SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Kapal Isap Timah Kepung Perairan Kundur

  • Reporter:
  • Selasa, 11 April 2017 | 10:04
  • Dibaca : 589 kali
Kapal Isap Timah Kepung Perairan Kundur
ilustrasi

KARIMUN – Mahasiswa di Tanjungpinang menuntut Pemprov Kepri mencabut izin perusahaan pertambangan, khususnya kapal isap produksi (KIP) timah di Perairan Kundur karena tidak memenuhi ketentuan. Tuntutan tersebut akan didampaikan dalam aksi damai di depan kantor Gubernur Kepri pada Kamis (13/4).

Koordinator aksi Darwis mengatakan, berdasarkan koordinasi dan supervisi atas pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara (Minerba) di Kepri pada poin penataan izin usaha pertambangan (IUP), Pemprov, Pemko atau Pemkab menyampaikan data dan informasi pengelolaan pertambangan kepada Menteri dan jadi milik negara.

Hal itu harus dilakukan sebagai bentuk penyeragaman sistem informasi geografis dan format peta serta integritas data antara pusat dan daerah. Namun kenyataan di lapangan, hal tersebut tak dijalankan. Belum lagi temuan di lapangan dan informasi atau pengaduan dan keluhan dari masyarakat terkait keberadaan kapal isap timah.

“Kampung halaman kami (Kundur dan sekitarnya) dikepung kapal isap timah. Nelayan sulit dapat ikan. Selain kesepakatan tidak menyeluruh, kompensasi diterima masyarakat tak sebanding dengan realisasi di lapangan,” ujar Darwis dihubungi via ponsel, Senin (10/4).

Tuntutan lainnya, kata Darwis, mendesak Gubernur Kepri Nurdin Basirun segera menertibkan kegiatan pertambangan KIP Timah di Kabupaten Karimun, khususnya pertambangan dikelola perusahaan swasta. Diduga, beberapa perusahaan melanggar prosedur. Mahasiswa juga menuntut Gubernur mencabut IUP, bagi perusahaan tambang tidak memenuhi ketentuan Clear and Clean (CnC). Seperti diamanatkan Kementerian ESDM, sebagaimaan Permen ESDM nomor 43 Tahun 2015 tentang tata cara evaluasi penerbitan IUP Mineral dan Batubara.

Menurut dia, Gubernur harus terbuka kepada masyarakat dengan mempublikasikan jumlah IUP Non CnC, termasuk yang dicabut dan IUP memenuhi ketentuan CnC. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba dengan kriteria administrasi, kewilayahan, finansial dan lingkungan. Pemprov juga diminta segera menagih kewajiban perusahaan yang dicabut IUP non CnC. Kewajiban tersebut adalah keuangan dan lingkungan perusahaan belum diselesaikan. Seperti Pajak, PNBP maupun pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang.

“Ada banyak permasalahan tambang timah hingga kini tidak ada kejelasannya. Salah satunya penangkapan kapal pengangkut timah pada 2013 silam oleh Kanwil DJBC Khusus Kepri di Pelabuhan Roro Parit Rampak Kecamatan Meral,” terang koordinator kesatuan suara mahasiswa (Kesuma) Kepri ini.

Dia mengatakan, peserta demo merupakan gabungan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Tanjungpinang diprkirakan mencapai ratusan orang.

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com