SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Kejari Tanjungbalai Usut Dana Aspirasi DPRD

  • Reporter:
  • Selasa, 11 April 2017 | 10:07
  • Dibaca : 632 kali
Kejari Tanjungbalai Usut Dana Aspirasi DPRD
ilustrasi

KARIMUN – Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Karimun mulai mengusut penggunaan dana aspirasi anggota DPRD Karimun anggaran 2016, diduga untuk kepentingan pribadi. Sebagai langkah awal, pihak kejaksaan akan mempelajari dan mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak terkait.

“Belum ada laporan dari masyarakat terkait penyalahgunaan dana aspirasi DPRD tahun anggaran 2016. Namun, informasi sekecil apapun akan kami pelajari,” ujar Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Karimun dihubungi via ponsel, tadi malam.

Menurut dia, dana aspirasi seharusnya digunakan sesuai dengan aspirasi atau usulan masyarakat yang diajukan dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang). Mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga tingkat kabupaten.

“Jika tidak berdasarkan usulan musrenbang, hal itu bisa dikatakan sebagai penyalahgunaan anggaran,” katanya.

Sebelumnya, masyarakat meminta aparat penegak hukum mengusut penggunaan dana aspirasi anggota DPRD Karimun 2016 sebesar Rp100 juta diduga untuk kepentingan pribadi.

“Dana milik masyarakat bukan milik pribadi. Harusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Ini sudah tidak benar, saya minta aparat penegak hukum segera periksa sampai tuntas,” ujar Ketua DPW Laskar Melayu Bersatu (LMB) Provinsi Kepri Datok Azman Zainal.

Desakan itu, kata Azman, karena jelas bahwa dana aspirasi harus menyentuh kepada kebutuhan atau kepentingan masyarakat. Ketika seorang anggota DPRD Karimun (Sappe Sinaga) memanfaatkan dana aspirasi untuk membuka lahan kosong dengan menimbun jalan baru tidak ada penghuni, maka itu wajar diusut karena lebih kental kepada kepentingan pribadi.

“Harus dipertangggungjawabkan dan LMB minta agar aparat penegak hukum segera periksa Sappe Sinaga. Masyarakat tak rela kalau dana untuk rakyat dipakai untuk kepentingan pribadi,” katanya.

Masyarakat, kata dia, sangat membutuhkan dana aspirasi. Apalagi di Kabupaten Karimun perlu sentuhan pemrintah dalam hal ini termasuk DPRD seperti pengentasan kemiskinan, pembangunan sarana infrastuktur dan banyak lagi. Seharusnya itu yang dilakukan dan bukan malah membuka lahan kosong dengan menimbun jalan menggunakan dana aspirasi.

Jika tidak ada program untuk masyarakat, kata dia, LMB mampu memberikan contoh atau masukan sebagaimana sedang dikerjakan saat ini, yakni pengecatan tempat ibadah mulai dari gereja, masjid, kelenteng, pagar kuburan dan banyak lagi.
“Malahan kami pakai dana pribadi LMB bukan dana pemerintah tapi kami bisa melaksanakan kegiatan untuk kepentingan masyarakat,” terangnya.

Azman juga mewanti-wanti agar aparat penegak hukum tidak asal panggil lalu masalah selesai. Dia berharap persoalan penggunaan dana aspirasi oleh Sappe Sinaga diselesaikan secara hukum. Karena LMB bersama masyarakat akan mengawal kasus tersebut.

Sementara, Anggota DPRD Karimun Sappe Sinaga ketika dikonfirmasi mengatakan, dirinya siap dikritisi oleh siapapun termasuk masyarakat dan LMB. Dirinya juga tidak takut diperiksa aparat penegak hukum. Dia mengklaim, penggunaan dana aspirasi untuk kepentingan masyarakat.

“Bisa di cek itu untuk kepentingan masyarakat kok. Saya siap mempertanggungjawabkan.

Silahkan cek di Dinas PU di situ ada tertulis,” ujarnya.

Sementara, Ketua DPRD Karimun Muhammad Asyura menilai penimbunan jalan di areal lahan kosong tak berpenghuni Kecamatan Meral di samping Jalan Poros tak tepat sasaran. Alasannya dana aspirasi harusnya menyangkut kepentingan masyarakat bukan untuk kepentingan pribadi.

“Harus sesuai dengan keinginan masyarakat, bukan keinginan pribadi,” kata Asyura.

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com