SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Kasus Pelat Baja R4,4 Miliar Berlanjut ke Polisi, Nama Gubernur Disebut-sebut

  • Reporter:
  • Sabtu, 18 Agustus 2018 | 10:10
  • Dibaca : 296 kali
Kasus Pelat Baja R4,4 Miliar Berlanjut ke Polisi, Nama Gubernur Disebut-sebut
Jembatan I Dompak. /DOK SINDO BATAM

PINANG – Kasus hilangnya 106 pelat baja senilai Rp4,4 miliar berlanjut ke polisi. Material pembangunan Jembatan Dompak itu disebut sengaja dijual atas izin Gubernur Kepri Nurdin Basirun.

Pelaporan kasus ke polisi disampaikan Kasi Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Kepri Rodi Yantari. Ia mengaku sudah melaporkan ke Polda Kepri atas raibnya eplat baja tersebut. Laporan ini dilakukan atas perintah atasannya seiring dengan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Kepri, beberapa waktu lalu.

“Iya semalam (Kamis), tanggal 16 agustus 2018 pukul 15.30, kami sudah melaporkan ke Polda Kepri atas masalah itu,” kata mantan Kasi Jembatan PUPRP Kepri, kemarin.

Ia mengaku pelaporan itu dilengkapai semua bukti-bukti yang dimiliki PUPRP Kepri tambah Rodi yang sebelumnya saat pembangunan jembatan itu menjabat sebagi Kasi Jembatan PUPRP Kepri dan merupakan pihak yang bertanggung jawab.

“Kami juga sertakan bukti-bukti pendukung ke Polda Kepri saat melakukan pelaporan tersebut,” ujarnya.

Ia juga menambahkan, bahwa dalam RDP dengan DPRD Kepri, dirinya tidak pernah menyebutkan adanya keterlibatan Gubernur Kepri Nurdin Basirun dalam hal ini. “Saya membantah dan tidak pernah menyampaikan hal seperti itu, yang saya sampaikan adalah penyampaian atau alasan mereka (Andi Cori Fatahuddin Dkk) di lapangan pada saat saya meminta apa dasar dalam pemindahan material pelat baja tersebut. Mereka menyampaikan telah mendapatkan izin dari gubernur untuk memindahkan pelat baja, karena akan dibangunnya wisata kuliner,” ujarnya.

Selain itu tambahnya, pada saat RDP dengan DPRD Kepri pada 14 Agustus, sudah dipertegas oleh Inspektur, bahwa PUPRP telah meminta apakah ada surat tertulis dari Gubernur? Pada saat itu, meraka tidak dapat menunjukan surat/rekomendasi dari gubernur.

“Sehingga, sangat jelas dan sudah terjawab di sini, bahwa tidak ada keterkaitan/keterlibatan Bapak Gubernur Kepri,” ujarnya lagi.

Terkait pemberitaan yang semula,Andi Cori Fatahuddin mengaku sudah mendapatkan izin gubernur, namun di pemberitaan lainnya membantah adanya persetujuan gubernur, ini menunjukan bahwa sangat jelas dalam permasalahan ini tidak adanya keterkaitan atau keikut sertaan Gubernur Kepri, hanya mencari alasan untuk memindahkan plat tersebut.

Sementara itu, apa yang sebelumnya diungkapkan oleh Andi Cori Fatahuddin berbeda dengan apa yang diungkapkan Saiful yang juga termasuk dari empat orang yang disebut dalam RDP dalam kasus ini. Saiful justru mebenarkan dan mengakui memindahkan pelat baja itu dan menjualnnya.

“Namun saat itu pemindahan pelat baja juga dilakukan secara terang-terangan dan dikawal oleh oknum aparat. Dan pemidahan barang itu seizin dari gubernur dan saya ada bukti rekaman videonya,” katanya.

Ia juga menyebutkan, bahwa sebelum membersihkan lokasi, pihaknya mengundang perwakilan dari Inspektorat, bagian aset dan juga dari Dinas PUPRP.

Pada saat itu tambahnya, terlebih dulu dilakukan penghitungan pelat baja, sesuai yang dirinya ketahui pelat baja itu ada sebanyak 118-120 keping. Ia menyebutkan data lengkapnya ada di Dinas PUPRP dan bagian Aset serta Inspektirat yang saat itu turun di lokasi.

“Saya tidak ingat, berapa pelat baja yang diangkut ke tempat penampungan di Batu 18. Memang, saat itu barang dijual ke penampungan dan uangnya juga diterima,” tuturnya.

Perlu diketahui permasalahan ini berawal dari keinginan selaku pemuda kota Tanjungpinang ingin membangun resort, penginapan, pusat kuliner, pusat oleh-oleh dan arena bermain di kaki Jembatan I Dompak.

“Karena kami melihat lokasi yang cukup bagus dengan pemandangan yang indah, namun dibiarkan begitu saja. Sebenarnya, kami berniat baik untuk membangun negeri ini, menambah destinasi wisata di kota Tanjungpinang,” tuturnya.

Pemikiran ini disampaikan langsung kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri, hingga pihaknya diajak gubernur turun ke lokasi Jembatan Dompak saat itu.

Di lokasi tersebut, Saiful mengenang bahwa gubernur mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Kepri tidak memiliki anggaran untuk membangunnya, bahkan anggaran defisit, sehingga muncul istruksi untuk membersihkan lokasi dan mencari investor.

“Pada saat itu juga, gubernur mengatakan, ini besi-besi sudah berkarat dan bisa hilang satu-satu. Dari pada terbuang, jual saja untuk membersihkan lokasi ini. Ada tujuh orang termasuk gubernur saat itu. Kami selaku masyarakat menjalankan arahan orang nomor satu di negeri ini. Jika pimpinan tertinggi yang ngomong, kami sebagai masyarakat hanya menjalankan saja,” katanya.

Mendengar arahan tersebut jelasnya, pihaknya langsung menyiapkan gambar perencanaan hingga membersihkan lokasi dan mencari investor. “Dengan dasar intruksi itu kami jual besi rongsokan itu dan dana penjualannya digunakan untuk biaya operational pembersihan lokasi dan untuk menggaet investor, dan saat ini investornya sudah ada siap menanamkan modalnya sebesar Rp350 miliar,” bebernya.

“Kalau pun ada kesalahan dan tidak sesuai prosedur dalam hal ini, akan kami luruskan dan kami kembalikan semuanya. Intinya ada niat baik anak-anak tempatan untuk membangun kota ini lebih baik,” tegasnya lagi.

Sementara itu, Kapolda Kepri Irjen Pol Didid Widjanardi ditemui usai peringatan detik-detik Proklamasi HUT ke-73 RI di Gedung Daerah Kepri di Tanjungpinang, Jumat (17/8), membenarkan Dinas PUPRP Kepri telah melaporkan raibnya plat baja di bawah Jembatan I Dompak, Tanjungpinang.

“Benar, kami sudah menerima laporan itu. Kalau mau lebih lengkap, tanya saja ke Dirkrimsus Polda yang menanganinya,” kata Didid.

Pihak kepolisian tegas Didid, akan menindaklanjuti laporan tersebut. “Kita akan jalankan sesuai prosedur saja, nanti Dirkrimsus yang akan turun,” tambahnya singkat.

sutana

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com