SINDOBatam

Hattrick+

Jungkir Balik+

Karimun Patuhi Standar Pelayanan Publik

  • Reporter:
  • Kamis, 28 November 2019 | 14:35
  • Dibaca : 92 kali
Karimun Patuhi Standar Pelayanan Publik
Bupati Karimun Aunur Rafiq menerima penghargaan dari Ombudsman RI di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Rabu (27/11). /IST

KARIMUN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun menerima penghargaan dari Ombudsman RI. Karimun menjadi salah satu daerah yang menerima penganugrahan Predikat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Tahun 2019.

Penghargaan itu diterima langsung Bupati Karimun Aunur Rafiq di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Rabu (27/11). Dalam kegiatan ini juga digelar Seminar Penanganan Pengaduan Masyarakat Dengan Metode Progresif dan Partisipatif yang dibuka Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Indonesia Mahfud MD.

Terkait dengan kegiatan Penyerahan Predikat Kepatuhan Tahun 2019 meliputi Kementerian, Pemerinlah Kabupaten/Kota amara lain terdiri dari 2 kementerian, 12 pemerintah kota dan 71 pemerintah kabupaten.

Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai mengatakan, Ombudsman selaku pengawas pelayanan publik kembali menyampaikan hasil pengamatan terhadap Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

“Hasil pengamatan yang dikemas melalui Penelitian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik bertujuan mendorong penyelenggara negara mematuhi amanat ketentuan mengenai pelayanan publik, dan senantiasa memperhatikan ketentuan mengenai standar pelayanan,” ujarnya.

Dunia internasional, kata dia, telah membuktikan negara negara yang memperhatikan pemenuhan infomasi dasar telah menjadikan mereka mampu memberikan pelayanan publik secara berkualitas dan menjadikan mereka memperoleh predikat sebagai negara negara maju.

“Oleh karena itu, melalui hasil penilaian kepatuhan tahun 2019, Ombudsman Republik Indonesia mendorong para Menteri terkait, Ibu/Bapak Kepala Daerah yang berkesempatan hadir dalam acara ini untuk terus menerus meningkatkan mutu standar pelayanan publik di instabsi yang Bapak/Ibu pimpin sehingga cita-cita mencapai masyarakat yang adil dan makmur tidak sekadar slogan belaka, namun nyata dirasakan oleh rakyat Indonesia,” kata dia.

Sementara itu, Menteri Mahfud MD mengatakan, Ombudsman dibentuk oleh Pemerintah Pusat dikarenakan adanya kepentingan negara di dalam mewujudkan Indonesia maju. Peran Ombudsman sebagai Institusi untuk membatu pemerintah dalam pengaduan masyarakat dan pelayanan publik.

Oleh karena itu, Mahfud berharap kepada seluruh elemen pemerintahan agar dapat menerima Ombudsman sebagai lembaga yang akan membantu dalam mewujudkan program-program yang di buat Ombudsman.

“Jangan jadikan Ombudsman musuh kita, jadikan lah Ombudsman sebagai lembaga yang akan membantu kita untuk Indonesia lebih maju,” ujarnya.

ernis hutabarat

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com