SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Kejaksaan Musnahkan 1.314 Ekor Burung Ilegal

  • Reporter:
  • Rabu, 1 Agustus 2018 | 15:09
  • Dibaca : 394 kali
Kejaksaan Musnahkan 1.314 Ekor Burung Ilegal
Ilustrasi DOK SINDO BATAM

BATAM KOTA – Kejaksaan Negeri Batam memusnahkan 1.314 ekor burung berbagai jenis yang merupakan barang bukti kasus penyelundupan burung dari Malaysia, Selasa (31/7) siang. Ribuan burung ini dimusnahkan sesuai dengan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Batam yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Pemusnahan dilakukan di incenerator BKP Klas I Batam, Sekupang dan dihadiri oleh para tamu undangan dari bebagai FKPD. Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Batam Filpan F. D Laia yang memimpin pemusnahan tersebut mengatakan, pemusnahan dilakukan sehubungan dengan putusan pengadilan yang menyebutkan barang bukti berupa ribuan ekor burung ini dirampas untuk dimusnahkan.

“Barang bukti ini berasal dari perkara penyelundupan burung dengan terdakwa Hendra dan Kasiman. Putusannya sudah memiliki kekuatan hukum tetap sehingga perlu segera dilakukan pemusnahannya,” kata Filpan.

Adapun jenis burung yang dimusnahkan yakni 893 ekor burung kacer dan 222 ekor burung murai batu dari terdakwa Hendra. Sedangkan dari terdakwa Kasiman dimusnahkan sebanyak 172 ekor burung murai batu, 18 ekor burung poksai dan 9 ekor burung perot. “Keseluruhannya masuk ke Batam secara ilegal dari Malaysia melalui pelabuhan tikus Teluk Mata Ikan, Nongsa,” ujar dia.

Selain memutuskan untuk memusnahkan barang bukti tersebut, majelis hakim yang menyidangkan perkara ini juga memutuskan menjatuhkan hukuman pidana selama 3 bulan kepada masing-masing terdakwa dan hukuman denda sebesar Rp10 juta dengan subsider 1 bulan kurungan.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Arie Prasetyo disebutkan, burung-burung ini masuk ke Batam pada 2 Maret 2018 lalu. Saat itu, petugas Polda Kepri mencurigai dua unit mobil jenis Toyota Avanza Hitam BP 1665 EI dan Mobil Nissan Evalia putih BP 1656 FG yang dikendarai oleh para terdakwa.

Pada saat diperiksa, petugas menemukan ribuan ekor burung yang tidak memiliki dokumen sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dari negara asal dan tidak dilaporkan kepada petugas balai Karantina Pertanian Kelas I Batam untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya.
Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa burung-burung tersebut milik Suryadi (DPO). Akibat perbuatannya, para terdakwa dikenai pasal 5 huruf a, huruf b dan huruf c juncto pasal 31 ayat (1) Undang-Undang RI No.16 tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan juncto pasal 56 ayat (1) KUHP.

aini lestari

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com