SINDOBatam

Terbaru Spirit+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Kasus Korupsi Pengadaan Rumah Suku Duane P21

Kasus Korupsi Pengadaan Rumah Suku Duane P21

KARIMUN – Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Tanjungbatu Fipan Fajar Darmawan Laia mengatakan, kasus korupsi dana hibah pembangunan 75 unit rumah suku duane di Kecamatan Kundur senilai 2,4 miliar telah lengkap dan dinyatakan P21.

“Kasus pengadaan rumah suku duane telah rampung dan kami menyerahkan ke penuntut umum dan dilanjutkan penuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Tanjungpinang,” kata Fipan di Kejari Karimun, Senin (3/7).

Menurut dia, sesuai Hukum Acara Pidana kewenangan telah beralih kepada penuntut umum dari penyidik. Selanjutnya pihak penuntut umum akan meneliti tersangka serta barang bukti, dan memastikan apakah kedua hal tersebut sesuai dengan fakta dalam berkas, dan selanjutnya akan diteliti secara komferensif.
“Setelah tahap dua selesai, kami akan berangkat menuju Tanjungpinang dan penahanan tersangka dialihkan ke Rutan Tanjungpinang untuk mempermudah proses persidangan,” ujar Fipan.

Dia mengatakan, setelah dua bulan lebih lamanya proses penyidikan dilakukan, pihak Cabjari Tanjungbatu tidak menemukan adanya tersangka lain, yang terlibat dalam kasus tersebut. “IR bertindak sendiri dan pribadi dalam perbuatannya melakukan pengelolaan keuangan dari dana hibah dan bansos yang masuk ke rekening organisasi Suku Duane, diambil secara pribadi dan dimasukkan ke dalam rekeningnya sendiri,” kata Fipan.

Menurut dia, pihaknya telah memperingatakan untuk pengerjaan pembangunan tersebut diselesaikan, akan tetapi perihal tersebut diabaikan oleh tim pelaksana. Pihaknya melayangkan surat perintah untuk melakukan penyelidikan dan selanjutnya ditingkatkan ke penyidikan. “Karena tidak ada realisasi di lapangan, maka dilakukan penyelidikan dengan mengumpulkan 58 orang saksi. Ada bukti yang cukup untuk ditingkatkan ke penyidikan dengan pemeriksaan 18 saksi. Tersangka terpaksa kami tahan, karena kekhawatiran menghilangkan barang bukti, melarikan diri dan mengulang kembali perbuatannya,” kata Fipan.

Dia mengatakan, tidak menutup kemudian ada tersangka baru apabila pada masa persidangan ditemukan fakta persidangan baru oleh pihak terkait. “Akan kami dalami dan kemungkinan ada penambahan tersangka baru,” ujar Fipan.

Dia mengatakan, kerugian negara sesuai pemeriksaan oleh BPKP berjumlah Rp260 juta, terjadi pengurangan dari jumlah awal yang telah sebesar Rp447 juta. Pihaknya juga menemukan beberapa item tidak termasuk dalam perencanaan, tetapi dibangun oleh tersangka. “Kami berprinsip, hal itu merupakan kerugian negara. Sekecil apapun dibangun menggunakan uang negara merupakan aset negara. Namun, nantinya tergantung dari pembuktian dipersidangan,” kata Fipan.

Penasehat Hukum terdakwa Handy Ivandro mengatakan, pihaknya akan melakukan pendampingan hukum terhadap kliennya dalam memasuki proses
persidangan. Pihaknya belum mengetahui terdakwa akan mengembalikan kerugian negara. “Kami belum ketahui, saat ini kita dampingi dulu. Soal pengantian ganti rugi kita lihat dipersidangan,” katanya.

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com