kampung Tua. Karena jika dikeluarkan dari HPL BP Batam maka secara otomatis juga keluar dari FTZ yang menjadi wilayah kerja BP Batam.

“Kalau Kampung Tua dikeluarkan dari HPL (BP Batam) masyarakat minta sertifikat langsung ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) tidak melalui Pemko atau BP Batam. Dan ini berpotensi malah akan menyusahakan masyarakat lagi,” katanya.

ahmad rohmadi

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com