SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa Lancangkuning, Kerugian Negara Akan Dikembalikan

  • Reporter:
  • Kamis, 6 Desember 2018 | 09:37
  • Dibaca : 105 kali
Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa Lancangkuning, Kerugian Negara Akan Dikembalikan
ilustrasi

BINTAN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bintan telah merampungkan penangannan dugaan kasus korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Lancangkuning, Kecamtan Bintan Utara (Binut). Dalam penanganan kasus ini, tidak ada tersangka.

“Esensi dalam penanganan kasus korupsi, penyelamatan uang kerugian negara, tidak melulu memenjarakan orang. Dan penanganan kasus korupsi dana desa Lancangkuning adalah salah satu produk penangannan kasus korupsi yang kita lakukan,” kata Kajari Bintan Sigit Prabowo, Rabu (5/12).

Dalam hal penanganan kasus korupsi dana desa lancang kuning, Sigit menyampaikan pihaknya telah berkoordinasi dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintahan (APIP) Pemkab Bintan sebagai mana yang diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri nomor 119-49 tahun 2018 tentang Penanganan Kasus Korupsi pada Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

“Setelah kita lakukan penyelidikan, kemudian hasil penyelidikan telah kita serahkan kepada APIP Bintan, APIP kemudian melakukan penyelidikan lanjutan atas temuan kita,” terangnya.

Dalam penyelidkan awal yang dilakukan, Sigit menerangkan penyidiknya telah menemukan sejumlah kerugian negara dalam kasus itu sebesar Rp136 juta. Namun, setelah penyelidikan lanjutan dilakukan oleh pihak APIP Bintan, kerugian negara yang timbul bertambah, Rp22 juta.

“Sehingga total kerugian negara yang timbul sekitar Rp156 juta. Kerugian negara ini yang nantinya akan kita selamatkan, agar uang itu dikembalikan,” terang Sigit.

Ia melanjutkan, berdasarkan rekomendasi dari pihak APIP Bintan juga, mereka telah memerintahkan kepada Kepala Desa yang bersangkutan untuk mengembalikan kerugian negara yang timbul dalam pengerjaan fisik dan non fisik di Desa Lancangkuning. Dalam rekomendasi itu juga dijadwalkan untuk pengembalian kerugian negara sebesar Rp136 juta diberikan batas waktu hingga besok (7/12), sementara penambahan kerugian negara sebesar Rp22 juta diberikan batas waktu hingga tanggal 7 Januari 2019 ke kas desa.

“Pengembalian ini yang sedang kita upayakan, jika bisa sebelum tanggal 8 Desember sudah dikembalikan, untuk nantinya bisa diekspose, bertepatan saat Hari Anti Korupsi Internasional tanggal 9 Desember mendatang,” kata dia.

novel m sinaga

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com